Demokrasi dan Rakyat yang Frustrasi

Demokrasi dan Rakyat yang Frustrasi
©EP Network

Rakyat sudah frustrasi dengan demokrasi yang selalu mereka tawarkan di bangku-bangku sekolah dan kuliah, disosialisasikan di ruang-ruang seminar dan dialog.

Betapa pintarnya anak-anak didik kita ketika guru menanyainya perihal demokrasi. Dengan lugasnya mereka menjawab bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Tentu jawaban mereka seratus persen benar. Sesuai dengan apa yang Abraham Lincoln (1809-1869) katakan: demokrasi adalah government from the people, by the people, for the people.

Sistem pemerintahan demokrasi adalah sistem pemerintahan rakyat atau yang rakyat kendalikan. Inilah yang oleh May Rudy (2007) sebut sebagai pemerintahan dari bawah. Jadi, rakyat mempunyai hak untuk ikut menentukan atau memengaruhi proses perumusan kebijakan melalui saluran-saluran, yaitu dengan cara memberikan wewenang kepada sekelompok orang yang rakyat percayai untuk memerintah.

Dalam pemerintahan demokrasi, negara berfungsi menyelenggarakan langkah-langkah dan kegiatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Ini sebagai wujud nyata dan pertanggungjawaban dari wewenang yang rakyat berikan. Kata orang Romawi, “Solus Populi Suprema Lex”; kepentingan dan kesejahteraan rakyat adalah hukum (undang-undang) tertinggi.

Namun sayang, realitas hari ini tidak seperti apa yang demokrasi yang kita agung-agungkan itu cita-citakan. Sangat terasa ada gap antara demokrasi yang ideal dan yang nyata dalam dunia keseharian kita. Demokrasi hanya menjadi ladang petualangan para elite demi mencapai kekuasaan. Akibatnya, demokrasi hanya menjadi alat untuk mengalienasi kepentingan rakyat.

Maka tidak heran ketika demokrasi hanya menjadi konsumsi yang kelompok-kelompok elite di negeri ini nikmati. Vox populi vox dei (suara rakyat suara tuhan) kini hanya menjadi ilusi bagi masyarakat bawah karena ia tak akan pernah terealisasi dalam kehidupan nyata.

Meminjam istilah yang Sulaisi Abdurrazaq gunakan, “kaffahisme demokrasi”, dalam bukunya Membaca Ulang Demokrasi (2017), sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi dalam dunia keseharian kita. Di mana, kepentingan rakyat hanya menjadi label serta embel-embel dalam mencapai syahwat politik diri dan kelompoknya.

Atas nama rakyat, kelompok elite politik kita sering kali memerkosa hak-hak rakyat. Harus kita akui bahwa rakyat menjadi kelompok kelas kedua dalam sistem pemerintahan yang demokratis ini. Rakyat tereksploitasi sedemikian rupa dengan hanya menjadikannya kekuatan untuk kepentingan para kelompok elite berduit.

Baca juga:

Parahnya lagi, partai politik yang seharusnya menjadi jembatan emas untuk mengantarkan rakyat pada keadilan dan kesejahteraan kini malah menjadi rumah petualang para elite. Para wakil rakyat pun kini lebih mengutamakan kepentingan kelompok dan partainya daripada kepentingan rakyat.

Padahal, kesuksesan demokrasi itu mensyaratkan kepentingan rakyat harus berada di atas kepentingan yang lain, baik kepentingan pribadi maupun kelompok, dan bahkan partai politik mana pun.

Hal ini bisa kita lihat dari pola tingkah laku para wakil rakyat di Senayan sana. Mereka hanya fasih bikin gaduh gedung DPR dengan berbagai akrobatik politik yang mereka pertontonkan, mulai dari pemilihan pimpinan DPR, MPR, bahkan DPD di awal-awal pemerintahan Bapak Jokowi. Kalian pasti masih ingat itu.

Nyaris yang mereka bahas bukan persoalan kepentingan rakyat, tetapi kepentingan kelompok, koalisi, dan partainya. Ironisnya, yang mereka atas namakan adalah demi “kepentingan rakyat” yang selalu mereka koar-koarkan pada publik. Padahal kepentingan hanya menjadi kamuflase belaka untuk menipu.

Tentu yang sangat membuat rakyat kecewa adalah Pansus Hak Angket terhadap KPK. Di saat KPK dengan gencarnya melakukan pemberantasan korupsi, salah satunya melalui pengungkapan kasus korupsi e-KTP yang melibatkan banyak politisi di Senayan, termasuk Ketua DPR Setya Novanto, meski sekarang bebas dari status tersangka pada praperadilan kemarin.

Iya, atas nama rakyat, mereka membentuk Angket DPR untuk KPK, yang tujuannya untuk memperlemah KPK. Rakyat mana yang memberikan mandat kepada DPR untuk membentuk Hak Angket untuk KPK? Tidak ada. Yang ada malah rakyat mendukung penuh terhadap KPK serta mengecam dengan keras terbentuknya Hak Angket DPR untuk KPK.

Rakyat menaruh harapan besar kepada KPK untuk memberantas kasus-kasus korupsi yang melibatkan para wakil rakyat (DPR) serta kepala-kepala daerah. Bagi rakyat, mereka (pejabat korup) tak ubahnya penjahat kelas kakap dan pengkhianat demokrasi nomor wahid di negeri ini.

Bagaimana tidak, uang negara yang  harusnya beroperasi untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat malah mereka rampok secara berjemaah. Sungguh pejabat yang tak tahu diri.

Baca juga:

Kini, rakyat sudah frustrasi dengan demokrasi yang selalu mereka tawarkan di bangku-bangku sekolah dan kuliah, disosialisasikan di ruang-ruang seminar dan dialog. Karena demokrasi yang mereka tawarkan tak kunjung memberikan kesejahteraan bagi dirinya. Bagi mereka, janji-janji demokrasi hanyalah janji semu yang senantiasa membuat rakyat jemu.

Jadi, sesempurna apa pun konsep demokrasi kita, jika mental dan pola pikir para elitenya masih saja seperti mental dan pola pikir bajak laut, demokrasi hanyalah menjadi ilusi bagi rakyat kecil di negeri ini. Maka adagium “demokrasi atau mati” sudah tidak layak kita teriakkan lagi dalam mimbar-mimbar demokrasi kita.

Bagaimana menurut Anda?

Naufal Madhure
Latest posts by Naufal Madhure (see all)