Demokrasi dan Nalar Politik

Demokrasi dan Nalar Politik
©UC

Demokrasi merupakan tema diskursus politik yang tak akan pernah tuntas diperbincangkan. Hal ini karena demokrasi itu sendiri membungkus indah realitas politik yang paradoks.

Di satu sisi, idealisme politis selalu dirasakan hanya sebagai retorika semata yang selalu gagal atau pun tunda akan perwujudannya. Di sisi lain, sistem demokrasi tersebut selalu dipertahankan dan diperjuangkan. Dalam hal ini, definisi terhadap demokrasi pun bervariasi dan tidak ada definisi demokrasi yang diterima secara universal.

Meskipun demikian, setidaknya ada dua prinsip dasar yang harus ada dalam definisi demokrasi. Pertama, dalam sistem demokrasi, setiap masyarakat memiliki akses yang sama terhadap kekuasaan. Kedua, setiap masyarakat berhak memperoleh kebebasan dan kemerdekaan individu yang diakui secara universal. Dengan demikian, demokrasi berarti berbicara tentang partisipan yang berjuang untuk mengartikulasikan kebebasan dan kesetaraan secara politis.

Namun, kebebasan dan kesetaraan dalam konsep demokrasi bukan mengerucut pada kebebasan dan kesetaraan manusia melainkan lebih kepada kebebasan dan kesetaraan politik yang substansial. Dalam hal ini, demokrasi selalu berurusan dengan warga negara. Demokrasi merupakan syarat institusional untuk mencapai kebaikan bersama dalam suatu negara.

Nalar Politik: Nalar Warga Negara

Suatu kenyataan yang riil dalam demokrasi ialah kontestasi politik. Kontestasi merupakan perlombaan bagi setiap subjek politik dalam mengartikulasi identitas politisnya. Kontestasi harus bersifat terbuka bagi kemungkinan subjek politik untuk berlomba mencari artikulasi identitas tersebut. Kontestasi merupakan peluang dalam manuver politik untuk memanifestasi nilai demokrasi.

Dalam hal ini, demokrasi menjadi semacam panggung kontestasi bagi warga negara untuk merebut dan mengisi ruang jabatan sebagai suatu sistem pemerintahan. Kontestasi hanya mungkin terjadi dalam suatu kondisi sosiologis manusia yang menjadi batas operasinya, sebab hal yang tak dapat disangkal dari kebenaran politik adalah rasionalitas demokrasi yang diungkapkan dalam bahasa-bahasa logis manusia politik, dan salah satunya adalah melalui kontestasi (Rocky Gerung, 2009).

Kontestasi dalam demokrasi merupakan sesuatu yang amat urgen untuk menjelaskan posisi kebebasan subjek politik dalam mencapai tujuan politik. Politik yang dihiasi oleh kompleksitas identitas sebagai civil society yang berkontestasi merupakan suatu kebenaran politik.

Oleh karena itu, konfliktualisasi warga dalam hal menyepakati dan merebut kemenangan merupakan rasionalitas dalam politik. Dengan demikian, kontestasi sebagai ciri khas dalam demokrasi merupakan sesuatu yang reasonable, karena di sana ada nalar politik.

Nalar politik adalah nalar warga negara. Dalam arena politik, warga negara bertarung melawan nalar-nalar politik dari lawan politiknya. Nalar politik adalah nalar warga negara dalam mengartikulasi identitas politisnya. Dengan demikian, tidak salah jika potret politik di Indonesia menampilkan berbagai negativitas.

Kenyataan itu bisa dilihat sebagai paradoks demokrasi akibat ketiadaan kelembagaan politik yang mampu menghadirkan kebaikan umum di tengah pluralisme atau ketiadaan pelembagaannya dalam kehidupan sosial-politik. Ketiadaan kelembagaan demokratis ini bisa dibaca pula sebagai bentuk absennya negara demokratis dalam menciptakan bonum publicum. Oleh karena itu, konfliktualisasi warga negara kerap kali didefinisikan sebagai konflik permusuhan yang digambarkan dengan posisi “yang lain” sebagai lawan yang harus dihancurkan atau ditiadakan.

Orang yang melihat lawan politik sebagai musuh yang harus ditiadakan adalah orang-orang yang tidak paham dengan baik tentang, dan orang-orang seperti ini menganggap diri paling benar. Bagi mereka, perihal politik adalah tindakan benar-salah, bukan tindakan baik-buruk. Jika konsep “benar-salah” dibawa ke dalam ruang politik, maka yang berhak tinggal di negara ini adalah mereka yang merasa diri paling benar karena tidak ada kemungkinan dibukanya ruang diskursus di dalamnya.

Bagi kaum fundamentalis, kebenaran adalah absolut dan karena itu kebenaran yang absolut tidak untuk didiskusikan. Padahal, perihal politik adalah tindakan baik-buruk, bukan benar-salah. Hal ini karena politik bukan tentang teori atau gagasan benar-salah melainkan tindakan baik-buruk. Dengan demikian, konfliktualisasi dalam ruang publik politik harus dipahami sebagai sesuatu yang wajar.

Dalam ruang publik politik, tidak ada satu kelompok parsial manapun yang mendominasi yang menjadi ukuran bagi yang lain. Itu berarti prinsip fundasionalitas bukan menjadi patokan untuk menstabilkan sebuah rezim politik demokrasi.

Ruang publik politik adalah ruang bersama bagi warga negara. Setiap warga negara berhak menggunakan nalar politiknya. Oleh karena itu, relasi sosial-politik sangat antagonis dan disertai hegemoni kekuasaan.

Lawan Politik Bukan Musuh

Kemunculan relasi antagonistik dalam demokrasi merupakan upaya subjek politik untuk mengungkapkan identitasnya secara artikulatif. Namun satu hal yang agak menonjol dalam relasi antagonistik itu adalah bahwa tiap demos yang hendak mengidentifikasi kesubjekannya secara politis selalu bersifat eliminatif satu sama lain.

Relasi yang eliminatif itu tidak mengerucut pada pelenyapan atau penghilangan identitas yang lain tetapi mengarah kepada pengakuan. Di sinilah nuansa khas demokrasi yang plural serentak radikal. Perbedaan pandangan atau beda pilihan adalah suatu tindakan rasional dalam politik.

Proyek demokrasi seharusnya terletak pada upaya mentransformasi relasi agonistik yang bisa mengubah relasi “kita-mereka” yang saling meniadakan menjadi relasi berlegitimasi. Dalam relasi agonistik inilah terdapat kontestasi, di mana demos merupakan kontestan berkontestasi untuk menempati posisi atau jabatan dalam struktur sistem politik.

Demokrasi agonistik dapat memantapkan pola relasi konfliktual tanpa ada tendensi homogenitas baik dalam ranah ideologi, kultur maupunhal-hal rasionalistik. Dalam konteks Indonesia sebagai negara pluralis, agonistik bertujuan untuk mempertahankan faktum konflik dalam relasi sosial-politik tetapi relasi itu harus menghilangkan tendensius peniadaan total musuh dalam hubungan “kita” dan “mereka”.

Dalam konteks politik demokrasi, pengertian agonistik diarahkan pada pembentukan “mereka”, bukan lagi dalam pengertian musuh (enemy) yang harus dieliminasi melainkan dipandang sebagai oposisi (adversary) yang berlegitimasi.

Oposisi atau lawan politik bukanlah musuh yang mesti ditiadakan melainkan oposisi sewajarnya ada dan layak. Di dalam ruang demokrasi, oposisi sangat diperlukn untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Oleh karena itu, konfliktualisasi dan antagonisme tetap ada dalam ruang agonisme, dan yang menjadi baru adalah mindset dan cara berpikir oposan sebagai adversary, bukan enemy.

Chantal Mouffe berpendapat bahwa lawan politik harus diperlakukan sebagai adversary dan bukannya enemy karena sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaannya dalam kekuasaan yang terbentuk. Sebab dalam demokrasi liberal, lawan politik mempunyai tensi yang sama yang ingin dicapai yaitu kebebasan dan keadilan bagi semua warga negara sehingga tidak perlu mengeliminasi oposisi yang berbeda pendapat dan pilihan.

Egi Rentong
Latest posts by Egi Rentong (see all)