Demokrasi Belum Berhak Ada di Sini

Demokrasi Belum Berhak Ada di Sini
©Indozone

Demokrasi belum cocok untuk kita terapkan di tengah masyarakat Indonesia saat ini.

Istilah demokrasi dalam beberapa dasawarsa ini makin populer, khususnya di negara-negara berkembang. Sistem demokrasi orang anggap sebagai sistem yang paling ideal setelah runtuhnya komunisme Uni Soviet. Sistem demokrasi ini sebagai sistem yang  paling ideal karena memberikan solusi dalam menghadapi persoalan sosial politik yang terjadi di negara-negara berkembang.

Di Indonesia sendiri, pasca-Orde Baru, di era reformasi ini, Indonesia menggunakan demokrasi setelah sebelumnya beberapa tahun Indonesia terjebak dalam otoritarianisme.

Sejauh ini, menurut penulis, ada beberapa hal dalam konsep demokrasi yang tidak sesuai jika hal tersebut kita terapkan di Indonesia. Yang pertama ialah persoalan pemilihan melalui sistem voting.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki budaya musyawarah mufakat. Setiap keputusan harus kita musyawarahkan sampai menemui kata sepakat. Hal tersebut juga tercermin jelas dalam sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Artinya, dalam konsep demokrasi yang mengedepankan sistem pemilihan melalui voting sangat tidak relevan jika kita terapkan di Indonesia. Karena seperti yang sudah John Stuart Mill ingatkan, “demokrasi akan menjadi tirani mayoritas”. Sejalan juga dengan apa yang Benjamin Franklin katakan, yaitu democracy is two wolves and a lamb voting on what to have for launch.

Artinya, pihak mayoritas tentu saja akan membunuh suara-suara minoritas dan tentu saja itulah yang terjadi dalam demokrasi. Jika suatu kelompok secara kuantitas lebih banyak dari satu kelompok lainnya, maka suara dari kelompok yang secara kuantitas lebih sedkit tadi akan terpinggirkan dan tidak memengaruhi hasil. Hal-hal seperti ini bisa saja menjadi awal kekacauan di Indonesia.

Seperti yang diketahui, Indonesia adalah negara yang memiliki beragam macam perbedaan, mulai dari suku, ras, dan agama. Akan tetapi, hal tersebut malah menjadi bumerang bagi Indonesia sendiri. Karena jelas dalam berbagai keberagaman tersebut tentu ada sebuah kelompok yang kuantitasnya jauh lebih banyak dari kelompok-kelompok lainnya.

Persoalan suku misalnya, suku Jawa di Indonesia berpopulasi sekitar 42% dari populasi yang ada di Indonesia. Tentu dengan adanya sekitar 1.300 suku di Indonesia sudah jelas bahwa suku Jawa dapat disebut sebagai suku yang mendominasi di Indonesia.

Baca juga:

Belum lagi misalnya jika penulis mengambil contoh agama Islam. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencacatan Sipil, masyarakat Indonesia yang beragama Islam sekitar 86,88% dan menjadi agama mayoritas di Indonesia.

Dengan mengambil contoh tersebut dan jika dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh John Stuart Mill tentang tirani mayoritas, maka di Indonesia sangat memungkinkan terjadinya tirani mayoritas yang akan berdampak pada hilangnya suara-suara minoritas, dan tidak terakomodirnya sura-suara minor tersebut.

Padahal bisa saja secara substansi suara dari kelompok minoritas tadi lebih baik dari suara dari kelompok mayoritas. Akan tetapi karena adanya sistem pemilihan melalui voting, maka suara dari minoritas tersebut tidak dapat terakomodir.

Bukan hanya hal tersebut, persoalan masyarakat Indonesia dalam memaknai demokrasi juga masih terlalu jauh dari kata sempurna atau dapat kita katakan jauh api dari panggang. Banyak masyarakat yang masih terlalu awam memaknai demokrasi di Indonesia, baik itu dari tataran masyarakat sipil hingga pada tataran pemerintahan.

Di Indoneisa, sering kali kita lihat masih banyak masyarakat yang belum memaknai bagaimana menghargai perbedaan pendapat, kebebasan berpikir, dan lain sebagainya.

Demokrasi yang seharusnya hadir untuk menjadi alat transportasi ide-ide dan gagasan setiap individu di dalam suatu negara akhirnya terhambat karena masih banyaknya masyarakat yang tidak bisa menerima ide ataupun gagasan yang berbeda dari mereka. Hal tersebut tak pelak terkadang bermuara kepada pelaporan salah satu pihak yang tidak terima atas argumentasi pihak lainnya.

Di dalam demokrasi yang seharusnya kita belajar untuk bertarung secara pikiran, akan tetapi nyatanya di Indonesia kita belum sampai kepada tahapan tersebut. Masih banyak orang yang menggagap bahwa perbedaan dalam berpendapat adalah suatu hal yang tabu. Memang kesantunan politik harus tetap terjaga.

Halaman selanjutnya >>>
Prabu Ayesa Hendarwan
Latest posts by Prabu Ayesa Hendarwan (see all)