Demokrasi dan Problem Hospitalitas

Demokrasi dan Problem Hospitalitas
©Kompas

Diskursus demokrasi dan problem hospitalitas ini lahir dari “kontemplasi akademik” seorang penulis yang tentunya melihat demokrasi sebagai kerangka politik dan juga sebuah sistem yang diamini sebagai konsensus politik dan kesepakatan kolektif. Demokrasi sebagai sebuah sistem politik memiliki latar belakang historis yang  menampilkan bagaimana rezim sebelumnya tidak menciptakan kepuasan bahkan disintegrasi.

Indonesia sebagai negara yang mengadopsi demokrasi memiliki catatan historis yang cukup kompleks. Sistem demokrasi lahir setelah teriakan mahasiswa dan para aktivis tahun 98 berhasil melengserkan presiden Soeharto dari takhta kepemimpinannya pasca menahkodai Indonesia selama 32 tahun.

Sejarah itu kian menguat tatkala peristiwa-peristiwa ketidakadilan dan dehumanisasi yang lahir dari sebuah rezim otoriter terefleksikan kembali sebagai peristiwa kelam dan menjadi batu loncatan bagi sistem yang sekarang diamini sebagai  yang ideal bagi masyarakat kontemporer. Demokrasi lahir dari sebuah perjuangan dan juga kerinduan kolektif, bahwasanya manusia adalah subjek otonom bukan objek yang dapat dipolitisir, dimanipulasi melalui tindakan-tindakan represif dan melibatkan anggota militer sebagai aktor dalam “mendiamkan” massa.

Terlepas dari catatan historis ini, pertanyaan yang paling penting adalah sejauh mana nilai-nilai demokrasi kita hayati dan implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

Demokrasi dan Kompleksitasnya

Roger Eatwell mengartikan demokrasi sebagai prosedur pembentukan opini dan kehendak seluas-luasnya. Dalam pandangan ini, agama dan kebudayaan dapat saja memberikan kontribusi dalam pembentukan opini dan kehendak secara demokratis. Namun komunikasi nilai-nilai itu harus tersaring melalui prosedur-prosedur legal yang bisa tersepakati oleh semua pihak.[1]

Definisi ini tentu sangat lentur dengan definisi demokrasi secara etimologis. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan atau kekuasaan. Konsekuensi logis dari pengertian ini adalah kekuasaan berasal dari tangan rakyat.

Dengan demikian, demokrasi memiliki asas kepemimpinan yang jelas, yaitu rakyat sendiri. Orang-orang yang memangku jabatan penting di lembaga pemerintahan adalah representasi dari rakyat. Mereka memiliki otoritas untuk menentukan kebijakan yang pro rakyat bukan sebaliknya.

Pertanyaan penting yang bisa jadi proposal untuk konsep ini adalah apakah dengan hadirnya figur-figur publik yang adalah representasi rakyat sudah menjalani mandat yang ideal? Apakah kebijakan-kebijakan yang mereka telurkan membuat kehidupan masyarakat menjadi mapan secara ekonomi, pendidikan, relasi sosial, hak-hak sebagai warga negara terlindungi, dan memberi ruang kebebasan? Deretan pertanyaan ini, hemat penulis, sangatlah penting karena substansi dari demokrasi itu sendiri adalah kebaikan bersama (bonnum commune).

Baca juga:

Kendatipun demikian, sistem demokrasi di Indonesia masih berkutat dengan prosedur-prosedur legal dan mengabaikan prinsip dasar atau substansi dari demokrasi itu sendiri. Indikatornya sangat jelas, masyarakat hanya terlibat dalam perhelatan pesta demokrasi, baik itu pemilihan presiden, anggota legislatif, pemilihan gubernur dan pemilihan kepala daerah. Akibatnya, masyarakat tidak lebih dari massa yang mengambang dan rentan dengan intoksikasi temporal.

Masyarakat hanya menjalankan fungsi politisnya ketika ada pemilu. Sedangkan dalam persoalan penentuan kebijakan, masyarakat di depak dan hanya terlibat kembali ketika kebijakan yang ada sudah mencapai kata sepakat.

Padahal hal yang paling signifikan tentang politik adalah keterlibatan warga negara dalam proses pembentukan identitas kolektif. Dengan demikian, pemerintahan terlaksana dalam pembuatan keputusan administratif dalam assembly, yang melibatkan semua warga negara.[2] Antitesis dari konsep yang sudah ternormalisasi ini adalah demokrasi deliberatif.

Konsep demokrasi deliberatif tidak lain adalah demokrasi prosedural. Menurut Habermas, diskursus menjadi dasar asumsi rasionalitas sebuah politik atau demokrasi.[3]

Lebih lanjut Habermas menegaskan bahwa ideal demokrasi deliberatif adalah terciptanya ruang atau forum di mana persoalan dan perspektif publik ditemukan, dipetakan serta didiskusikan bersama. Dengan demikian, persoalan-persoalan tersebut dapat dibahas dari pelbagai aspek sebelum menjadi sebuah keputusan politis.[4]

Representasi rakyat adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas inelektual yang mapan. Dalam kepala mereka ada harapan di mana mereka harus bisa mengabstraksikan suatu konsep yang baku tentang kebijakan yang nantinya bisa membangun suatu masyarakat yang adil dan beradab.

Hal ini mengandaikan bahwa perwakilan rakyat tidak hanya melulu “mengangguk”, tetapi harus berani membuat penetrasi dan determinasi dengan “menggeleng” bila keputusan yang diambil melenceng dari tujuan pembuatan kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, gedung DPR atau lembaga pemerintahan yang lain semestinya menjadi panggung untuk beradu argumentasi, bukan panggung “adu jotos” hanya karena perbedaan pandangan atau karena tidak mampu mengabstraksikan argumentasi yang baik.

Hemat penulis, kehadiran media turut mengkawal poin ini. Di beberapa acara televisi seperti Indonesian Lawyer’s Club ataupun Catatan Najwa menampilkan contoh demokrasi deliberatif yang baik. Baik politisi maupun kaum intelektual terlibat untuk memberikan argumentasi terhadap persoalan-persoalan yang sedang aktual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Halaman selanjutnya >>>
Korsinus Budiman
Latest posts by Korsinus Budiman (see all)