Desentralisasi MBS yang Liberal

Desentralisasi MBS yang Liberal
©Fresh U

Sudah saatnya pendidikan di Indonesia mampu memberikan ruang yang luas. Menampung lebih banyak MBS yang liberal dalam sebuah satuan pendidikan bermutu.

Satuan pendidikan yang liberal merupakan gabungan beberapa MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Bersifat bebas untuk melepas nilai-nilai idealis serta fundamental yang dogmatis.

Dalam hal ini, MBS bukan lagi menjadi kebijakan nasional. Tapi diserahkan sepenuhnya kepada satuan-satuan pendidikan yang merdeka.

MBS liberal erat kaitannya dengan konsep pendidikan liberal. Sebagaimana dijabarkan Association of America Colleges and Iniversities dalam sebuah A Voice and Force for Liberal Education yang menyebutkan bahwa pendidikan liberal merupakan sebuah pendekatan untuk pembelajaran. Memberdayakan individu untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi kompleksitas, keragaman, dan perubahan.

Sedang model MBS di Indonesia menekankan pada mutu yang dikenal dengan Manajemen peningkatan Mutu berbasis Sekolah (MPMBS). Itu tersendat pada kebebasan kurikulum dan dana.

Sebenarnya model MBS Indonesia sudah memasuki kawasan liberal. Ditandai pemberian otonomi lebih besar kepada sekolah. Juga, memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu.

Namun, SDM-nya yang kurang mampu memanfaatkan nilai-nilai dan kesempatan liberalitas tersebut. Sebagaimana fungsi pendidikan sebagai sarana persiapan manusia untuk menghadapi masa depan agar dapat hidup lebih sejahtera. MBS liberal tentunya menjadi titik penting sebagai pemantik.

Apalagi ketika fungsi pendidikan dihadapkan dengan peradaban yang evolusioner dan dinamis. MBS liberal sangatlah memegang peranan penting dalam meloloskan nilai-nilai dogmatis yang sangat mengikat dan tidak efisien.

Baca juga:

MBS siap melepas gangguan-gangguan yang sifatnya tidak efektif. Seperti tujuan pendidikan kolektif yang dihubungkan dengan “masa depan”, terutama dalam pandangan agama.

MBS yang liberal tetaplah menjadikan masa depan sebagai jangkar atau tambatan tujuan pendidikan.

Masa depan yang dimaksud adalah perubahan sosial yang terencana dan damai. Tanpa dicampur-baur dengan pengertian tujuan pendidikan masa depan versi agama yang sering menimbulkan konflik.

Model satuan pendidikan dalam arti makro yang liberal adalah satuan pendidikan dengan MBS yang relevan. Adaptif dengan lingkup kewilayahan (leverage).

Satuan pendidikan liberal tidak dipaksa untuk menghasilkan keuntungan bagi negara ( common value). Namun, satuan pendidikan liberal lebih fokus pada keuntungan individu (individual interest).

Kenapa begitu? Sebab, pengalaman yang sudah-sudah, ketika satuan pendidikan terlalu dipaksa dengan dogmatis negara dalam mencapai common value, sering dipaksa keras di luar kemampuan satuan pendidikan lokal yang pada dasarnya sangat kurang di sisi SDM-nya.

Di sinilah terjadi pengorbanan sia-sia dari sebuah keuntungan individual. Menurut saya, ini adalah bagian yang harus diperkuat dulu sebelum mencapai common value.

Dengan MBS yang liberal tanpa banyak ikatan aturan dan dogmatis. Sekolah dalam artian luas yang terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua dapat merespons cepat dan tepat perubahan lingkungan.

Baca juga:

MBS yang liberal tentunya sesuai dengan upaya desentralisasi pendidikan yang merata dan mandiri. Mulyasa (2009) telah menyatakan alasan pentingnya MBS, antara lain sebagai berikut:

  1. sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya;
  2. sekolah lebih mengetahui kebutuhannya;
  3. keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa selama ini sekolah-sekolah hanya menanti dan mengandalkan arahan dari pemerintah. Masih kurang maksimal dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.

Selain itu, keterlibatan warga sekolah dan masyarakat juga masih kurang. Sehingga hal-hal tersebut memunculkan apa yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah. Di mana, sekolah diberi wewenang untuk berinisiatif mengembangkan dan memajukan potensinya. Diharapkan sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara maksimal.

Contoh sederhana ketika mata pelajaran Pancasila dijadikan satu dengan Kewarganegaraan. Maka, Pendidikan Pancasila akan mengikis habis jatah dan alokasi serta bobot Pendidikan Kewarganegaraan yang memang lebih banyak fokus pada pengetahuan dan persiapan individual sebagai warga negara.

Pancasila itu dogmatis dan bukan bagian dari kebebasan ilmu pengetahuan kewarganegaraan yang cenderung fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Termasuk di dalamnya tentang pembangunan manusia liberal yang bebas dari serbuan dogmatis apa pun dan dari siapa pun.

Secara umum, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mempelajari tentang politik, hukum, dan moral. Seharusnya bebas dari tekanan dogmatis.

MBS liberal memang dari awalnya merupakan sebua konsep pengembangan pendidikan masa depan. Seperti, pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah sehingga sekolah akan lebih inisiatif dan kreatif dalam meningkatkan mutunya.

Baca juga:

Kemudian, dengan pemberian fleksibilitas ataupun keluwesan-keluwesan yang lebih besar kepada sekolah, MBS liberal mempunyai kewenangan penuh untuk mengelola sumber dayanya. Termasuk kurikulum yang selama ini sangat tabu untuk diolah penuh oleh MBS lokal.

Yang pasti, dengan MBS liberal, sekolah akan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya. Sehingga ia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya.

Maksud dan tujuan dari sebuah MBS yang liberal tentunya untuk membidik sekolah lebih mengetahui kebutuhannya. Khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat pekembangan dan kebutuhan peserta didik.

Hal terpenting lainnya adalah mengenai liberalitas pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah. Tentu akan lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah tersebut karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya.

Pengaruh MBS yang liberal ini nantinya akan terlihat pada sebaran tentang program studi pendidikan di tingkat tingginya. Artinya, dengan MBS yang liberal, sebaran prodi (program studi) pada level pendidikan tinggi sangat dipengaruhi oleh keberhasilan MBS yang bebas dan merdeka di tingkat pendidikan dasar dan menengahnya.

Opini ini saya hubungkan dengan temuan-temuan data statistik deskriptif seperti yang ada pada Faktadata. Itu tentang sebaran program pendidikan yang masih konvensional akibat tekanan dogmatis di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Deskripsi: Pendidikan kerap dianggap sebagai salah satu sektor yang paling bermasalah di Indonesia. Ironisnya, pendidikan adalah program studi (Prodi) yang justru paling banyak jumlahnya ketimbang program-program studi lainnya. Seolah-olah, banyaknya orang yang mengambil jurusan pendidikan tidak ada korelasinya dengan peningkatan mutu sistem pendidikan kita.

Dari data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, jumlah Prodi Pendidikan mencapai 6000 lebih yang tersebar di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Berikutnya adalah Prodi Teknik yang berjumlah 5.280 buah. Prodi Ekonomi menempati urutan kelima dengan jumlah 3.485.

Baca juga:

Seni menempati urutan paling akhir, sebagai Prodi yang paling sedikit jumlahnya, yakni hanya 414 buah. Sementara jurusan Agama lebih banyak, yakni 1.684 buah.

Sebuah sistem pendidikan yang dogmatis cenderung memaksa siswa untuk menguasai sekian banyak bidang studi. Biasanya dengan materi yang kadang kurang relevan dan membebani. Atau malah sebaliknya, sistem pendidikan tersebut membuang sebagian mata pelajaran yang jelas-jelas sangat dibutuhkan dalam mengembangkan MBS liberal dalam rangka mendukung sebaran yang seimbang di tingkat pendidikan tinggi.

Transformasi kurikulum merupakan tantangan pertama di dalam menyusun MBS liberal. Untuk mentansformasi kurikulum, tiga persoalan harus dijawab, yaitu konsep kurikulum alternatif, orkestrasi sistem, dan keberanian mengeksekusi kebijakan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa MBS liberal mempunyai ketercakupan yang luas atau leverage. Sebuah tantangan besar untuk segera mengembangkan MBS liberal dengan cakupan beban dan sasaran yang cukup besar jika kita melihat data dari Neraca Pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang terdiri atas 2,7 juta guru, 52 juta siswa, dan 473 ribu satuan pendidikan.

Yudho Sasongko
Latest posts by Yudho Sasongko (see all)