Demokrasi Oligarki

Demokrasi Oligarki
©Kiagus

Dalam demokrasi oligarki, rakyat (voters) tidak memilih apa yang mereka kehendaki.

Hiruk pikuk perjalanan demokrasi bangsa Indonesia penuh dengan gejolak dan dinamika yang kurang baik pasca-reformasi. Semangat reformasi yang didorong sama sekali belum menemui titik terang. Bahkan kita seperti kebingungan menentukan arah gerak bernegara di tengah kondisi negara bangsa yang makin kompleks ini.

Sejak kepemimpinan nasional di era orde baru yang dipimpin Soeharto sampai reformasi, sistem demokrasi kita belum menemukan sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa, yakni untuk kepentingan kesejahterakan rakyat. Hal tersebut diakibatkan gagalnya konsolidasi demokrasi pasca runtuhnya rezim otoritarianisme Soeharto. Itu membawa implikasi negatif bagi iklim demokrasi di era reformasi.

Kebanyakan masyarakat terjebak pada euforia reformasi. Karena tujuan yang diinginkan hanya menuntut Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Tidak merombak sistem dalan kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh. Sehingga membuat mereka lupa bahwa runtuhnya Orde Baru tidak disertai melenyapnya kekuatan oligarki yang dibesarkan oleh rezim Soeharto.

Sebab jalannya sistem berdemokrasi kita masih dikuasai oleh beberapa orang atau kelompok tertentu saja (oligarki). Bertujuan hanya untuk kepentingan mereka. Akhirnya sampai saat ini pun kita masih melihat praktik penyimpangan. Seperti: korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih tumbuh subur di negara ini.

Secara konseptual, istilah oligarki telah lama dikenal dalam studi politik. Istilah ini sudah muncul sejak zaman Yunani Kuno hingga era sekarang. Konsep oligarki di era modern tidak bisa dilepaskan dari tiga orang pakar politik Indonesia: Vedi R Hadiz, Richard Robison, dan Jeffrey A. Winters.

Hadiz dan Robison menulis tema oligarki untuk menjelaskan fenomena ekonomi-politik Indonesia pasca-Soeharto. Teori oligarki digunakan untuk menggambarkan kekuatan-kekuatan yang menjadi lingkar inti kekuasaan di Indonesia. Mereka mendominasi struktur ekonomi dan struktur politik Indonesia pasca-Orde Baru (Hadiz dan Robison, 2004).

Sementara Winters menekankan motif mengejar kekayaan pribadi dalam mengidentifikasi oligarki. Oligarki adalah mereka yang menggunakan harta untuk mempertahankan kekayaannya. Ia selalu berupa individu, bukan lembaga atau instansi.

Ini yang secara bersama kita sebut sebagai demokrasi oligarki yang masih kuat dan mengakar. Lalu apa itu demokrasi oligarki?

Demokrasi oligarki adalah sistem atau bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, dan lain sebagainya.

Ketidakmandirian

Misalnya, Jokowi ketika berkonsultasi dalam menyusun kabinet kerjanya, pasti dia bukan saja bertemu dan berdiskusi untuk konsultasi hanya dengan partai politik koalisi dan profesional saja. Tapi juga dengan oligarki yang bermain di belakang layar. Dengan tujuan untuk mengamankan kepentingan mereka.

Kemudian kalau kita mencoba analisis bahwa dalam setiap pertarungan politik (pemilu) di Indonesia, pasti ada juga oligarki yang bermain di belakang layar. Ini yang saya katakan, kita belum mandiri dalam memutuskan langkah politik. Sedangkan rakyat yang kita ketahui sebagai penentu dalam setiap momentum pemilu itu hanya bisa menjadi pemain kedua dalam faktanya.

Misalkan dalam momentum pertarungan pilpres kemarin antara pasangan Joko Widodo-Ma’aruf Amin dan Prabowo-Sandi. Sungguh bahwa pertarungan mereka bukanlah hanya pertarungan antara kedua pasangan calon bersama partai politik koalisi. Tetapi ada juga pertarungan oligarki di belakang kedua kubu.

Haris Samsuddin (2017) katakan, dalam demokrasi oligarki, rakyat (voters) tidak memilih apa yang mereka kehendaki. Mereka telah dipilihkan oleh segelintir elite kekuasaan yang memegang peran dominatif di dalam institusi demokrasi.

Jeffrey Winters, yang mempunyai tesis oligarki terkemuka lewat bukunya Oligarchy (2011), mengemukakan bahwa pembacaan terhadap dinamika kekuasaan politik harus didasarkan pada konsentrasi sumber daya kekuasaan yang dimiliki setiap oligarki. Hal ini terbukti di mana momentum pemilu tereduksi semata-mata sebagai ajang pertarungan kepentingan para oligarki.

Bukan urusan menyeleksi wakil rakyat yang kompeten dan berintegritas secara fair dan demokratis. Artinya, pemilu yang bertujuan untuk rakyat memilih hanya dijadikan sebagai sesuatu atau ajang yang bersifat formalitas belaka.

Baca juga:

Hal yang sama juga terjadi pada kekuatan ekonomi kita. Indonesia masih mempunyai utang luar negeri yang sangat menumpuk. Artinya, kita belum mandiri dan mampu berdikari pada sisi ekonomi. Hal ini tentu akan berimplikasi pada setiap pengambilan keputusan dan kebijakan politik nasional, seperti contoh kasus yang sudah dijelaskan di atas.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih didominiasi para kelompok oligarki dan rakyat pada posisi sama sekali tidak punya tempat dan peran. Karena sistem yang dibangun tidak untuk kepentingan rakyat. Sistem demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memeratakan kekuasaan dan ekonomi nyatanya justru berjalan di arah yang sebaliknya.

Jeffrey Winters menilai demokrasi Indonesia dikuasai oleh kaum oligarki sehingga makin jauh dari cita-cita untuk memakmurkan rakyat. Hal itu, kata Winters, terlihat dengan makin dalamnya jurang antara si kaya dan si miskin di Indonesia. Sehingga, di Indonesia yang kaya makin kaya dan miskin makin miskin. Konsentrasi kekayaan dan ketimpangan meningkat.

Ketidakmandirian negara dalam mengatur dan mengelola kehidupan demokrasi akibat makin kuatnya oligarki dalam campur tangan membangun sebuah sistem juga terjadi pada proses pembuatan undang-undang sebagai aturan (hukum) di Indonesia.

Terlihat jelas pada UU KPK dan RUU KUHP yang dinilai sangat kontroversi. UU KPK dinilai sangat menjadikan praktik korupsi akan makin berkembang di kalangan elite dan pejabat negara. Sedangkan RUU KUHP pada beberapa poin sangat merugikan rakyat dan menguntungkan para korporat dan oligarki. Ironis memang.

Mengartikulasikan Demokrasi Pancasila

Indonesia sebagai sebuah negara bangsa mempunyai identitas dan karakter tersendiri. Itu tertuang dalam pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Dalam sejarahnya, pancasila adalah perjuangan para pendiri bangsa (founding father). Bertujuan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Pancasila tidak bisa hanya dijadikan sebagai simbol negara saja. Tapi lebih dari itu, Pancasila harus dipahami dan dijadikan sebagai suatu sistem bernegara. Ada nilai-nilai yang sangat fundamental dalam dasar negara “Pancasila”. Harus diartikulasikan secara utuh demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Demokrasi merupakan jalan untuk melihat kepentingan rakyat dari segala aspek, baik sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan lainnya. Sehingga, Pancasila sebagai konsep demokrasi Indonesia harus dimaknai serta diaktualisasikan dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Sebagaimana pesan yang ada dalam setiap silanya (lima sila, pancasila) terutama sila ke-5.

Dalam konteks seperti inilah kita perlu membaca Pancasila secara dialektik daripada doktriner. Membaca secara dialektik artinya berangkat dari kondisi material yang ada (das sein) daripada berangkat dari klaim ideal (das sollen).

Bahwa “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sudah sangat jelas untuk bisa digunakan sebagai kacamata dalam melihat kondisi masyarakat yang sedang mengalami banyak ketimpangan dan jauh dari keadilan itu sendiri.

Data-data beberapa tahun terakhir menggambarkan dengan pasti, Indonesia berada pada derajat keadilan yang rendah. World Bank (2015) menemukan satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 50,3 persen aset bangsa ini. Penguasaan aset ini, seperti perbankan, tanah, sawit, pertambangan, properti, telekomunikasi, dan seterusnya, ujungnya hanya membuat rakyat makin sengsara.

Padahal sudah sangat jelas bahwa sistem demokrasi kita adalah demokrasi pancasila yang cita-cita dan tujuan jelas, yakni untuk keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat. Satu hal yang mesti kita ketahui bahwa apa pun dan bagaimana pun macam atau bentuk sistem demokrasi suatu negara, rakyat harus tetap diprioritaskan kepentingannya.