Demokrasi Liberal Barat dan Pragmatisme Cina

Demokrasi Liberal Barat dan Pragmatisme Cina
©Frindos

Nalar WargaBanyak SJW yang sudah kebablasan menganggap bahwa sistem pemerintahan suatu negara harus segaram berdasarkan sistem demokrasi liberal barat.

Gak ada tuh keharusan sebuah negara menerapkan sistem demokrasi liberal barat, sebagus apa pun sistem itu. Apalagi kalau sudah diketahui, sistem demokrasi liberal barat ternyata gak cocok di banyak tempat.

Cara pikir mengagungkan semua yang dari barat itu terbaik itu membutakan. Pikirkanlah semua dengan kritis.

Sistem demokrasi liberal barat juga mengandalkan “the lowest common denominator”. Di mana mayoritas, seberapa pun dungunya, menjadi penentu siapa berkuasa. Lalu sang dungu dengan gampang dimanipulasi dengan trik kampanye.

Ah, Indonesia baru mengalami Pilpres yang penuh hoaks.

Sistem demokrasi liberal barat sangat membuat energi untuk kampanye memperbodoh masyarakat. Saya gak bilang sistem itu sepenuhnya jelek, tetapi itu bukan sistem yang cocok untuk semua, dan bukan sistem terbaik. Masing-masing masyarakat punya cara mereka tersendiri.

Sistem demokrasi liberal barat juga memperuncing perbedaan pendapat dalam masyarakat. Karena ketika 2 partai yang saling berhadapan, mereka selalu terjerumus memakai paradigma Mereka vs Kita. Lalu masyarakat terbelah menjadi kelompok-kelompok yang saling bersengketa.

Padahal, kemampuan manajemen negara juga sebuah skill, seperti dokter juga skill, engineer juga skill. Sistem demokrasi liberal barat membuat asas meritokrasi, di mana mereka yang paling terampil pada bidang tertentu itu yang diberi kerjaan. Meritokrasi kemudian diganti adu ideologi.

Siapa bilang pemimpin yang terpilih dalam sistem demokrasi liberal barat itu putra terbaik bangsa? Bisa jadi dia penipu ulung. Ini sudah terjadi di mana-mana.

Mencontoh Cina

Kenapa penduduk Cina bisa maju sedemikian pesat? Karena energi mereka terfokus pada tantangan pekerjaan mereka, bukan pada pertentangan ideologi seperti yang juga terjadi di Indonesia 2017-2019. Setiap hari habis hanya untuk omong kosong politik.

Saya gak bilang sistem Cina itu terbaik dan harus diterapkan di mana-mana. Tetapi itu cocok untuk mereka di sana, membuat masyarakatnya efisien. Jadi, dalam urusan sistem bernegara ini, fleksibel-lah. Jangan terlalu ideologis. Lihat mana pilihan terbaik untuk masyarakat tertentu secara pragmatis.

Inilah kontradiksinya. Banyak negara-negara yang menganggap diri demokrasi, pemerintahnya tidak responsif pada kehendak warga, mungkin karena menganggap diri sudah mendapat mandat populer.

Tetapi di Cina, media sosial mendapat perhatian besar dari pemerintah. Mereka memang mencoba mengendalikan opini publik. Tetapi ketika muncul isu-isu, pemerintah di sana responsif sekali. Karena itulah pejabat-pejabat di CIna ngeri dengan para blogger dan lain sebagainya.

Kesuksesan Memobilisasi Rakyat untuk Kemajuan Peradaban

Dengan tidak adanya demokrasi multipartai yang saling beroposisi, masyarakat Cina tidak terpecah menjadi kelompok-kelompok dengan pandangan politik berlawanan. Ini berbeda dengan sistem demokrasi liberal. Orang-orang yang tadinya bersatu, gak terpecah, jadi bermusuhan gara-gara kampanye partai-partai.

Perpecahan dalam masyarakat terjadi di mana-mana. Di Indonesia, pendukung 01 vs 02 bisa benar-benar mendalam. Di Amerika, pendukung Trump vs Demokrat saling berantem.

Di Cina, gak ada fenomena itu. Karena memang gak ada sistem politik yang membuat mereka terpecah.

Masalahnya adalah, setiap individu adalah unik. Dua orang pasti ada perbedaan. Tetapi secara normal, manusia-manusia mencari persamaan untuk bekerja sama.

Sistem politik demokrasi liberal mencari persamaan intra-partai. Tetapi, di luar partai, mereka malah mencari-cari dan memupuk perbedaan.

Karena itulah, dalam sistem demokrasi liberal bisa terjadi dalam keluarga yang tadinya rukun-rukun saja, tiba-tiba jadi pecah karena berbeda anutan partai. Itu semua bodoh. Karena perpecahan itu kemudian mengonsumsi pikiran dan waktu yang seharusnya bisa produktif nyari kehidupan dan berinovasi.

Kenapa masyarakat Cina bisa produktif? Karena waktu mereka benar-benar 100% untuk menghadapi tantangan produksi dan inovasi, kemudian untuk keluarga dan hiburan. Gak ada waktu habis untuk mikir-mikir saling sikut antarkelompok ideologi lain, karena memang tidak ada insentif untuk itu.

Cina, dengan begitu, memang civilization state. State berbasis peradaban yang menaungi masyarakat. Masyarakat tidak diarahkan untuk berpolitik, tetapi fokus pada kegiatan ekonomi, kebudayaan, teknologi, dan lain sebagainya.

Letak Pertarungan Politik?

Seperti orang mau jadi dokter, ya belajar ke fakultas kedokteran dan lain sebagainya. Mereka yang mau jadi politisi, masuk partai. Dalam partai, orang-orang kemudian berusaha naik posisi, dan di sanalah letak sikut-menyikut terjadi di lapisan atas partai. Jadi, pertentangan politik terisolasi di intra-partai.

Saya sih rasa itu bagus. Ngapain seluruh negara, lebih dari satu milar manusia ikut-ikutan berantem dalam politik? Lagi pula, emang semua manusia itu harus ngerti politik dan pertarungannya?

Yang memang mau berpolitik, ya bertarung sono. Jangan libatkan kawula-kawula sehingga negara gak bergejolak.

Di sinilah masalah dengan negara-negara nasional seperti Indonesia, dalam taraf “nation building” yang dari dulu gak kelar-kelar. Kita tidak punya perekat yang cukup kuat, kecuali dengan lem nasionalisme itulah, sila ketiga.

Saya lebih condong bahwa Indonesia gak bisa mencontoh Cina, tetapi Indonesia harus terus menerapkan sistem demokrasi liberal ala barat, semoga dengan cara yang lebih kuat. Karena kalau tidak, satu pihak akan mendominasi pihak lain, padahal kita tahu sekarang pihak-pihak Indonesia sering berseberangan secara diametrikal.

@Mentimoen

Warganet
Latest posts by Warganet (see all)