Diskriminatif, LBH Jogja Desak UIN Cabut Larangan Bercadar

Diskriminatif, LBH Jogja Desak UIN Cabut Larangan Bercadar
Ilustrasi: Perempuan Bercadar

Nalar PolitikKeputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yudian Wahyudi tentang larangan mahasiswi bercadar dalam kampus dinilai diskriminatif oleh LBH Jogja.

“Kami menilai rektorat UIN Sunan Kalijaga gegabah membuat kebijakan, tidak mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan cenderung diskriminatif,” kata Koordinator Divisi Advokasi LBH Jogja Yogi Zul Fadhli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/3/2018).

Adapun acuannya, LBH juga menilai sangat asumtif. Alasan yang digunakan untuk melarang mahasiswi bercadar sama sekali tidak berdasar.

“Alasan menerapkan kebijakan itu juga asumsif serta tak berdasar,” lanjut Yogi.

Contohnya, rektor menyebut bahwa pelarangan ini didasarkan pada ketakutan akan adanya potensi manipulatif saat ujian. Tak ada yang bisa menjamin mahasiswi bercadar adalah pelaku joki ketika ujian.

Alasan lainnya, rektor juga mengklaim pelarangan cadar demi menyelamatkan generasi muda dari bahasa radikalisme. Di samping hendak menghapus stigma UIN sebagai ruang bersemainya gagasan atau paham kelompok radikal seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Semua alasan timbulnya larangan cadar itu terkesan sebagai praduga tak berdasar. Semestinya hal ini tidak diucapkan oleh seorang rektor,” sesal Yogi.

Lantaran dinilai melanggar HAM, pihaknya pun mendesak UIN Jogja untuk segera mencabut keputusan tak berdasar tersebut. Ada beberapa pasal yang dilanggar, di antaranya  Pasal 29 UUD 1945 da Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

“Karenanya, kami mendesak rektor UIN Sunan Kalijaga untuk mencabut kebijakan diskriminatif berupa pembinaan mahasiswi bercadar. Rektor harus menjamin kebebasan berkeyakinan dan beragama, termasuk kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan dalam ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran, dihormati dan tidak diganggu-gugat,” desanya.

___________________

Artikel Terkait:

    Redaksi

    Reporter Nalar Politik
    Redaksi