Desa sebagai Aset Masa Depan Bangsa

Desa sebagai Aset Masa Depan Bangsa
©Geotimes

Saat ini desa makin gencar dikembangkan oleh pemerintah. Terbukti dari gelontoran dana desa mulai 2015 mencapai satu miliar setiap tahun. Tujuannya agar desa bisa mengembangkan potensi yang ada.

Ada dua hal yang sebetulnya menjadi perhatian pemerintah desa dalam upaya mengembangkan potensi desa. Pertama, mengembangkan desa melalui potensi sumber daya alam (SDA).

Potensi alam yang ada di desa sering kali tidak dimanfaatkan dengan baik oleh aparat desa. Sementara untuk menopang ekonomi masyarakat, desa perlu mengembangkan potensi alam demi mendukung serta memacu pendapatan ekonomi.

Persoalan semacam ini rentan bahkan sering terjadi di setiap desa, apalagi di tengah dana desa yang makin melangit. Sehingga ketergantungan (dependency) pemerintah desa terhadap pemerintah pusat sulit terhindarkan. Yang ada, desa menjadi makin sulit mandiri dalam mengelola dan mengembangkan potensi.

Kedua, mengembangkan sumber daya manusia (SDM) melalui pemberdayaan yang berorientasi meningkatkan kreativitas masyarakat desa. Persoalan krusial yang dihadapi pemerintah desa saat ini adalah selalu berupaya untuk mengembangkan infrastruktur bagi kemajuan desa.

Pemerintah desa dengan visi yang minim terhadap pembangunan cenderung menempatkan infrastruktur sebagai indokator utama yang dapat menentukan kemajuan desa. Yang ada, pengelolaan dana desa menjadi bias atau, dengan kata lain, dipakai hanya untuk mengembangkan infrastruktur desa.

Pembangunan seperti ini tidak salah, tetapi harus berimbang dengan mengembangkan potensi SDM. Pengembangan SDM sangat penting bagi kemajuan desa di masa mendatang. Karena dengan ini desa lebih mandiri.

Di sisi lain, gelontoran dana desa yang setiap tahun mengalir ke kantong-kantong desa menimbulkan tanda tanya yang tidak sedikit dari kalangan masyarakat desa sendiri. Pangkal persoalannya adalah pengelolaan dana desa yang masih belum dioptimalkan.

Baca juga:

Kurangnya pemahaman terhadap pemanfaatan dana desa menjadi masalah yang santer terdengar di ruang publik semenjak pemerintah menggelontorkan dana. Minimnya pengetahuan dalam mengelola (manage) dana desa menjadi kendala yang selama ini muncul di setiap desa. Sehingga menyebabkan pemanfaatan dana desa hanya untuk urusan privat yang sebetulnya telah melanggar penyalahgunaan anggaran desa.

Persoalan yang juga kerap menghinggap di aparat desa saat ini adalah praktik korupsi. Praktik korupsi telah menjalar dan mengakar kuat di pemerintahan desa saat ini. Aparat desa menjadi orang kaya baru (OKB) di desa karena hasil dari praktik korupsi.

Minimnya pengetahuan memanfaatkan dana desa ditambah dengan keterbatasan masyarakat dalam mengawal dana desa menyebabkan ruang untuk melakukan praktik korupsi menjadi terbuka lebar bagi kepala desa dan jajarannya. Praktik semacam ini menyebabkan suburnya kegagalan desa mengembangkan potensi desa.

Rincian anggaran dana yang dialokasikan tanpa didukung dengan rasionalitas yang bisa dipertanggung-jawabkan hanya akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat (public distrust). Ironi dan tantangan bagi desa di tengah dana desa yang terus digelontorkan tanpa melalui mekanisme pengontrolan yang ketat dan masif hanya mempertebal dompet para elite desa.

Persoalan seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut yang justru menyebabkan kemunduran bagi visi membangun desa. Langkah yang perlu dilakukan adalah, pertama, desa perlu digerakkan melalui upaya pendampingan dan pelatihan. Minimnya pelatihan (training) bagi pemerintah desa menyebabkan pembangunan desa sering kali terhambat dan tidak tepat sasaran. Utamanya dalam hal mengelolah dana desa.

Kedua, dana desa perlu dikontrol dengan mekanisme yang jelas. Pemerintah pusat perlu melakukan audit terhadap pengelolaan dana desa guna mengetahui perkembangan dana desa serta dapat menganalisis tingkat pemanfaatan dana desa yang digelontorkan. Ini sangat penting agar pemerintah pusat dapat lebih memacu desa. Meminjam konsep Bung Karno, berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) dapat betul-betul dilakukan oleh desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Ketiga, perlu mengembangkan sektor-sektor seperti pariwisata, budaya local, serta ekonomi kreatif dengan cara menguatkan badan usaha milik desa (BumDes). Tujuannya melalui BumDes dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan usaha mereka.

Baca juga:

Keempat, minimnya pendamping desa saat ini menjadi masalah utama yang sering dihadapi oleh sebagian desa. Keberadaan pendamping desa sangat penting dalam usaha mendorong serta memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam setiap perumusan kebijakan. Untuk itu, pemerintah pusat perlu menyediakan pendamping desa yang kompeten dalam menggerakkan desa.

Kelima, adanya musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) diharapkan pemerintahan desa bisa lebih giat dan getol melibatkan masyarakat. Dengan dilibatkan masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan, diharapkan masyarakat punya tanggung jawab dalam mengikutsertakan pembangunan desa. Sementara pemerintah desa wajib menjadi katalisator yang bergerak dalam menyokong usaha-usaha masyarakat dengan cara menyediakan sumber daya yang dibutuhkan guna melancarkan kegiatan masyarakat.

Pada akhirnya, desa harus lebih diupayakan lewat kerja kolektif yang dibangun antara pemerintah dan masyarakat. Kerja kolektif akan memberikan kekuatan bagi desa dalam menggerakkan ekonomi kreatif desa yang selama ini belum dieksplorasi.

Di sisi lain, transparansi serta akuntabilitas sangat diharapkan dari pemerintah desa dalam menumbuhkan desa yang sejahtera dan makmur. Sehingga dana desa betul-betul menjadi penyokong yang dapat membantu desa dalam mengembangkan potensi desa. Bukan tidak mungkin, desa sebagai wilayah otonom yang berada di bawah pemerintah pusat dapat menjadi kekuatan yang dapat diperhitungkan di masa depan di tengah perang dagang yang makin sulit terkendali.

Patrisius Jenila
Latest posts by Patrisius Jenila (see all)