Direktur TII: UU Cipta Kerja Perluas Kesempatan Kerja

Direktur TII: UU Cipta Kerja Perluas Kesempatan Kerja
©Blogger

Nalar Politik – Direktur TII (The Indonesian Institute) Adinda Tenriangke Muchtar menilai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpotensi memperluas kesempatan kerja.

“Kesempatan kerja akan terbuka luas jika kebebasan berusaha juga dipermudah. Dan ini yang dicoba didorong UU Cipta Kerja ini,” jelas Adinda, Sabtu (14/11).

Pada prinsipnya, kehadiran UU Cipta Kerja hendak mendorong kebebasan ekonomi di Indonesia, termasuk kemudahan berusaha dan peningkatan investasi. Implikasi dari kebijakan ini adalah dapat menyerap lebih banyak tenaga dari angkatan kerja dalam negeri.

Kebebasan ekonomi tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihak dan bukan pemaksaan, apalagi kekerasan. Maka di sinilah, harap Adinda, peran pemerintah ditegaskan dan negara hadir lewat penegakan hukum.

Adapun masalah pertumbuhan dan kebebasan ekonomi yang selama ini belum membaik, termasuk kebebasan berusaha, kata Adinda, tidak lepas dari permasalahan regulasi yang gemuk dan tumpang tindih, serta terbukti rentan akan korupsi dan biaya usaha yang tinggi.

“UU ini mencoba menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel di Indonesia. Regulasi yang kaku, gemuk, dan rentan korupsi jelas akan menghambat kesempatan orang untuk bekerja. UU Cipta Kerja ditujukan untuk mendorong efisiensi regulasi, termasuk untuk meningkatkan investasi.”

Tak hanya itu, Adinda juga menjelaskan UU Cipta Kerja tetap mempertimbangkan hak pekerja, termasuk merujuk ke UU Ketanagakerjaan yang ada.

“Tentu saja, dalam hal yang tidak termaktub dalam UU ini, bukan berarti mengabaikan hak-hak pekerja dan tanggung jawab pemberi kerja.”

Untuk sektor industri manufaktur, UU Cipta Kerja turut dipandang berpotensi membantu. Ini penting mengingat sektor tersebut bisa membutuhkan perizinan konstruksi sampai 200 hari. Belum lagi biaya transaksi yang harus dihadapi di daerah.

“Dengan adanya efisiensi dan kemudahan berusaha, yang tentunya harus diikuti komitmen dan penegakan hukum yang jelas, akan memberikan kepastian hukum kepada para pengusaha maupun investor untuk membangun lebih banyak industri manufaktur di Indonesia dan sektor lainnya.”

Adinda pun berharap UU Cipta Kerja dapat memberi dampak positif langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong kebebasan dan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

“Agar efektif, tentu UU ini harus dikawal dalam pelaksanaannya dan diikuti dengan penegakan hukum, serta komitmen para pihak untuk merealisasikan potensi positifnya tersebut. Pelibatan para pihak dalam pelaksanaan juga menjadi hal penting lainnya.” [ip]