Di Program Perhutanan Sosial, UU Cipta Kerja Turut Jadi Resolusi Konflik

Di Program Perhutanan Sosial, UU Cipta Kerja Turut Jadi Resolusi Konflik
©Economy Okezone

Nalar Politik – Dalam UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, Program Perhutanan Sosial hanya masuk ke bagian pemberdayaan masyarakat. Inilah yang membedakannya secara utama dari UU Cipta Kerja.

“Dalam UU Cipta Kerja, (terkait Program Perhutanan Sosial) tidak hanya mengatur tentang distribusi akses hutan, tetapi juga terkait pendampingan, untuk peningkatan kapasitas, dan sekaligus juga resolusi konflik,” jelas Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Supriyanto.

“Hal-hal itu yang diatur di dalam Rancangan Peraturan Pelaksanaan (RPP) tentang Kehutanan pada Bab Perhutanan Sosial UU Cipta Kerja,” tambahnya melalui diskusi daring Ngobrol@Tempo dengan tema UU Cipta Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial, Kamis (10/12).

Memang, sejak digulirkan pemerintah pada 2007 silam, Program Perhutanan Sosial telah banyak memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di sekitar hutan dan negara dan hutan adat (hak).

Hari ini, dengan kehadiran UU Cipta Kerja yang disahkan pemerintah menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020 lalu, program tersebut akan makin terjamin keberlangsungannya ke depan.

“Inilah untuk pertama kalinya Program Perhutanan Sosial masuk di dalam UU, dan UU tersebut adalah UU Cipta Kerja. Jadi sangat terjamin,” kata Bambang.

Hal serupa turut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Montty Girianna. Melalui diskusi yang dipandu oleh Redaktur Ekonomi dan Bisnis Koran Tempo Ali Nur Yasin tersebut, ia mengungkapkan beberapa dampak positif yang bisa dirasakan masyarakat dari Program Perhutanan Sosial ini.

Di bidang ekonomi, misalnya, program tersebut telah memberi ruang pekerjaan baru bagi sekitar 800 hingga 900 ribu kepala keluarga.

“Bila dikelola secara klaster, dan kita dukung dengan KUR (kredit usaha rakyat) dan diikuti dengan pendampingan, produk yang dihasilkan akan memiliki daya saing yang tinggi, bisa diekspor, seperti produk kopi di Program Perhutanan Sosial di Jawa Barat,” kata Montty.

Di bidang sosial, lanjut Montty, UU Cipta Kerja turut berdampak positif. Para petani tidak lagi akan merasa cemas karena dianggap melakukan pengusahaan kawasan hutan secara ilegal.

“Sekarang mereka bertindak berdasarkan UU, bahwa masyarakat mendapatkan akses pengusahaan hutan. Ini juga mengatasi ketimpangan pengusahaan hutan antara masyarakat luas dengan korporasi,” jelasnya.

Berbicara dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono berharap masyarakat luas berkenan memberikan masukan terhadap RPP UU Cipta Kerja yang sedang disusun pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan Perhutanan Sosial.

“Dengan demikian, RPP yang dibuat menjadi lebih baik dan lebih lengkap lagi. Kepentingan pemerintah melalui UU Cipta Kerja di sektor ini adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan dengan lingkungan dan dinamika sosial budaya yang ada,” ujar Susiwijono. [te]