Demokrasi dan Tanggung Jawab Berpikir

Demokrasi dan Tanggung Jawab Berpikir
©CIAS

Tanggung jawab berpikir adalah dasar etik-moral dalam ruang publik.

Banyak kasus yang muncul dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang mencitrakan kebencian yang sulit dikenali alasan-alasan pembenarnya. Baik pemerintah maupun masyarakat, sama-sama mempunyai peluang bersikap ataupun melakukan tindakan yang dianggap di luar kewajaran.

Selain itu, berbagai negativitas di ruang publik membeludak kencang, baik kepada pemerintah yang dianggap gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin yang bijak dan rasional maupun kepada sesama warga negara yang syarat akan kepentingan pribadi.

Dalam rangka memahami motif di balik semua peristiwa yang ada di ruang publik itu, maka pentinglah setiap orang perlu bertanggung jawab dalam berpikir dan berpikir sebelum bertindak. Setiap orang terutama seorang pemimpin perlu membangun dialog yang diskursif-komunikatif antara hati dan pikirannya sendiri sebelum bertindak terutama dalam kaitannya dengan kehidupan bersama dalam ranah sosial politik.

Arti Penting Demokrasi

Pada dasarnya, istilah demokrasi berasal dari gabungan dua kata bahasa Yunani, yaitu demos (rakyat) dan kratos (pemerintah). Jadi, demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintah dari rakyat.

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat atau dalam bahasa Jerman diungkapkan secara padat dalam kalimat Regierung der regierten yang berarti pemerintah dari mereka yang diperintah (baca: F. Budi Hardiman). Definisi seperti ini memberi penekanan pada rakyat sebagai kekuasaan tertinggi.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 27 sampai pasal 33 UUD 1945 bahwa Indonesa merupakan negeri yang tidak hanya menjamin hak sipil dan politik tapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jaminan akan hak-hak tersebut menempatkan posisi rakyat sebagai kedaulatan tertinggi sebuah negara, dan ini merupakan perwujudan dari konsep dasar demokrasi pancasila.

Rakyat merupakan substansi dari demokrasi. Rakyat berkuasa untuk menentukan penyelenggaraan negara yang dipimpin oleh pemerintah dan pemerintah membuat regulasi berdasarkan pertimbangan rasional serta mendapatkan persetujuan dari rakyat kebanyakan.

Kedaulatan rakyat memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada rakyat untuk ikut berbicara, memberikan penilaian atas apa yang telah dan hendak dilakukan oleh mereka yang berkuasa atau pemerintah. Karena itu, negara demokrasi menjamin dan membuka ruang bagi warganya untuk berdiskursus secara bebas tanpa ada intimidasi dan tekanan sosial demi menjaga rasionalitas politik itu sendiri.

Baca juga:

Demokrasi nihil tanpa pikiran yang rasional. Demikian pula sebaliknya, pikiran yang rasional tidak akan berkembang dalam ranah politik tanpa demokrasi. Demokrasi tanpa pikiran rasional (rasionalitas) akan terjerumus kepada fasisme dan kediktatoran.

Pikiran-pikiran rasional atau rasionalitas tidak mendapatkan tempat bagi pemerintah yang diktator dan fasis. Mereka adalah pemerintah antikritik. Rakyat boleh berpendapat kalau diminta dan pendapat tersebut tidak boleh dilempar ke ruang publik kecuali sudah disetujui oleh yang berkuasa.

Prinsip seperti ini bertentangan dengan prinsip dasar berdemokrasi. Prinsip demokrasi mengedepankan rasionalitas agar kebijakan-kebijakan yang dibuat mendapat legitimasi dan disetujui oleh semua warga negara. Dengan demikian, secara singkat pengertian demokrasi menempatkan rakyat sebagai kekuasaan dan kedaulatan tertinggi negara.

Tanggung Jawab Berpikir

Secara kasat mata, manusia lahir untuk berpikir, dan karena itu manusia adalah makhluk berpikir. Manusia menjadi manusia sejauh ia dapat berpikir. Tak ada seorang manusia pun tanpa berpikir.

Dalam konteks kehidupan bersama, ada dua hal yang substansial yang perlu kita perhatikan di sini. Pertama, berpikir yang benar merupakan dasar rasionalitas berpikir. Berpikir yang benar mengafirmasi intuisi dan abstraksi berpikir sebagai penunjang keputusan atau kebijakan tertentu.  Berpikir yang benar membawa seseorang pada pertimbangan yang matang dan rasional dalam setiap tindakan.

Kedua, berpikir dengan tanggung jawab adalah tindakan berpikir yang berorientasi pada kebaikan. Berpikirlah dengan baik. Hal ini mengafirmasi soal cara berpikir yang berbasis pada kesadaran moral yang tinggi. Manusia harus bertanggung jawab dalam berpikir agar pikirannya menjadi motor penggerak bagi setiap tindakan praksis yang baik.

Kalau kita berbicara tentang tanggung jawab berpikir, pertanyaan yang paling substansial adalah apa artinya berpikir demi kebaikan bersama atau demi kepentingan sosial politik?

Tanggung jawab berpikir adalah dasar etik-moral dalam ruang publik. Hal ini menjadi penuntun praktis bagi setiap tindakan.

Halaman selanjutnya >>>
    Egi Rentong
    Latest posts by Egi Rentong (see all)