Di Era Ahok, PNS Gratis Naik Transjakarta; di Era Anies, Bayar Lagi

Di Era Ahok, PNS Gratis Naik Transjakarta; di Era Anies, Bayar Lagi
Foto: Merdeka

Nalar PolitikKesal dan kaget. Begitu yang kini dirasakan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemrov DKI Jakarta lantaran harus bayar lagi, sudah tidak gratis, jika ingin menggunakan jasa transportasi atau naik Transjakarta.

Mereka pun membandingkan kebijakan Gubunur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bahwa di era Ahok, PNS gratis naik Transjakarta. Tetapi di era Gubernur Anies Baswedan, kebijakan itu sirna: PNS harus bayar lagi.

“Saya baru selesai cuti sekitar seminggu. Hari ini saya naik Transjakarta Koridor XIII (Ciledug-Tendean). Pas ngetap kartu pegawai, nggak bisa lagi. Padahal enggak ada sosialisasi (sebelumnya),” kata salah satu PNS DKI, Kamis (30/8); dilansir Wartakota.

Tentu kesalnya bukan main ini bukan karena harus membayar, tetapi karena tidak adanya sosialisasi sebelum kebijakan tersebut diubah. Beberapa PNS DKI Jakarta yang lain juga mengaku kebingungan lantaran tidak gampang lagi untuk sekadar langsung masuk ke halte Transjakarta.

“Saya tanya ke petugas Transjakarta di halte, ‘Kok tidak ada pengumuman atau sosialisasinya?’ Petugas Transjakarta malah bilang, ‘Memang tidak ada, makanya ini saya kasih tahu’. Apa-apan begitu?” ucapnya kesal.

Menurut petugas, kartu pegawai PNS DKI Jakarta harus diisi saldo terlebih dahulu. Dan kini wajib dipotong tarif seperti warga umumnya.

Seperti diketahui, kebijakan gratis naik Transjakarta tersebut diamanahkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis bagi Masyarakat.

Pasal 3 Pergub tersebut menyatakan kebijakan gratis naik Transjakarta diterapkan untuk mewujudkan pelayanan yang aman, nyaman, dan murah; mendukung warga dalam melakukan aktivitas sehari-hari; dan menumbuhkan kesadaran warga untuk selalu menggunakan angkutan umum massal.

Pelayanan Transjakarta secara gratis diberikan kepada masyarakat tertentu. Pergub yang diundangkan pada19 Agustus 2016 itu menyebutkan ada 11 kategori masyarakat yang dapat menikmati layanan tersebut, salah satunya harus memiliki rekening Bank DKI.

Sesuai peraturan, ada lima kategori masyarakat yang diwajibkan memiliki rekening Bank DKI agar gratis naik Transjakarta. Lima kategori itu adalah PNS atau pensiunan PNS Pemrov DKI Jakarta, tenaga kontrak di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), karyawan swasta dengan besaran gaji sesuai UMP yang pembayarannya melalui Bank DKI, dan penguhuni rusunawa.