Di Yogyakarta, Warga Nonpribumi Tak Bisa Punya Tanah

Di Yogyakarta, Warga Nonpribumi Tak Bisa Punya Tanah
Ilustrasi: akurat.co

Nalar Politik — Di Yogyakarta, warga nonpribumi tak bisa punya tanah. Itu tegas tercantum dalam Instruksi Wagub DIY Nomor K.898/I/A/1975 tertanggal 5 Maret 1975 tentang penyeragaman kebijakan pemberian hak atas tanah pada seorang WNI nonpribumi.

Meski terkesan bertentangan dengan Inpres 26/1998 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, tapi menurut pertimbangan dari pengadilan, Instruksi Wagub tersebut tak bisa diuji di pengadilan, meski dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi darinya.

“Instruksi Wagub bukan merupakan peraturan perundangan, melainkan peraturan kebijakan setelah berlakunya UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,” terang Majelis Hakim dalam sebuah persidangan terkait kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, Selasa (20/2/2018).

Adapun untuk mengetahui apakah penerapan produk peraturan kebijakan merupakan perbuatan melawan hukum, menurutnya, hanya bisa diuji dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

“Berdasarkan sejarah, hak asal-usul, dan UU Keistimewaan DIY, maka Pemda DIY diberi keistimewaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbeda dibanding daerah lain, yaitu untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa yang terdiri dari tata cara pengisian jabatan dan tugas gubernur/wagub, kelembagaan Pemda DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.”

Sebelumnya, seorang warga nonpribumi bernama Handoko mengajukan gugatan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dalam gugatannya, ia menilai ada perlakuan diskriminatif terkait pemberlakukan Instruksi Wagub DIY tersebut.

“Jika salah satu alasan penerapan Instruksi Wagub adalah melindungi masyarakat golongan (ekonomi) lemah, maka tolok ukurnya bukan ras atau identitas, melainkan kekayaan atau luasan tanah,” ungkapnya.

Akan tetapi, dengan keistimewaan yang dimiliki DIY, gugatan Handoko pada akhirnya tertolak. Bahkan, pihak penggugat dihukum dengan membayar biaya perkara Rp 407 ribu.

___________________

Artikel Terkait:

    Redaksi

    Reporter Nalar Politik
    Redaksi