Demokrasi Oligarki

Demokrasi Oligarki
┬ęKiagus

Dalam demokrasi oligarki, rakyat (voters) tidak memilih apa yang mereka kehendaki.

Hiruk pikuk perjalanan demokrasi bangsa Indonesia penuh dengan gejolak dan dinamika yang kurang baik pasca-reformasi. Semangat reformasi yang kita dorong sama sekali belum menemui titik terang. Bahkan kita seperti kebingungan menentukan arah gerak bernegara di tengah kondisi negara bangsa yang makin kompleks ini.

Sejak kepemimpinan nasional di era Orde Baru pimpinan Soeharto sampai Reformasi, sistem demokrasi kita belum menemukan sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa, yakni untuk kepentingan kesejahterakan rakyat. Hal tersebut sebagai akibat dari gagalnya konsolidasi demokrasi pasca-runtuhnya rezim otoritarianisme Soeharto. Itu membawa implikasi negatif bagi iklim demokrasi di era reformasi.

Kebanyakan masyarakat terjebak pada euforia reformasi. Karena tujuan yang mereka inginkan hanya menuntut Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Tidak merombak sistem dalan kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh. Sehingga membuat mereka lupa bahwa runtuhnya Orde Baru tidak menyertakan lenyapnya kekuatan oligarki yang rezim Soeharto besarkan.

Sebab beberapa orang atau kelompok tertentu saja (oligarki) masih menguasai jalannya sistem berdemokrasi kita. Bertujuan hanya untuk kepentingan mereka. Akhirnya sampai saat ini pun kita masih melihat praktik penyimpangan. Seperti: korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih tumbuh subur di negara ini.

Secara konseptual, istilah oligarki telah lama kita kenal dalam studi politik. Istilah ini sudah muncul sejak zaman Yunani Kuno hingga era sekarang. Konsep oligarki di era modern tidak bisa kita lepaskan dari tiga orang pakar politik Indonesia: Vedi R Hadiz, Richard Robison, dan Jeffrey A. Winters.

Hadiz dan Robison menulis tema oligarki untuk menjelaskan fenomena ekonomi-politik Indonesia pasca-Soeharto. Teori oligarki ia gunakan untuk menggambarkan kekuatan-kekuatan yang menjadi lingkar inti kekuasaan di Indonesia. Mereka mendominasi struktur ekonomi dan struktur politik Indonesia pasca-Orde Baru (Hadiz dan Robison, 2004).

Sementara Winters menekankan motif mengejar kekayaan pribadi dalam mengidentifikasi oligarki. Oligarki adalah mereka yang menggunakan harta untuk mempertahankan kekayaannya. Ia selalu berupa individu, bukan lembaga atau instansi.

Ini yang secara bersama kita sebut sebagai demokrasi oligarki yang masih kuat dan mengakar. Lalu apa itu demokrasi oligarki?

Demokrasi oligarki adalah sistem atau bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif berada dalam genggaman kelompok elite kecil dari masyarakat, baik menurut kekayaan, keluarga, dan lain sebagainya.

Ketidakmandirian

Misalnya, Jokowi ketika berkonsultasi dalam menyusun kabinet kerjanya, pasti dia bukan saja bertemu dan berdiskusi untuk konsultasi hanya dengan partai politik koalisi dan profesional saja. Tapi juga dengan oligarki yang bermain di belakang layar. Dengan tujuan untuk mengamankan kepentingan mereka.

Baca juga:

Kemudian kalau kita mencoba analisis bahwa dalam setiap pertarungan politik (pemilu) di Indonesia, pasti ada juga oligarki yang bermain di belakang layar. Ini yang saya katakan, kita belum mandiri dalam memutuskan langkah politik. Sedangkan rakyat yang kita ketahui sebagai penentu dalam setiap momentum pemilu itu hanya bisa menjadi pemain kedua dalam faktanya.

Misalkan dalam momentum pertarungan pilpres kemarin antara pasangan Joko Widodo-Ma’aruf Amin dan Prabowo-Sandi. Sungguh bahwa pertarungan mereka bukanlah hanya pertarungan antara kedua pasangan calon bersama partai politik koalisi. Tetapi ada juga pertarungan oligarki di belakang kedua kubu.

Haris Samsuddin (2017) katakan, dalam demokrasi oligarki, rakyat (voters) tidak memilih apa yang mereka kehendaki. Segelintir elite kekuasaan yang memegang peran dominatif di dalam institusi demokrasi telah memilihkan untuk mereka.

Jeffrey Winters, yang mempunyai tesis oligarki terkemuka lewat bukunya Oligarchy (2011), mengemukakan bahwa pembacaan terhadap dinamika kekuasaan politik harus kita dasarkan pada konsentrasi sumber daya kekuasaan yang setiap oligarki miliki. Hal ini terbukti di mana momentum pemilu tereduksi semata-mata sebagai ajang pertarungan kepentingan para oligarki.

Bukan urusan menyeleksi wakil rakyat yang kompeten dan berintegritas secara fair dan demokratis. Artinya, pemilu yang bertujuan untuk rakyat memilih hanya mereka jadikan sebagai sesuatu atau ajang yang bersifat formalitas belaka.

Hal yang sama juga terjadi pada kekuatan ekonomi kita. Indonesia masih mempunyai utang luar negeri yang sangat menumpuk. Artinya, kita belum mandiri dan mampu berdikari pada sisi ekonomi. Hal ini tentu akan berimplikasi pada setiap pengambilan keputusan dan kebijakan politik nasional, seperti contoh kasus yang sudah saya jelaskan di atas.

Para kelompok oligarki masih mendominasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sementara rakyat pada posisi sama sekali tidak punya tempat dan peran. Karena sistem yang mereka bangun tidak untuk kepentingan rakyat. Sistem demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memeratakan kekuasaan dan ekonomi nyatanya justru berjalan di arah yang sebaliknya.

Jeffrey Winters menilai kaum oligarki menguasai demokrasi Indonesia sehingga makin jauh dari cita-cita untuk memakmurkan rakyat. Hal itu, kata Winters, terlihat dengan makin dalamnya jurang antara si kaya dan si miskin di Indonesia. Sehingga, di Indonesia yang kaya makin kaya dan miskin makin miskin. Konsentrasi kekayaan dan ketimpangan meningkat.

Halaman selanjutnya >>>

Latest posts by Nardi Maruapey (see all)