Dirty Hand

Dirty Hand
©BBC

Dirty Hand

Saya membuka tulisan ini dengan mengutip perkataan Adolf Hitler bahwa “Alangkah beruntungnya penguasa jika memimpin masyarakat yang bodoh”. Apa yang dikatakan Hitler menggambarkan kenyataan di Indonesia. Rakyat dibikin bodoh oleh para penguasa agar mudah diperalat, dikendalikan, dibentuk opininya, dan dimanipulasi pemikirannya.

Biaya pendidikan yang mahal dan sulitnya mengakses fasilitas kesehatan adalah kunci dalam pembodohan yang berkepanjangan ini. Terlepas dari visi misi presiden saat kampanye silam, presiden harus menjalankan perintah konstitusi paling utama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin. Hanya dua itu dan wajib untuk dilaksanakan.

Yang dilakukan Jokowi adalah sebaliknya, melakukan pembodohan yang masif dan membiarkan kemiskinan. Pendidikan dibuat mahal, masyarakat disuruh percaya influencer daripada mendengarkan para akademisi dan para pakar, somasi dan atensi dari para guru besar dosen diabaikan.

Masyarakat sulit mengakses kesehatan karena lagi-lagi perkara biaya yang mahal. Penguasa menyogok mulut masyarakat dengan Bansos dan BLT, seolah-olah rakyat hanya disuruh hidup instan “yang penting bisa makan” bahkan tak lebih penting dari sekadar melihat debat presiden tentang visi misi ataupun esensi demokrasi.

Rakyat tak peduli dengan gagasan-gagasan, ide demokrasi dan republik, tak peduli dengan perdebatan substansi tentang sosialisme dan egalitarianisme. Rakyat tak akan peduli tentang itu semua yang penting bisa makan dan makan, terpaksa seperti itu karena dimiskinkan oleh sistem yang dibuat oleh para penguasa.

Begitu bengis dan kejamnya Jokowi dari bungkus kesederhanaan dan gambaran seorang yang datang dari kalangan sipil. Dan ternyata di balik itu semua, ia menyembunyikan watak tirannya.

Kesalahan terbesar kita saat ini sebagai bangsa adalah melahirkan pemimpin seperti Jokowi dan kita membiarkan ia sesuka hati menggunakan kekuasaannya. Jokowi merusak demokrasi dan menumbuhkan nepotisme.

Baca juga:

Kerusakan makin menjadi ketika Gibran lolos menjadi cawapres. Hulu kerusakan ini berawal dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah membiarkan keluarga Jokowi sedikit demi sedikit mencengkeram tampuk kekuasaan sebagai lembaga hukum dan etika sekaligus benteng terakhir demokrasi. Dan hilirnya masih akan terus berjalan jika Prabowo memenangkan pemilu 2024. Hilirisasi kedunguan, pembodohan, hingga kehancuran.

Tidak hanya MK, lembaga negara yang independen diobrak-abrik sedemikin rupa seperti KPK yang dilemahkan dalam misi pemberantasan korupsi. Seolah-olah tidak ada harapan lagi dengan lembaga-lembaga negara di sistem elektoral. Tidak menutup kemungkinan KPU dan Bawaslu akan mudah diperalat dan dipaksa untuk memenangkan Prabowo-Gibran demi ambisi bengis Jokowi melanggengkan kekuasaannya atas negara ini.

Jokowi memosisikan dirinya sebagai Raja Jawa yang menguasai seluruh wilayah tanpa batasan regulasi. Di dalam sistem presidensial bahwa seorang presiden adalah raja yang dibatasi oleh aturan konstitusi sehingga ia tidak sewenang-wenangnya dalam menggunakan hak kuasanya. Maka muncul istilah bahwa presiden adalah raja yang tindak tanduknya dibatasi oleh konstitusi.

Di sisi lain, Jokowi ingin melepas segala batas aturan konstitusi sehingga ia mendewakan dirinya sebagai seorang Raja Jawa. Semua hal tentang perilaku Jokowi yang menyimpang ini menjadi ancaman demokrasi di tahun-tahun mendatang, dan akan berdampak buruk pada segala elemen politik di Indonesia jika ini dibiarkan.

Kunci untuk menghentikan Jokowi adalah dengan cara dimakzulkan, tetapi ini juga tidak mudah jika PDIP sebagai partai yang mendominasi di legislatif hanya diam saja. PDIP seperti lemah di hadapan Jokowi, tak punya mental untuk melawan total pada Jokowi. Rasa-rasanya partai ini pada akhirnya menjadi partai pragmatis yang setengah hati melakukan sesuatu demi kepentingan bangsa.

Sudah dikhianati Jokowi dan dipermainkan secara politik, masih saja Megawati seperti tak ada daya melawan mantan kadernya. PDIP juga turut bertanggung jawab karena partai inilah yang melahirkan sosok pemimpin tiran yang mencederai demokrasi. Dan kitalah yang harus menanggung semua akibatnya dari perilaku culas seorang Jokowi. Berkali-kali melabrak konstitusi, melanggar etika, membunuh moral bangsa.

Hancur sudah masa depan demokrasi kita. Saya mengatakan ini semua bukan karena saya membenci Jokowi, tetapi saya mengkritik perilaku Jokowi sebagai seorang kepala negara yang menyimpang dan jauh dari kata berhasil. Jika Prabowo menang, maka ini akan menjadi akhir dari demokrasi. Bagaimana jika yang menang Anies atau Ganjar?

Ada yang cukup menarik dari hasil pengamatan saya tentang dinamika politik ke depannya, antara siapa pun yang menang tetapi ini hanyalah analisis. Dan ini juga bagian dari kehendak demokrasi untuk melihat semuanya dengan metode insinuasi serta upaya menyelamatkan demokrasi dari pembodohan yang dibuat oleh Jokowi.

Halaman selanjutnya >>>
Farouq Syahrul Huda
Latest posts by Farouq Syahrul Huda (see all)