Dari Jari Berujung Jeruji

Dari Jari Berujung Jeruji
©Shutterstock

Hati-hati! Jari bisa mengantarkanmu ke jeruji besi. Ingat-ingat itu!

Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling memengaruhi. Keduanya juga memengaruhi masyarakat.

Heidegger berpendapat, di satu sisi, teknologi dapat kita lihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Di sisi lain, teknologi juga dapat kita lihat sebagai aktivitas manusiawi.

Pada dasarnya setiap perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Teknologi itu memberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia, termasuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.

Di lain pihak, hukum merupakan batasan bagi masyarakat dalam bertingkah laku. Terhadap pelanggarannya ada sanksi yang memaksa oleh otoritas tertinggi dalam satu Negara. Hukum kita perlukan untuk mencipta ketertiban dalam masyarakat dan memberikan keadilan. Ketertiban dan keadilan tersebut kita capai dengan menjaga kepentingan tertentu, baik individu maupun kolektif.

Dalam setiap dinamika yang terjadi di masyarakat dapat muncul kejahatan. Teknologi dan masyarakat bersifat dinamis karena terus berkembang, sedangkan hukum bersifat statis.

Teknologi menuntut respons hukum berada di persimpangan. Satu sisi berusaha mengakomodir perkembangan teknologi demi kepentingan masyarakat. Tetapi di sisi lain, hukum memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga teknologi yang ada sekarang. Tujuannya menjaga berbagai kepentingan masyarakat luas yang telah terpenuhi dengan teknologi yang telah ada tersebut.

Perkembangan teknologi dan informasi belakangan ini meruncing panas. Apalagi isu yang bertebaran di media sosial menyinggung persoalan yang sangat sensitif. Mulai dari tulisan, gambar, video, dan komentar yang beredar. Bahkan, karena terlalu banyaknya, pengguna media sosial terjebak dalam riuhnya suasana tersebut, terkadang sampai mengabaikan akal pikiran yang jernih.

Sebagai pengguna media sosial, kita adalah pelaku dan juga orang yang diterpa langsung oleh berbagai informasi yang terjadi di dunia maya. Perlu kebijaksanaan dalam menyikapi setiap konten negatif, agar kita tak terlena pada pesatnya kemajuan teknologi ini. Sebab isu-isu kontroversial sudah menjadi santapan informasi yang hangat di media sosial.

Baca juga:

Delik Pidana

Tujuan awal media sosial adalah mencipta suasana sosial yang positif, bukan negatif. Sehingga setiap postingan negatif yang tersebar di media sosial sudah pasti mengganggu banyak pihak. Pada akhirnya akan menimbulkan rasa kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Seseorang yang melakukan perbuatan menyebarkan informasi yang tertuju untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok tertentu berdasar SARA merupakan delik pidana. Hal ini sebagaimana termaktub dalam UU NO 11 TAHUN 2008 Tentang ITE dalam pasal 28 ayat 2.

Dan ancaman pidana terhadap perbuatan yang terlarang dalam Pasal 28 ayat (2) yang diatur dalam pasal 45 ayat (2), yakni setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) kena pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Indonesia terdiri dari lebih 300 (tiga ratus) suku/etnis dan 6 (enam) agama mainstream. Tindakan dalam pasal 28 ayat 2 merupakan tindakan melawan hukum karena berlaku dengan unsur tanpa hak dan kesengajaan.

Pasal ini bermaksud untuk mengkriminalisasi penggunaan internet untuk menyebarkan informasi yang tertuju untuk menimbulkan kebencian berdasarkan SARA yang dapat menimbulkan perang saudara dan merusak integrasi bangsa.

Oleh karena itu, isu SARA adalah isu yang sangat sensitif dan dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Sejak bangsa Indonesia merdeka, telah terjadi berbagai kerusuhan yang berdasarkan SARA, seperti kerusuhan Sampit 2001, Temanggung 2010, serta Ambon 2011.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE tertuju untuk mencegah terjadinya kerusuhan atau pertikaian yang berdasarkan pada SARA. Oleh karena itu, pasal ini mengaturnya sebagai delik formil.

Artinya, yang UU ITE larang adalah tindakan penyebarannya, tanpa perlu menunggu dampak negatif yang kita maksud (kebencian atau permusuhan antara SARA). Karena apabila mengaturnya sebagai delik materil, ada kekhawatiran akan menimbulkan banyak korban dan perselisihan yang berkepanjangan.

Halaman selanjutnya >>>