Debat Demokrasi dan Kebebasan, Saidiman dan Usman Bungkam Politisi Pendukung Jokowi

Debat Demokrasi dan Kebebasan, Saidiman dan Usman Bungkam Politisi Pendukung Jokowi
©YouTube

Nalar Politik – Peneliti SMRC Saidiman Ahmad dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berhasil membungkam para politisi pendukung Jokowi, yakni Anggota DPR RI Fraksi PDIP Ansy Lema dan Sekjen Seknas Jokowi Dedy Mawardi. Itu terlihat saat mereka berkesempatan tampil bersama dalam debat demokrasi dan kebebasan di Dua Arah Kompas TV, Senin (14/10).

Awalnya terpapar temuan Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, dua peneliti asal Australian National University, yang menilai demokrasi Indonesia mengalami penurunan di era Presiden Jokowi. Indikatornya tampak dari aspek penting demokrasi, seperti perlindungan minoritas, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat, yang mengalami kemunduran.

“Manuver-manuver kolutif tersebut (yakni revisi Undang-Undang KPK dan juga revisi Undang-Undang MD3) hanyalah contoh terkini yang menjadi gejala dari penurunan demokrasi di negara ini yang terjadi secara perlahan namun pasti,” kata mereka sebagaimana dikutip Kompas TV.

Saat ditanya bagaimana pandangannya soal hasil penelitian Edward Aspinall dan Marcus Mietzner tersebut, Usman tidak membantah. Bahkan ia membenarkan kalau indeks demokrasi Indonesia memang menurun di era Jokowi.

“Saya kira analisis itu sangat benar. Banyak sekali rujukannya,” kawal Usman.

Ia pun membeberkan bagaimana hasil kajian di Freedom House, yang menunjukkan kebebasan sipil, termasuk kebebasan berpolitik, menurun indeksnya.

“Juga kalau kita rujuk ke The Economist, misalnya, demokrasi Indonesia tetap dalam konteks cacat yang juga ditunjukkan oleh kemunduran atau kemerosotan skor pada nilai kebebasan sipil,” lanjutnya.

Ada banyak penyebab yang mendasarinya. Faktor terbesarnya, kata Usman, berasal dari pemerintah sendiri, yang salah satunya terlihat dari penerbitan kebijakan-kebijakan yang justru bertentangan dengan demokrasi.

Misalnya, dalam merespons menguatnya intoleransi beragama, pemerintah kerap melakukannya dengan pendekatan nasionalisme yang berlebihan.

“Penilaian ini juga pernah disampaikan oleh sarjana Indonesia sendiri, Prof. Vedi Hadiz, bahwa nasionalisme yang berlebihan telah menyebabkan kebebasan sipil justru dikorbankan hanya untuk mengatasi apa yang disebut sebagai intoleransi.”

Bantahan

Dedy Mawardi kemudian masuk dan membantah Usman. Menurutnya, kalau bicara soal indeks, maka tentu juga harus bicara soal apa yang dimaksud dengan indikator.

“Kalau misalnya dilihatnya itu dari persoalan munculnya UU KPK, kemudian itu dijadikan argumentasi bahwa demokrasi kita menurun, menurut saya, juga tidak seperti itu. Karena yang namanya UU itu diproduksi oleh orang-orang yang dipilih secara demokratis,” jelas Dedy.

Kalau kemudian muncul pertentangan dari masyarakat, Dedy menyarankan agar menggunakan mekanisme konstitusional.

“Mekanisme konstitusionalnya sudah disiapkan,” tambahnya.

Ia juga mengetengahkan bagaimana Presiden Jokowi benar-benar punya komitmen yang tinggi. Jokowi dinilai punya kebijakan menjaga kebebasan berpendapat dan kebebasan pers sebagaimana sempat dinyatakannya di depan awak media.

“Kita tahu terakhir, kebebasan pers, Pak Jokowi tidak pernah memerintahkan untuk melakukan apa pun kecuali beliau diam.”

Terhadap indeks demokrasi, Dedy menilai skornya justru meningkat jelang periode kedua Jokowi ini.

“Malah naik, walaupun tidak drastis. Kita bisa lihat bahwa apa pun yang dilakukan di dalam konteks kebebasan berpendapat, dalam konteks kebebasan pers, sepanjang itu tidak melawan hukum, maka itu akan berlangsung dengan aman.”

Jokowi Bapak Demokrasi

Kali ini, giliran Saidiman Ahmad yang angkat bicara. Senada dengan Usman, ia juga mengamini temuan Aspinall dan Mietzner soal mundurnya demokrasi Indonesia.

“Ini sangat sulit dibantah. Misalnya dari Freedom House. Freedom House itu menyatakan bahwa dalam skornya, demokrasi Indonesia sudah turun sejak tahun 2013, dari yang sebelumnya fully free menjadi partly free. Dan faktor utamanya itu kebebasan sipil,” terang Saidiman.

Jokowi memang menyatakan komitmennya akan menjaga demokrasi. Tetapi, bagi Saidiman, itu tidak berarti apa-apa selama praktik di lapangannya tidak demikian.

“Pemimpin-pemimpin yang potensial otoritarian juga mengemukakan hal yang sama (seperti Jokowi). Republik Korea Utara itu juga menyatakan dirinya sebagai negara demokratis. Jadi kita menilai demokrasi itu tidak dari ucapan pemimpin, tapi apa yang terjadi di lapangan,” lanjutnya.

Ansy Lema pun turut nimbrung dan membantah pandangan Saidiman. Ia tidak percaya kalau Jokowi hari ini anti-demokrasi.

Baca juga:

“Kalau Pak Jokowi dibilang anti-demokrasi, hari ini kita tidak ada diskusi yang sebebas ini. Tidak pernah ada kanal-kanal dan saluran demokrasi yang ditutup oleh Presiden Joko Widodo,” tegasnya.

Ia kemudian menjelaskan panjang lebar soal filsafat ilmu pengetahuan hanya guna membenarkan realitas demokrasi yang aman-aman saja di era Jokowi. Bahwa pengetahuan itu, katanya, mengutip Karl Popper, harus ditantang untuk diuji. Kalau benar, ia akan mengalami validasi. Kalau salah, ia akan mengalami falsifikasi.

“Apa sih indikator dari dua peneliti ini? Jangan sampai hanya satu-dua parameter, kemudian menyimpulkan bahwa terjadi pendangkalan demokrasi. Saya justru melihat di sini ada pendalaman demokrasi,” tambah Ansy.

Klaim lalu ia ajukan bahwa demokrasi di era Jokowi ini malah sangat bagus. Bahkan Jokowi disebut-sebut sebagai ikon demokrasi, Bapak Demokrasi Indonesia.

“Jokowi itu adalah ikon demokrasi, bisa kita katakan sebagai Bapak Demokrasi. Terbukti bahwa beliau memberikan hati dan telinga untuk bisa menampung berbagai aspirasi.”

Kebebasan yang Bablas?

Debat demokrasi berlanjut dengan penjelasan Ansy bahwa demokrasi itu bukan sekadar freedom atau kebebasan saja. Demokrasi juga harus bersenyawa dengan order atau responsibility. Dan yang dihadapi Presiden Jokowi hari ini, menurutnya, adalah kebebasan yang bablas, yang mengganggu jalannya demokrasi di Indonesia.

“Kebebasan yang terjadi pasca-reformasi ini kebebasan yang bablas. Dan hari ini Presiden Joko Widodo tengah memasang badan, berhadapan dengan hoaks, berhadapan dengan fitnah, populisme, fundamentalisme, dan juga eksploitasi atas sentimen SARA,” papar Ansy.

Dedy membenarkan, tidak bisa demokrasi yang dipratikkan dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Baginya, harus ada batasan sesuai hukum yang berlaku.

“Apakah demokrasi itu kemudian memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada kita, masyarakat, untuk membangun sebuah ideologi di luar kesepakatan nasional? Kalau kita percaya demokrasi, itu harus ada aturannya. Tidak ada yang namanya itu demokrasi sebebas-bebasnya. Tidak ada itu,” katanya.

Di titik inilah Saidiman dan Usman membungkam mereka berdua. Nyaris tidak tampak perlawanan berarti dari para politisi pendukung Jokowi itu, bahkan untuk sekadar membantahnya kembali.

“Tidak ada istilah kebebasan sebebas-bebasnya. Istilah kebebasan yang kebablasan itu sudah salah pada dirinya, karena yang disebut kebebasan itu adalah kita bebas dari tindakan semena-mena oleh orang lain. Itu tidak ada istilah seperti itu. Itu hanya dipakai oleh orang-orang yang ingin memberangus demokrasi, di negara mana pun di dunia ini,” tegas Saidiman.

Baca juga:

Usman menimpali dengan menyebut mereka berdua tidak paham makna kebebasan yang demokrasi harus perjuangkan.

“Orang-orang yang mengatakan kebebasan bablas itu tidak mengerti arti kebebasan. Kebebasan itu sebenarnya diambil dari kata freedom. Bukan free-nya saja yang berarti bebas, tapi dom-nya itu berarti tatanan. Kalau seandainya itu dikatakan bebas sebebas-bebasnya, itu saya kira keliru fatal.”

Dan, walaupun Ansy masih sempat berkicau tentang esensi demokrasi, yang diindikasikannya berdasar jumlah pembangunan yang merata, lagi-lagi Saidiman membungkamnya.

“Esensi demokrasi adalah pembangun yang merata? Saya tidak pernah mendengar bahwa esensi demokrasi semacam itu. Esensi demokrasi adalah, seperti yang ditulis Freedom House, kebebasan sipil dan hak-hak politik yang harus dipenuhi. Itu esensi demokrasi.”

Simpulnya, tidak bisa kebebasan sipil dilanggar hanya untuk tujuan-tujuan yang lain di luar itu. Tidak bisa kebebasan ditutup untuk tujuan selain dirinya. Cita-citanya, apa pun itu, tidak bisa.

“Itu yang disebut demokrasi. Bukan pembangunannya. Demokrasi itu penting pada dirinya, bukan untuk tujuan lain.” [ko]

    Redaksi

    Reporter Nalar Politik
    Redaksi