Dilema Buruh dan Nestapa Keadilan

Dilema Buruh dan Nestapa Keadilan
©Brief

Dilema Buruh dan Nestapa Keadilan

Setiap orang atau kelompok memiliki kebebasan dalam menentukan pendapatnya di negara yang menganut sistem demokrasi. Proses penyampaian pendapat juga sangat beragam, baik itu dalam bentuk demonstrasi, diskusi, ataupun seni.

Hal itu dilakukan berdasarkan kondisi objektif ataupun keresahan bila seseorang atau kelompok mengalami hal yang tidak diinginkan oleh orang lain atau lembaga tertentu, seperti penindasan atau ketidakadilan. Sehingga menjadi alasan untuk menyampaikan pendapat berupa kritik terhadap kesewenang-wenangan tersebut, yang tidak bersifat delusional.

Kita tidak dapat memungkiri bahwa berdirinya suatu negara juga sarat akan berbagi macam ketimpangan sosial yang terjadi. Tindakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang sering kali mereduksi kebebasan berpendapat seseorang sudah menjadi hal yang lumrah untuk disaksikan khalayak umum. Bahkan sebagai negara demokrasi Indonesia juga termasuk ditemukan banyak hal-hal serupa.

Padahal jika ditinjau dari segi normatif, kebebasan berpendapat sudah dilindungi oleh supremasi hukum berupa UUD 1945 pasal 28E yang menjadi postulat dan bagian integral dari sistem demokrasi itu sendiri.

Sejak runtuhnya Orde Baru, kebebasan berpendapat nampaknya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kebebasan laksana mimpi siang bolong. Pembungkaman ruang demokrasi perlahan kembali menjadi jejak yang akan terulang di masa reformasi.

Hal itu diperkuat oleh berbagai macam kebijakan yang sengaja diperkuat melalui sistem dan undang-undang negara Indonesia. Sehingga, demokrasi seolah-olah menjadi mitos negara yang tidak memiliki asas kerakyatan; rakyat berpendapat—diintimidasi, represif, dan termarginalkan.

Fenomena yang mereduksi kebebasan berpendapat—banyak dari kita yang sebagai makhluk sosial dan entitas tak terpisahkan dari negara berada pada lapisan masyarakat kelas bawah. Paling sering terdampak dari kesewenang-wenangan; baik itu kaum miskin kota, nelayan, atau buruh.

Baca juga:

Beberapa Minggu yang lalu, sempat ramai di kalangan aktivis maupun akademisi di Maluku Utara, terkait merespon PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak oleh PT Wanatiara Perseda terhadap tiga orang buruh.

Perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Halmahera Selatan ini, diduga melakukan PHK sepihak pada tiga orang buruh setelah mereka melakukan gerakan momen Mey Day (Hari Buruh Internasional).

Sekadar refleksi, setiap tanggal 1 Mei, atau yang disebut May Day merupakan hari yang sangat bersejarah di kalangan kelas pekerja atau buruh di seluruh dunia termasuk Indonesia. Sebab yang menjadi dasar dari momen bersejarah itu, untuk memperingati gerakan buruh secara besar-besaran yang terjadi di Amerika Serikat pada abad-19. Gerakan buruh yang menuntut pengurangan jam kerja dan kenaikan upah menyebar ke seluruh kota-kota besar Amerika terutama Chicago, New York, dan Boston.

Semangat perlawanan kelas buruh dalam memperjuangkan hak dalam dunia kerja waktu itu tentunya tidak berjalan mulus. Pada 3 Mei 1886 di Chicago—bentrokan antara massa buruh dan pihak keamanan tak dapat dielakkan yang menimbulkan korban jiwa.

Sehingga peristiwa itu kemudian disebut sebagai tragedi Haymarket. Dan pada konferensi internasional tahun 1889 di Paris, ditetapkanlah tanggal 1 Mei sebagai hari buruh sedunia untuk memperingati perjuangan para buruh waktu itu.

Begitu juga di Indonesia, setiap momen May Day Serikat-serikat buruh selalu menggelar gerakan perlawanan. Mengingat kondisi sosial ekonomi buruh belum juga menemui titik terang kesejahteraan. Belum lagi pasal-pasal karet yang sengaja disahkan oleh pemerintah pusat untuk mempersulit kelangsungan hidup buruh.

Misalnya Undang-undang no 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, makin mempersempit kesejahteraan yang diharapkan. Sebab UU Ciptaker menghilangkan jaminan kerja buruh dengan ditambahkannya jangka waktu Sistem Kerja Kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang semula hanya 3 tahun, kini menjadi 5 tahun.

Serta Sistem Kerja Outsourcing atau Alih Daya, dalam PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Aliah Daya, Waktu Kerja dan Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Sehingga ini memperkuat bahwasanya buruh akan semakin sulit diangkat menjadi pekerja tetap, namun dengan gampangnya diberhentikan secara sepihak.

Halaman selanjutnya >>>
Fikram Guraci