Data SMRC Hantam Temuan Pengamat dan Lembaga Pemeringkat Demokrasi Dunia

Data SMRC Hantam Temuan Pengamat dan Lembaga Pemeringkat Demokrasi Dunia
©Saidiman Ahmad

Nalar Politik – Data SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) tentang demokrasi di Indonesia menunjukkan hal berbeda dari apa yang dikemukakan para pengamat atau lembaga-lembaga pemeringkat demokrasi dunia. Ilmuwan seperti Marcus Mietzner, Edward Aspinall, dan Tom Power, atau lembaga seperti Freedom House dan The Economist Intelligence Unit dinilai kurang tepat jika menyebut demokrasi Indonesia mengalami kemunduran.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Peneliti SMRC Saidiman Ahmad. Lewat program CokroTV bertajuk Data SMRC: Benarkah Indonesia Krisis Demokrasi?, ia menegaskan bahwa temuan mereka tentang demokrasi Indonesia relatif parsial.

“Para pengamat dan lembaga-lembaga pemeringkat demokrasi tidak memotret keseluruhan fenomena dari demokrasi. Metodologi yang mereka gunakan hanya mewawancarai para elite. Mereka kurang melibatkan publik dalam analisis mereka,” jelas Saidiman.

“Nah, SMRC masuk dalam ruang kosong itu. Melibatkan publik, bertanya kepada publik untuk melihat bagaimana mereka sendiri memandang demokrasi, bagaimana aspirasi mereka, dan seterusnya,” tambah alumnus Crawford School of Public Policy Australian National University ini.

Meski punya masalah dalam aspek kebebasan sipil, Saidiman menilai Indonesia punya modal yang sangat besar. Modal besar itu berupa kepercayaan dan kepuasan publik atas demokrasi yang kini jadi sistem pemerintahan.

“Pada survei Juni 2019, kita menemukan ada 82 persen masyarakat Indonesia yang percaya bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik. Jadi, 8 dari 10 orang di Indonesia ini percaya bahwa demokrasi adalah sistem terbaik. Itu sangat besar, jumlah yang sangat besar,” tambahnya.

Dengan demikian, lanjut Saidiman, gerakan-gerakan yang ingin mengganti demokrasi sekarang ini hampir tidak punya ruang untuk hidup.

“Karena mereka, untuk bernapas itu, tidak lebih dari dua puluh persen saja oksigen yang bisa mereka hirup. Sementara selebihnya, itu percaya bahwa sistem ini adalah yang terbaik.”

Di aspek kepuasan, Data SMRC juga menunjukkan bagaimana publik Indonesia secara umum cukup puas dengan jalannya demokrasi. Meski sedikit menurun di hasil survei Juni 2019 daripada yang sebelumnya, April 2019, yakni 74 persen menjadi 66 persen, trennya tetap meningkat.

“Kalau kita bandingkan misalnya ketika Pak Jokowi baru terpilih pada April 2014, publik yang merasa puas dengan jalannya demokrasi hanya 50 persen. Setelah itu, terus menanjak dan sampai pada posisi sekarang.”

Ketidakpuasan Adalah Gejala Critical Citizen

Mengutip pengamat comparative politic Alfred Stephan, Saidiman Ahmad menegaskan bahwa demokrasi Indonesia relatif terkonsolidasi.

“Kondisi di mana satu negara tingkat kepuasan pada demokrasinya fluktuatif tetapi kepercayaan pada sistem demokrasi stabil bahkan meningkat, itu justru menunjukkan gejala bahwa demokrasi di negara itu kemungkinan besar sudah relatif terkonsolidasi.”

Hal demikian juga, lanjut Saidiman, pernah dinyatakan Pippa Norris. Kondisi tersebut, menurutnya, adalah gejala critical citizen.

“Kondisi semacam itu, di mana kritisisme warga meningkat, yang biasanya muncul dalam bentuk mereka tidak puas terhadap bagaimana demokrasi dijalankan, tetapi pada saat yang sama pilihan terhadap demokrasi tetap tinggi, stabil, bahkan naik, itu menunjukkan gejala critical citizen atau masyarakat yang makin kritis.”

Baca juga: