Dana Desa dalam Pusaran Korupsi

Dana Desa dalam Pusaran Korupsi
Ilustrasi: RRI

Landscape pembangunan menjadi nawacita yang dibangun pada era Presiden Joko Widodo menuai apresiasi dari publik.

Menempatkan “pembangunan” tentu menjadi pintu masuk adanya perubahan dari berbagai segi yang ada di Indonesia. Bahkan dengan mengatasnamakan pembangunan, ini membuka seka-sekat yang sebelumnya membatasi antardaerah di Indonesia. Sehingga tak pelik lagi bahwa saat ini beliau melakukan perubahan besar-besaran terhadap pembangunan infrastruktur, baik bidang perhubungan, udara, laut, dan darat.

Tentu konsentrasi pembangunan di skala yang besar ini beliau tidak lupa dengan pembangunan di skala yang paling kecil, yakni desa. Namun sebelum melangkah jauh, kita sejenak menengok bagaimana pengertian desa.

Mencoba untuk melihat kembali keberadaan desa, Jan Berman menyatakan, desa sebagai rechtsgemeenschap (paguyungan masyarakat yang diberi status badan hukum) yang merupakan bentukan kolonial. Menurut Philippe C Schmitter (1974), lembaga masyarakat yang dikooptasi negara sebagai alat kepentingan politik dan ekonominya sebagai korporasi negara (state corporatism).

Reffles-lah yang pertama kali menjadikan komunitas petani sebagai korporasi. Jepang yang menggantikan Belanda mengubah struktur dan organisasi dan tugasnya tetapi tidak mengubah statusnya. Model korporasi negara buatan Jepang dijiplak oleh Orde Baru di bawah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 dengan penyesuaian nomenklaturnya.

Kembali melihat keberadaan desa, bahwa hari ini desa diberi kemandirian khusus untuk bisa membangun bahtera rumah tangga desa secara mandiri. Kucuran dana kepada desa merupakan bentuk perhatian negara kepada desa, sehingga pada akhirnya memberikan kewenangan kepada desa untuk bisa membangun dan merombak tatanan dan ketertinggalan yang selama ini belum diurus sama sekali.

Dana desa yang dikucurkan sejak tiga tahun lalu belum mampu memenuhi harapan untuk mengatasi kemiskinan dan menopang desa untuk melakukan hal-hal yang produktif. Tatkala sirna ketika tujuan mulia pemberian dana desa ini untuk memberikan perhatian khusus terhadap desa untuk bisa berkembang dalam hal pembangunan ekonomi perdesaan dan juga pembangunan infrastruktur.

Namun kenyataan jauh dari harapan. Ketimpangan ekonomi di perdesaan tidak mengalami perubahan signifikan sejak tahun 2015 ketika pertama kali dikucurkan kepada desa. Jumlah orang miskin di desa juga jauh lebih banyak ketimbang di kota. Menurut catatan badan pusat statistik (BPS), dari total 27,76 juta penduduk miskin di Indonesia  per september 2016, 62,24% atau 72,28 juta orang berada di perdesaan.

Tentu ini bukti nyata bahwa dana yang dikucurkan dari APBN ini tidak memberikan angin segar terhadap desa untuk keluar dari peliknya kemiskinan yang terjadi. Mirisnya lagi bahwa sedianya tujuan dana desa ini diberikan pengelolaannya kepada desa untuk memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pembangunan infrastruktur yang ada di desa. Malahan berbanding terbalik yang dilakukan di masyarakat.

Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, pemberian dana desa setiap tahun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemberian dana desa per 2015, alokasi dana desa tercatat 21, 7 triliun, 2016 naik menjadi 46,9 triliun dan 2017 mencapai kurang lebih 60 triliun, bahkan direncanakan dana desa tahun 2018 sebesar 120 triliun. Dana yang jumlah fantastis seperti ini tentu sebenarnya dapat membangun desa, bukan membangunkan koruptor-koruptor baru yang ada di desa.

Desas-desus adanya indikasi korupsi terhadap dana desa tentu memberikan kecemasan berkepanjangan kepada masyarakat saat ini. Peristiwa terjeratnya kepala desa di Madura tentu memberikan siynal baru bahwa dana desa menjadi ladang baru korupsi saat ini. Tentu ini sungguh miris. Sehingga tidak mengherankan bahwa wabah korupsi sudah masuk dalam sendi-sendi masyarakat.

Sikap taken for granted itulah yang menjadi kisruhnya dana desa. Kasus korupsi yang menjerat kepala desa bisa jadi hanya puncak dari gunung es. Penyelewengan terjadi di banyak tempat, bukan semata-mata karena niatan untuk menyalahgunakan, melainkan juga karena kesempatan yang diberikan.

Sekiranya, catatan khusus dari penulis, melihat korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, setidaknya ada kekeliruan penilaian publik selama ini, terutama dari kalangan masyarakat kecil terhadap kaum kerah putih yang identik melakukan korupsi, kini berbalik arah, malahan kelas menengah ke bawah juga tidak luput dari praktik pencurian uang rakyat.

Tentu ini menandakan bahwa ladang koruspsi bukan hanya penguasa tingkat atas, namun juga pada level kelas bawah (kepala desa). Bahkan hari ini, kepala desa yang tingkat pendidikannya hanya mengenyam pendidikan menengah atas namun sudah mengetahui bagaimana cara menyiasati untuk melakukan peraktik korupsi.

Kendati demikian, tentu Kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada kepala desa untuk mengelola dana dalam misi pembangunan dan perubahan desa menuai kegagalan. Pertanyaannya adalah di manakah peran Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sebagai penopang dalam pengelolaan dana desa ini?

Tentu ini menjadi polemik ketika harapan yang dalam bunyi aturan dan pelaksanaannya tidak sesuai. Hemat penulis melihat persoalan ini: pertama, harus adanya fungsi kontrol dari masayarakat dalam pengelolaan dana desa. Penyimpangan penggunaan dana desa turut didukung karena sikap pasif dari masyarakat dalam pengawasan.

Keterlibatan dari masyarakat merupakan salah satu solusi untuk memantau penggunaan dana desa. Ketika tidak ada fungsi kontrol yang dilakukan oleh masyarakat, maka secara tidak langsung masyarakat membiarkan adanya penyimpangan korupsi akan makin menjadi. Sehingga ketika pengawasan dari masyarakat dan aktif untuk menentukan pembangunan desa, maka akan memperkecil adanya praktik korupsi.

Kedua, potensi hukuman yang ringan turut membuat mereka (koruptor) pantang mundur melakukan korupsi, sehingga tidak mengherankan hari ini muncul sebuah istilah baru “KPK masuk desa” ketika perangkat pemerintah daerah hingga level kepala desa ikut terbekuk oleh operasi tangkap tangan.

Oleh karena itu, kekompakan lembaga peradilan untuk membuat jera koruptor sangat krusial dalam upaya pemberantasan korupsi. Sehingga ketika ini ditegakkan dengan baik, pemberian dana desa benar-benar memberikan angin segar untuk pembangunan desa sehingga tepatlah kita membangun Indonesia dari desa.

*Frumensius Mandur, Mahasiswa STPMD “APMD” Yogyakarta

Kontributor NP
Kontributor 85 Articles
Kontributor Nalar Politik