Diagnosa Kewarasan Politik di Indonesia

Diagnosa Kewarasan Politik di Indonesia
Ilustrasi: IST

Lama di perantauan, bukannya mendapat pujian dari kawan-kawan, Adit malah jadi bahan kelakar, menjurus ke soal realitas politik di Indonesia, saat pulang ke kampung halamannya. “Kamu mau nyaleg ya?” kata Ocit, salah satu rekannya.

Adit memang dikenal pemalu. Ia menyadari secepat kilat kalau berat badannya kian naik serta perutnya semakin membuncit. “Tapi tak apalah, semoga beneran jadi anggota DPR,” sedikit angkuh ucapnya dalam hati. Ia turut melepas tawa. Suasana pun menjadi riuh.

Ia tak segera menggeneralisir hal itu. Toh tidak semua anggota dewan berperut buncit. Ada juga yang berbadan six pack.

Sama seperti Ocit, tak ada yang tahu mengapa stigma itu dilekatkan pada pejabat ataupun anggota dewan. Tak ada yang tahu siapa yang memulainya. Pun setiap dari kita bisa menafsirkannya.

Perut buncit para anggota DPR dijadikan citra sebagai wujud kebahagiaan karena kubutuhan gizinya terpenuhi bahkan terlampaui. Sampai-sampai ada tafsir mistis, bisa jadi, perut menjadi buncit karena kebanyakan makan uang rakyat. Semoga kenyataannya tidak demikian.

Selain sebagai anekdot, mungkin, perut buncit itu merupakan salah satu bentuk sindiran atas ketidakpercayaan rakyat terhadap para anggota dewan. Hal ini patut dipercaya mengingat data lembaga survei Polling Centre bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang merilis hasil survei kepercayaan publik yang dilakukan pada periode April dan Mei 2017 di 34 provinsi.

Responden dipilih dengan metode multistage random sampling dengan probability proportional to size (PPS). Margin of error survei sebesar ± 2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei didistribusikan ke 51 persen warga urban (perkotaan) dan 49 persen warga rural (pedesaan).

Dari hasil survei tersebut, DPR menduduki ketiga peringkat terakhir di atas perusahaan swasta dan partai politik, yakni KPK (86 persen), Presiden (86 persen), BPK (72 persen), MA (66 persen), Media (64 perse), Kejaksaan Agung (63 persen), Pemerintah Daerah (63 persen), LSM/ormas (63 persen), Kementerian (62 persen), Polisi (57 persen), Ombudsman RI (ORI) (54 persen), DPR (51 persen), Perusahaan Swasta (49 persen), dan Partai Politik (35 persen).

Ihwal kepercayaan publik (public distrust) terhadap lembaga legislatif sebenarnya merupakan problem yang nyaris melempem. Secara historis, puncak dari kemuakan rakyat ialah lahirnya gerakan reformasi pada tahun 1998.

Salah satu pemicu gerakan tersebut akibat dari ketidakberdayaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus lembaga tertinggi negara dalam menjalankan fungsinya. Bukan upaya-upaya realisasi aspirasi rakyat yang nampak, tetapi tubuh MPR justru menjadi muara terjangkitnya penyakit Korupsi, Kolusi. dan Nepotisme (KKN).

Seperti cendawan di musim hujan, lembaga-lembaga politik di Indonesia baru lahir sebagai bentuk eksperimentasi kelembagaan yang dinilai efektif dan efisien. Seperti dibentuknya KPK, merupakan lembaga independen yang secara khusus berfungsi untuk memberantas korupsi.

Namun, reformasi kelembagaan yang tidak dibarengi dengan desain konstitusi yang memadai, justru menelurkan masalah baru. Mulai dari sengketa kewenangan antarlembaga Negara, sampai pada upaya pelemahan dan kriminalisasi masih menjadi perdebatan publik. Bak mengatasi masalah dengan masalah. Harapan menjadi lebih baik di era reformasi pun hanya menjadi isapan jempol belaka.

Baru antarlembaga negara, belum lagi relasi antara penguasa dengan rakyat. Lebih kacau lagi, ada semacam ambivalensi yang akut dan perlu dibenahi secara intensif.

Realitas politik di Indonesia luar sana, kebanyakan rakyat sudah terbiasa termangu ketika menyaksikan semrawutnya persoalan kenegaraan. Apakah ini sebagai bentuk apatisme atau justru karena ketidakberpikiran dan ketidaktahuan? Untuk sementara waktu kita pendam dulu.

Sementara bagi rakyat, demokrasi hanya benar-benar terasa saat pemilihan umum (pemilu) akan berlangsung. Setiap bendera berlomba-lomba bermetamorfosis. Salah satu triknya adalah memasang wajah baru para kandidatnya. Dikemas seapik mungkin, seolah-olah ia ada untuk rakyat yang termarjinalkan.

Drama pemilu ini dibuka dengan pemeran utama yang menyuarakan visi, misi, dan berjuta janji. Berusaha meyakinkan bahwa ia layak dipilih. Tak lupa diselingi dengan penyanyi yang rupawan-rupawati. Bila perlu yang sering nongol di tv.

Visi-misi hanya sebatas pengisi. Politisi tak lagi mempertontonkan politik akal budi. Retorika bukan lagi sebagai penentu pemilih, tetapi kemegahan saat berkampanye. Masyarakat pun sampai kini masih mati suri.

Jika ini terus-menerus berlanjut, maka akan menjadi paradigma moral politik di Indonesia. Bahayanya, hal ini bisa melahirkan manusia-manusia fatalis.

Jangankan bermimpi, berkhayal menjadi aktor dalam pemilu pun rasanya sudah sulit. Bagaimana tidak, mahar politik kian melejit, masyarakat hanya bisa jadi penonton dan berserah kepada nasib, melangsungkan hidup tanpa misi yang pasti.

Yang tampil sebagai penguasa hanya itu-itu saja. Kalau bukan sedarah, ya sewarna. Realitas semacam ini merupakan sumbu dari politik oligarki, di mana kekuasaan dipegang oleh sekelompok orang dan hanya memikirkan kepentingan golongannya. Rakyat hanya bisa menghamba pada mereka yang berpunya dan pada momen-momen tertentu mereka seperti keranjingan menyaksikan perpolitikan yang tak waras.

Hanya bagi mereka yang tahu ihwal ketidakwarasan inilah yang bisa membawa perubahan, sebelum ia ikut terjerumus ke dalam lembah hitam.

Mendayagunakan Partai Politik di Indonesia

Salah satu kata bijak termashyur mengatakan, demokrasi tanpa politik itu mustahil, dan politik tanpa partai itu sebuah kesalahan. Apatis bukanlah solusi, apalagi memperpanjang ketidakpercayaan.

Partai politik di Indonesia sejatinya berfungi sebagai sarana pendidikan politik, ruang untuk  membangun dan memperjuangkan visi dan misi. Tapi, alih-alih mengkritisi kebijakan pemerintah, yang dipertontonkan hanyalah kericuhan, saling menjatuhkan lawan dengan berbagai cara demi memenangkan pertarungan, sampai mengorbankan nyawa lawan.

Oleh karena itu, pertama, partai politik saat ini harus benar-benar dapat menjadi sarana pendidikan politik kritis. Tujuannya agar masyarakat dapat memahami arti demokrasi, sehingga masyarakat tidak buta politik.

Dan yang terpenting ialah masyakarat dapat kritis terhadap realitas-realitas politik. Hal ini sebagai syarat utama bagi peran partai politik lainnya.

Kedua, sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi politik. Sosialisasi politik ini penting untuk menentukan arah dan sikap seseorang. Penguatan sikap nasionalisme, tentang ideologi, serta hak dan kewajiban warga negara didapatkan dalam elemen ini. Tujuannya agar terbangun budaya politik (political culture) yang sehat.

Tak kalah penting sebagai sarana komunikasi politik, sebagaimana disebutkan sebelumya bahwa partai politik sebagai ruang untuk memperjuangkan nalar politik, aspirasi-aspirasi rakyat harus mampu ditampung dan direalisasikan oleh partai politik.  

Ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Kaderisasi yang harus dilakukan oleh partai politik, selain untuk melaksanakan kerja-kerja politik, figur pemimpin yang ideal tentu menjadi harapan semua orang. Pemimpin ideal yang amanah, mementingkan kepentingan orang banyak dibanding kepentingan golongannya, apalagi diri sendiri.

Untuk mencapai itu semua, kita membutuhkan kaum pemuda sebagai manusia yang visioner, dan dianggap sebagai agen yang dapat membawa perubahan. Karena hanya dengan mengembalikan fitrah partai politiklah kita bisa membangun kepercayaan publik dan partisipasi politik yang sehat. Ini tak bisa ditawar lagi.

Diketahui, Adit dan Ocit kini menjadi anggota parlemen. Semoga mereka amanah, benar-benar menginfakkan diri untuk umat dan bangsa.

#LombaEsaiPolitik

___________________

Artikel Terkait:

    Muh Ridhal Rinaldy

    Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
    Muh Ridhal Rinaldy

    Latest posts by Muh Ridhal Rinaldy (see all)