Diskursus Kekuasaan dan Analisis Politik di Indonesia

Diskursus Kekuasaan dan Analisis Politik di Indonesia
Ilustrasi: ScholarBlogs

Adakah konsep Timur yang halus dan karena itu kekuasaannya juga halus. Atau apakah kehalusan itu adalah suatu facade, tirai kebohongan, untuk menyembunyikan sesuatu yang dahsyat, keras di baliknya? Adakah kekuasaan Barat dengan konsep Barat yang keras dan lugas dan karena itu kekuasaannya keras? Apakah kekuasaan Timur harus bertentangan dengan Barat? ~ Daniel Dhakidae

Kekuasaan begitu halus dan kasar. Halus kala dibalut dengan pelbagai praktik yang dianggap biasa, atau mungkin tidak dipahami oleh pelbagai orang bahwa di baliknya terdapat cambukan. Kekuasaan juga sangat kasar tatkala darah dan air mata menjadi sesuatu yang dulu sangatlah lumrah. Dan kini tak terekspos dengan nyata tatkala berbondong-bondong orang dihukum oleh suatu otoritas yang dinamakan Negara.

Dari beberapa definisi yang cocok kala dibenturkan dengan masyarakat awam, agaknya penulis lebih bersepakat dengan Max Weber (1922). Ia menyatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri, sekalipun mengalami perlawanan dan apa pun dasar kemampuan ini.

Benarkah kekuasaan selalu keras hingga menuai perlawanan? Apakah kaum berpengetahuan juga mengartikan seperti demikian?

Bagi Foucault (1974), kekuasaan tidak melulu bisa diartikan secara represif dan mengkristal dalam satu badan, misalnya pemerintah, melainkan kekuasaan begitu menyebar ke seluruh aspek, tak terkecuali di pengetahuan. Penulis akan mencoba menelisik lebih luas dua argumen di atas dan bagaimana konsep kekuasaan dulu dan kini.

Wacana Kekuasaan

Wacana atau dalam bahasa Ilmiah Foucault disebut diskursus, merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari tata kehidupan. Laksana ruangan, diskursus menjadi perabotan yang mengisi agar ruangan (kehidupan) tidak kosong.

Bagaimana proses pembuatan perabot (diskursus) agar sesuai dengan kondisi ruangan (arena)? Foucault (1973) menerangkan kategorisasi dua praktik pembentukan wacana (diskursus). Pertama, tipe positivistik: kebenaran objek menentukan kebenaran diskursus yang menggambarkan formasinya.

Kedua, tipe eskatologis: membedah kebenaran dan membahasnya dari kejauhan. Tentu bentuk kedua inilah yang lebih dikehendaki. Sebab erat kaitannya dengan adanya rasa ingin mengisi sebuah formasi pengetahuan agar sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam karya yang lain, Foucault (1994) menyatakan bahwa kekayaan diskursus sebenarnya terbatas pada sekelompok individu. Bagaimana para individu tersebut membentuk sebuah formasi diskursif? Foucault menjelaskan:

Sebuah pernyataan masuk ke dalam formasi diskursif sebagaimana sebuah kalimat menjadi bagian dari teks. Meski regularitas sebuah kalimat ditentukan oleh hukum bahasa, namun regularitas pernyataan ditentukan oleh formasi diskursifnya sendiri.

Tatkala membaca secara cermat penjelasan Foucault, kita akan segera menemukan bahwa wacana kekuasaan (konteks pembahasan dalam tulisan ini) yang sedang diajarkan di pelbagai kampus dan didengungkan oleh para ilmuwan politik, serta diamini oleh para khalayak, merupakan sebuah diskursus yang sengaja dibuat oleh kelompok berkepentingan. Kelompok berkepentingan yang dimaksud tentu merupakan subjek pembicara yang berpengetahuan dalam suatu kajian.

Baudelaire (1846), sebagaimana dikutip oleh Pierre Bourdieu (1989), mengatakan hal berikut:

Kalian mayoritas dalam jumlah dan intelegensi; dengan begitu (kalian) adalah kekuasaan, dan wajarlah ada dari kalian yang terpelajar, ada yang kaya tanah; akan datang hari keemasan ketika yang terpelajar menjadi kaya tanah dan yang kaya tanah terpelajar.

Lantas, siapa mereka sebenarnya? Edward Said (1995) memberi bocoran kepada kita mengenai kelompok ini, yakni biasanya adalah para ilmuwan, profesor, pakar, dan semacamnya.

Kekuasaan di Indonesia

Di Indonesia, teramat sangat sulit membuat homogenitas pemahaman tentang kekuasaan. Di samping keberagaman otentik pelbagai daerah, pengaruh diskursus Barat—yang puncaknya sangat hegemonik sebagai akibat gelombang penjajahan—telah menjadikan analisa ini mengalami ambivalensi.

Oleh karenanya, tepat jika Daniel Dhakidae (2015) dalam usahanya memahami kekuasaan di Indonesia terlebih dahulu membandingkan perspektif kekuasaan ala Barat dengan Timur. Dhakidae membuat pernyataan bahwa kebanyakan masyarakat Barat selalu memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang dibentuk, dipupuk, dan hierarkis.

Terdapat usaha untuk mendapatkan kekuasaan secara penuh, dengan modal keturunan (monarki), modal ekonomi, modal sosial, dan modal pendidikan untuk mencapai badan terkuat kekuasaan, Negara.

Berbeda dengan Timur yang mengasumsikan kekuasaan sebagai suatu otoritas pemberian tanpa permintaan. Pemberian di sini diartikan sebagai sesuatu yang datang dari luar, bersifat supra, transenden.

Meski begitu, ke-transendennya tidak bisa dimaknai secara dini. Sebab faktor luar tersebut harus masuk untuk menambah kesakten-an seseorang. Di sinilah imanensi menjadi salah satu faktor, walaupun kecil, untuk bisa menerima hal dari luar. Maka sangat masuk akal jika kemudian kita kenal tradisi bertapa-nya para patih, prajurit, dan kelompok lingkaran kerajaan yang lain.

Lihat juga: Moral, Akal, dan Politik

Dalam salah satu karyanya—dengan menggunakan pendekatan budaya—Ben Anderson (1972) menyebutkan bahwa di Jawa, kekuasaan dipahami sebagai sesuatu yang kongkret, homogen, dan konstan dalam kuantitas keseluruhan dan tidak memiliki implikasi moral—dalam kekuasaan, pelbagai hal dipandang wajar. Sedangkan di Barat, kekuasaan merupakan abstraksi yang dideduksi dari pola-pola interaksi sosial yang diamati, dipercaya berasal dari sumber yang heterogen, secara inheren tidak membatasi diri, dan secara moral bersifat ambigu, tidak kongkret, sehingga menimbulkan pelbagai disiplin.

Perbedaan asumsi antara Barat dengan Timur tentang kekuasaan di atas tidak serta-merta bersifat ajeg. Ada beberapa karya tentang kekuasaan yang mempertukarkan tradisi di Timur dengan modernitas di Barat.

Pramoedya Ananta Toer (1999) dapat disebut salah satunya. Dengan Arok-Dedes-nya yang hampir di dalamnya tidak menyebutkan adanya “sinar ilahi” yang berperan untuk menaikkan Arok ke tahta kerajaan, melainkan hanya “sinar mata” yang dimilikinya, membuat orang yang melihatnya langsung jatuh takluk di hadapannya.

Pram dengan begitu lihainya menuliskan bahwa kehebatan Arok ditopang oleh kekuatan. Tetapi bukan kekuatan tuhan, melainkan kekuatan pendidikan. Tak ayal ini menjadi modal pengetahuan dasar untuk merebut hati para kaum brahman yang memiliki pengaruh besar. Sebuah taktik kedirian pun dilontarkan oleh Arok:

Kekuatan tanpa Nandi, berkaki empat, bersentuhan langsung bumi, tidak mungkin mengejawentahkan diri sebagai kekuatan di atas bumi. Empat kaki Nandi, para yang terhormat: teman, kesetiaan, harta, dan senjata.

Perubahan dan perbedaan perspektif mengenai kekuasaan di antara para tokoh sangatlah tergantung dengan situasi seorang pemikir dalam pusaran banyak ide. Pram, meskipun orang Jawa, sangatlah dipengaruhi oleh pemikiran rasionalisme Barat kala mendeskripsikan kekuasaan sebagai sebuah organisasi dan ideologi. Sama halnya dengan St. Agustinus yang layaknya orang Timur ketika mendeskripsikan kekuasaan sebagai sebuah bentuk dari hierarki alamiah yang bersumber dari tuhan.

Lantas mengapa Pram yang orang Timur dalam karyanya laksana orang Barat, dan Agustinus yang orang Barat dalam beberapa hal seperti orang Timur? Jawabannya tentu merujuk bahwa sifat dari sebuah diskursus yang di dalamnya terdapat formasi diskursif, termasuk dalam sebuah tradisi dan modernitas. Memanglah demikian, mencirikan kemampuannya dalam perputaran dan pertukaran, dan kemungkinannya untuk bertransformasi (Foucault; 1994).

Mencari Konklusi

David E. Apter (1977), dalam Epilog bukunya, menaruh sinisme yang tajam mengenai filsafat politik yang berisi nilai dan moral kekinian yang tentunya akan mengaburkan analisis politik modern. Meski demikian, Apter dengan sadar mengakui jikalau masing-masing kajian, termasuk filsafat politik, menyatakan suatu cara berpikir mengenai distribusi kekuasaan yang sebaiknya. Apter menambahi bahwa pertarungan analisis politik yang paling fundamental adalah antara penganut behavioral dan paradigmatik, termasuk di dalamnya filsafat politik.

Sejenak, penulis bisa bernafas lega. Setidaknya kaum akademisi dalam riset teritorial pastilah harus memahami paradigma objek kajian di dalamnya. Sayangnya, penulis harus kembali bertanya tatkala melihat bahwa paradigmatis direduksi hanya pada aspek rasionalitas semata.­

Mainstream analisis politik seperti di atas, dalam perjalanannya, membuat banyak ilmuwan politik terpontang-panting, dan akhirnya beralih pada suatu analisis baru. Lihat saja bagaimana Ben Anderson menganalisis konsep kekuasaan Jawa.

Lihat juga: Aktivis Muda di Ruang Kepemimpinan Politik

Nyata sekali terlihat bahwa Anderson keluar dari analisis kebanyakan para ilmuwan Barat dengan lebih memilih menyelami masyarakat Jawa secara langsung dan mendalam dengan tidak mempermasalahkan apa yang dalam term modern disebut irrasional—sebuah pendekatan yang membedakannya dengan interpretatif dalam ilmu sosial yang masih terpaku pada rasionalitas.

Sampai di sini, bahkan penulis sudah selayaknya melihat beberapa unsur yang sebenarnya menjadi penentu ketepatan analisa penulis. Namun, menjadi kabur sebab sudah terdiskursuskan oleh wacana mainstream. Misalnya, sebuah terminologi dari dunia modern; Rasional-Irrasional harus kita pertanyakan kembali relevansinya tatkala digunakan untuk meneliti Indonesia.

Inilah salah satu ciri Orientalisme, yakni mencoba memahami cara berpikir Asia dengan menggunakan cara berpikir Eropa. Yang tercipta kemudian tidak hanya kesalahpahaman, tetapi juga ketakutan, kecurigaan, dan prasangka. ~ Reza Wattimena.

Dengan demikian, kekuasaan dalam analisis politik haruslah dimaknai sebagai sesuatu yang dinamis dan bisa masuk ke semua lini. Analisis kekuasaan tidak bisa lagi menggunakan klaim objektivitas yang bebas nilai atau netral (mengklaim mampu memprediksi atau mengkontrol peristiwa). Klaim yang menjadikan wilayah kajian spesifik memiliki batasan yang ketat tersebut malah akan merefleksikan betapa terpisahnya fenomena di luar dengan gagasan teorinya (Inden, 1990).

Belajar dari pandangan Simon Philpott (2000) kala merefleksikan jatuhnya Rezim Orde Baru, bahwa kajian politik Indonesia tidak banyak diusik oleh kemunculan kritik terhadap tradisi teoretik tertentu. Ketegori-kategori analisis dan eksplanasi, seperti negara, budaya, tradisi, kebebasan, dan modernitas telah menjadi sasaran kritik teoretik akhir-akhir ini.

Meski dikritik, namun kategori-kategori itu sebagian besar tetap digunakan sebagai alat utama eksplanasi dan analisis dalam diskursus politik Indonesia. Meski saya tidak mengatakannya salah, namun hal ini berarti bahwa ide-ide abstrak, seperti perubahan dan kekuasaan, mempunyai makna yang sangat spesifik dalam diskursus politik Indonesia. Akibatnya, beberapa perubahan tertentu tidak banyak diperhatikan karena tidak sesuai dengan ide diskursus politik tersebut.

Hal ini dapat dilihat, misalnya, dalam pendapat Forrester (1998) bahwa pelbagai peristiwa yang akhirnya meruntuhkan kekuasaan Orde Baru dipelopori oleh orang-orang yang tidak dikenal. Dengan kata lain, orang-orang ini merupakan orang baru dalam diskursus politik Indonesia. Sebelumnya, sedikit sekali yang membaca peran penting kelompok (kelas) menengah hingga bisa menjadi kekuatan untuk menguasai permainan rezim.

Sebagaimana kebingungan kala melihat kelompok yang vis a vis Orde Baru, sosok Soeharto pun jarang dilihat layaknya tokoh yang terikat dengan tradisi daerahnya. Hanya ada beberapa akademisi yang menggunakan perspektif budaya Jawa ini, salah satunya Kingsbury (1998) yang mengatakan bahwa tradisi Jawa merupakan cerminan bukan hanya bagi gaya kepemimpinan Soeharto dan pemerintahannya, melainkan juga bagi pendahulunya dan bahkan pelbagai konsepsi yang mendasari logika negara Indonesia.

Sampai di sini, tentunya penulis telah menemukan berbagai kritik terhadap kakunya pandangan kekuasaan ala Timur dan elitisnya pandangan Barat. Namun, tidaklah bijak jika pendapat hanya berhenti sebagai sebuah kritik dengan tanpa ada perubahan, utamanya di level paradigma.

*Ferhadz Ammar Muhammad, Mahasiswa Ilmu Politik (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga

___________________

Artikel Terkait: