Dari Jari Berujung Jeruji

Dari Jari Berujung Jeruji
Ilustrasi: shutterstock

Hati-hati! Jari bisa mengantarkanmu ke jeruji besi. Ingat-ingat itu!

Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling memengaruhi. Keduanya juga memengaruhi masyarakat. Heidegger berpendapat, di satu sisi, teknologi dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Di sisi lain, teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi.

Pada dasarnya setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia, termasuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.

Di lain pihak, hukum merupakan batasan bagi masyarakat dalam bertingkah laku. Terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi yang memaksa oleh otoritas tertinggi dalam satu Negara. Hukum diperlukan untuk mencipta ketertiban dalam masyarakat dan memberikan keadilan. Ketertiban dan keadilan tersebut dicapai dengan menjaga kepentingan tertentu, baik individu maupun kolektif.

Dalam setiap dinamika yang terjadi di masyarakat dapat muncul kejahatan. Teknologi dan masyarakat bersifat dinamis karena terus berkembang, sedangkan hukum bersifat statis.

Teknologi menuntut respons hukum berada di persimpangan. Satu sisi berusaha mengakomodir perkembangan teknologi demi kepentingan masyarakat. Tetapi, di sisi lain hukum memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga teknologi yang ada sekarang. Tujuannya menjaga berbagai kepentingan masyarakat luas yang telah terpenuhi dengan teknologi yang telah ada tersebut.

Perkembangan teknologi dan informasi belakangan ini meruncing panas. Apalagi isu yang ditebarkan di media sosial menyinggung persoalan yang sangat sensitif. Mulai dari tulisan, gambar, video, dan komentar yang beredar. Bahkan, karena terlalu banyaknya, pengguna media sosial terjebak dalam riuhnya suasana tersebut, terkadang sampai mengabaikan akal pikiran yang jernih.

Sebagai pengguna media sosial, kita adalah pelaku dan juga orang yang diterpa langsung oleh berbagai informasi yang terjadi di dunia maya. Perlu kebijaksanaan dalam menyikapi setiap konten negatif. Agar kita tak terlena pada pesatnya kemajuan teknologi ini. Sebab isu-isu kontroversial sudah menjadi santapan informasi yang hangat di media sosial.

Delik Pidana

Tujuan awal media sosial adalah mencipta suasana sosial yang positif, bukan negatif. Sehingga setiap postingan negatif yang disebarkan di media sosial sudah pasti mengganggu banyak pihak. Pada akhirnya akan menimbulkan rasa kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Seseorang yang melakukan perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok tertentu berdasar SARA merupakan delik pidana. Hal ini sebagaimana termaktub dalam UU NO 11 TAHUN 2008 Tentang ITE dalam pasal 28 ayat 2.

Dan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) yang diatur dalam pasal 45 ayat (2), yakni setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Indonesia terdiri dari lebih 300 (tiga ratus) suku/etnis dan 6 (enam) agama yang diakui. Tindakan dalam pasal 28 ayat 2 merupakan tindakan melawan hukum karena dilakukan dengan unsur tanpa hak dan disengaja. Pasal ini dimaksudkan untuk mengkriminalisasi penggunaan internet untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan SARA yang dapat menimbulkan perang saudara dan merusak integrasi bangsa.

Oleh karena itu, isu SARA adalah isu yang sangat sensitif dan dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Sejak bangsa Indonesia merdeka, telah terjadi berbagai kerusuhan yang berdasarkan SARA, seperti kerusuhan Sampit 2001, Temanggung 2010, serta Ambon 2011.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE ditujukan untuk mencegah terjadinya kerusuhan atau pertikaian yang didasarkan pada SARA. Oleh karena itu, pasal ini diatur sebagai delik formil. Artinya, yang dilarang oleh UU ITE adalah tindakan penyebarannya, tanpa perlu menunggu dampak negatif yang dimaksud (kebencian atau permusuhan antara SARA). Karena apabila diatur sebagai delik materil, dikhawatirkan akan menimbulkan banyak korban dan perselisihan yang berkepanjangan.

Menentukan Rumusan

Salah satu pertanyaan penting adalah siapakah yang dapat menentukan bahwa suatu informasi memang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang dimaksud? Dalam pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, aparat penegak hukum perlu memeriksa secara saksama konten yang dipermasalahkan secara gramatikal maupun kontekstual, maksud pembuat menyebarkan konten tersebut, kronologis sebelum dan sesudah konten disebarkan dan mungkin akibat yang timbul, serta pandangan ahli atau pakar terkait mengenai semua itu, seperti ahli bahasa, pakar agama, budayawan, antropolog, ahli komunikasi atau bahkan ahli psikologi atau psikiater.

Tidak hanya terhadap orang yang menyebarkan informasi yang dipermasalahkan, tetapi terhadap orang yang menerima informasi tersebut juga perlu ditelaah hal-hal yang telah disebutkan di atas. Aparat penegak hukum juga perlu memeriksa, antara lain persepsi orang yang membaca maupun kondisi psikis atau mental orang yang menerima informasi. Tujuannya adalah agar aparat penegak hukum dapat memperoleh pemahaman yang lebih objektif sehingga dapat menentukan ada tidaknya kesalahan pembuat konten.

Sebagai contoh, seorang pelajar berusia 17 tahun yang memeluk satu agama tertentu dan dari satu etnis tertentu menulis dalam dinding Facebook-nya: “Saya tidak percaya TUHAN.” Beberapa hari kemudian dia kembali menulis: “TUHAN itu tidak ada.”

Kemudian, seseorang yang berasal dari etnis yang sama, dan juga dengan agama yang sama dengannya, menilai bahwa pelajar tersebut telah menyimpang dari ajaran kebenaran (murtad) dan oleh karena itu dia menganggap bahwa konten yang dimaksud telah menimbulkan kebencian berdasar suku dan agama.

Secara general, pernyataan tersebut terlalu dini untuk dikategorikan sebagai konten yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Meskipun ada banyak orang yang tahu tentang suku dan agama pelajar tersebut, tetapi dari kalimat yang dia buat tidak jelas siapa yang dia maksud dengan “TUHAN”. Entah yang dimaksud adalah Tuhan menurut agamanya, demikian pula jika Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan agama lain.

Ketentuan pasal 28 ayat (2) UU ITE selaras dengan First additional protocol to the convention on cybercrime concerning the criminalization of acts racist and xenophobic nature committed trough computer system, yang dikeluarkan pada tahun 2006 oleh Council of Europe (protokol) untuk melengkapi CoC.

Maka penulis memberikan kesimpulan dari tulisan di atas tentang pentingnya kebijaksanaan setiap orang dalam berpikir untuk menggunakan jari di media sosial secara positif. Karena itu, dengan menggunakan media sosial sebagai pilar demokrasi, selayaknya mampu memberikan perannya untuk mempersatukan bermacam-macam etnis dan agama di Indonesia agar tercapainya masyarakat yang rukun dan damai.

*Akbar, Mahasiswa asal IKPM Lampung

___________________

Artikel Terkait: