Di Era Anies-Sandi, Keterbukaan Informasi Pemprov DKI Jadi Memudar

Di Era Anies-Sandi, Keterbukaan Informasi Pemprov DKI Jadi Memudar
Anies-Sandi

Nalar PolitikPemerintah Provinsi DKI Jakarta kini mulai menerapkan kebijakan yang tertutup dalam hal transparansi dan keterbukaan informasi pada media. Hal tersebut tampak ketika sejumlah pertanyaan yang diajukan ke Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dibatasi.

Tak hanya itu, perangkat-perangkat Pemprov DKI, para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga tampil membungkam keterbukaan informasi ketika awak media ingin menggali isu seputar DKI Jakarta. Mereka bahkan menghindar ketika ditanya.

Mereka yang mulai bungkam itu, di antaranya Sekretaris Daerah DKI Saefullah, Kepala Badan Pajak Edi Sumantri, serta Kepala Dinas Pariwisata Tinia Budiarti.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah, juga tampil sama. Saat ditanya perihal rencana penataan PKL Tanah Abang, misalnya, kesan yang muncul dari responsnya adalah pengelakan. Keterbukaan informasi benar-benar mati.

“Nanti dahulu. Besok. Rapatnya sudah. Nanti dahulu. Sabar. Sama Pak Wagub yang akan sampaikan,” ujarnya di Balai Kota, Kamis (2/11/2017).

Padahal, sebagaimana Pemprov DKI selama ini, visi yang diusungnya adalah pemerintahan yang transparan dan terbuka. Tetapi sayang, usai kepemimpinan jatuh di tangan Anies-Sandi, visi tersebut kemudian berubah drastis.

Hal ini pun menyalahi komitmen Anies-Sandi sendiri. Mereka pernah berujar bahwa hal-hal yang sifatnya teknis, yang itu mau ditanyakan media, agar disampaikan langsung kepada SKPD terkait. Tetapi hal itu sukar dilakukan mengingat sikap dari para SKPD ini yang serba tertutup.

Anies selaku Gubernur DKI tak menjawab apa pun ketika media mengonfirmasi sikap para SKPD itu. Bahkan ia sendiri mengelak, memilih tersenyum dan lalu meninggalkan awak media.

Bukti nyata ketertutupan Pemprov DKI lainnya adalah ketika Anies-Sandi memberi pengarahan kepada para kepala Badan Usaha Milik  Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Awak media yang sudah masuk ke dalam ruang rapat itu disuruh keluar. Media dilarang untuk meliput agendanya.

Adapun wawancara, di era Anies-Sandi ini, hanya bisa berlangsung ketika Gubernur dan Wakil Gubernur hendak menyampaikan sesuatu saja. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pun dibagi-bagi; ada yang khusus dijawab Anies dan ada yang khusus dijawab Sandi.

“Contohnya, soal reklamasi tidak akan dijawab Sandi karena itu bagian Anies; soal rumah dengan DP nol rupiah hanya akan dijawab Sandi,” demikianlah sebagaimana dilansir beritasatu.com.

___________________

Artikel Terkait:

    Redaksi

    Reporter Nalar Politik
    Redaksi