Deposisi Buruh dan Majikan dalam Politik

Deposisi Buruh dan Majikan dalam Politik
©Medcom

Deposisi Buruh dan Majikan dalam Politik

Bulan Mei selalu identik dengan bulan buruh, atau yang sering dikenal dengan istilah May Day. Berbeda dengan refleksi buruh atau tenaga kerja pada umumnya, buruh yang hendak diulas kali ini adalah buruh dalam politik.

Umumnya, Hari Buruh dilakukan sebagai peringatan bahwa perjuangan akan hak-hak buruh dan tenaga kerja belum selesai. Buruh dan tenaga kerja masih menjadi sasaran kezaliman oleh para kapitalis (pemilik modal), apalagi buruh kontrak dan outsourcing.

Namun buruh dalam politik berbanding terbalik dengan tadi (kaum tersingkir). Buruh politik justru seringkali menindas dan menyiksa majikannya.

Kedaulatan Rakyat

Negara kita mengakui demokrasi sebagai sistem politik dan kenegaraan, dan memang demokrasi pasca Perang Dunia menjadi ideal system of politic seantero global.

Dalam aturan demokrasi, pengandaian kedaulatan rakyat merupakan hal yang harus dipastikan. Jika tidak, kita akan tergelincir ke sistem yang lain. Jika kuasa penuh bertumpu pada A Strong Man Leadership, kita akan tergelincir pada otoritarianisme misalnya, seperti era Orde Baru.

Secara filosofis, kedaulatan rakyat harus di atas segalanya bahkan hukum sendiri, sebab hukum adalah produk atau hasil pengambilan keputusan dari kedaulatan rakyat tadi. Meskipun nantinya dalam sistem demokrasi, pengambilan ini akan diwakilkan oleh mereka yang dipercaya oleh rakyat, yakni para pejabat publik.

Jadi kesimpulannya, para pejabat publik sesungguhnya bukan orang yang mempunyai daulat penuh dalam negara. Mereka hanya “diberi wewenang” untuk menjalankan roda pemerintahan. Oleh siapa? Tentu kita semua, sebagai rakyat yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Artinya, kita adalah “majikan” dan mereka adalah “buruh politik”, karena melayani kita dalam tugas pemerintahan.

Diskrepansi Demokrasi

Ada logika yang terbalik dalam khazanah sosial kita. Pejabat publik yang notabene sebagai buruh dan pelayan rakyat justru dianggap sebagai strata sosial yang tinggi dan dipuja-puji. Hal ini berimplikasi pada dua hal. Pertama secara sosial, para pejabat publik sendiri sering bersikap arogan dan aji mumpung, karena memang paradigma yang dibuat oleh masyarakat kita sendiri.

Baca juga:

Arogan diwujudkan dalam sikap para pejabat yang makin egoistik. Menabrak aturan-aturan hukum dan sosial menjadi kelaziman, dengan dalih mereka lebih unggul secara sosial dari masyarakat biasa. Padahal secara etis, pejabat ideal adalah mereka yang memenuhi kualifikasi altruistik, sehingga mampu mendorong distribusi keadilan secara sempurna atau mendekati sempurna.

Aji mumpung diwujudkan dalam kerakusan meraup kapital sebanyak mungkin selama masa jabatan belum berakhir. Poin ini bukan rahasia umum lagi, bahkan dilazimkan oleh masyarakat sendiri. Para pelaku kemungkaran politik atau koruptor, bukan lagi jadi aib. Mereka bahkan boleh menjadi kontestan lagi setelah masa penahanan selesai. Ini berhubungan juga dengan implikasi kedua.

Kedua secara politis, para para kandidat atau para kontestan politik seringkali menjadi sasaran karena dianggap mapan secara ekuitas, menjadi ujung tombak ekonomi oleh masyarakat, yang akhirnya kultur politik transaksional akan laten. Dilema ketika tidak jor-joran takut akan di-judge pelit dan khawatir sepi dalam bilik, namun jika cost yang dikeluarkan tinggi tentu memaksa diri untuk berbuat keji dalam politik.

Kekejian ini yang telah lama disematkan sebagai realita yang terstruktur, sistematis, dan masif. Maka kita tidak bisa semata-mata menyalahkan pejabat public ketika mereka mereduksi politik sebatas ruang oikonomia (baca: pemenuhan biologis). Barangkali, realitas demikian menguatkan tesis bahwa kedaulatan tergerus oleh globalisasi, karena kultur materialistik yang tercermin seperti flexing pejabat dan segala arogansinya juga dampak dari arus tersebut.

Kita harus menghentikan diskrepansi ini. Masyarakat adalah majikan dan pejabat adalah buruh, bukan sebaliknya. Semoga peringatan Hari Buruh di tahun politik ini bisa menjadi refleksi kita semua.

Pustaka Acuan
  • Beckman, Ludvig. 2019. Popular Sovereignty Facing The Deep State. The Rule Of Recognition And The Powers Of People. Jurnal International Social and Political Philosophy, Routledge: Taylor Francis Group
  • Tansey, Oisin. 2010. Does Democracy Need Sovereignty?. British International Studies Association
Riemas Ginong Pratidina
Latest posts by Riemas Ginong Pratidina (see all)