Diskursus Kekuasaan dan Analisis Politik di Indonesia

Diskursus Kekuasaan dan Analisis Politik di Indonesia
©Scholar Blogs

Mainstream analisis politik, dalam perjalanannya, membuat banyak ilmuwan politik terpontang-panting, dan akhirnya beralih pada suatu analisis baru.

Adakah konsep Timur yang halus dan karena itu kekuasaannya juga halus. Atau apakah kehalusan itu adalah suatu facade, tirai kebohongan, untuk menyembunyikan sesuatu yang dahsyat, keras di baliknya? Adakah kekuasaan Barat dengan konsep Barat yang keras dan lugas dan karena itu kekuasaannya keras? Apakah kekuasaan Timur harus bertentangan dengan Barat? ~ Daniel Dhakidae

Kekuasaan begitu halus dan kasar. Halus kala terbalut dengan pelbagai praktik yang orang anggap biasa, atau mungkin tidak terpahami bahwa di baliknya terdapat cambukan. Kekuasaan juga sangat kasar tatkala darah dan air mata menjadi sesuatu yang dulu sangatlah lumrah. Dan kini tak terekspos dengan nyata tatkala berbondong-bondong orang kena hukum oleh suatu otoritas yang bernama Negara.

Dari beberapa definisi yang cocok kala kita benturkan dengan masyarakat awam, agaknya penulis lebih bersepakat dengan Max Weber (1922). Ia menyatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri, sekalipun mengalami perlawanan dan apa pun dasar kemampuan ini.

Benarkah kekuasaan selalu keras hingga menuai perlawanan? Apakah kaum berpengetahuan juga mengartikan seperti demikian?

Bagi Foucault (1974), kekuasaan tidak melulu bisa kita artikan secara represif dan mengkristal dalam satu badan, misalnya pemerintah, melainkan kekuasaan begitu menyebar ke seluruh aspek, tak terkecuali di pengetahuan. Penulis akan mencoba menelisik lebih luas dua argumen di atas dan bagaimana konsep kekuasaan dulu dan kini.

Wacana Kekuasaan

Wacana atau “diskursus” dalam bahasa Ilmiah Foucault merupakan sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan dari tata kehidupan. Laksana ruangan, diskursus menjadi perabotan yang mengisi agar ruangan (kehidupan) tidak kosong.

Bagaimana proses pembuatan perabot (diskursus) agar sesuai dengan kondisi ruangan (arena)? Foucault (1973) menerangkan kategorisasi dua praktik pembentukan wacana (diskursus). Pertama, tipe positivistik: kebenaran objek menentukan kebenaran diskursus yang menggambarkan formasinya.

Kedua, tipe eskatologis: membedah kebenaran dan membahasnya dari kejauhan. Tentu bentuk kedua inilah yang lebih ia kehendaki. Sebab erat kaitannya dengan adanya rasa ingin mengisi sebuah formasi pengetahuan agar sesuai dengan yang ia inginkan.

Baca juga:

Dalam karya yang lain, Foucault (1994) menyatakan bahwa kekayaan diskursus sebenarnya terbatas pada sekelompok individu. Bagaimana para individu tersebut membentuk sebuah formasi diskursif? Foucault menjelaskan:

Sebuah pernyataan masuk ke dalam formasi diskursif sebagaimana sebuah kalimat menjadi bagian dari teks. Meski hukum bahasa menentukan regularitas sebuah kalimat, formasi diskursifnya sendiri yang menentukan regularitas pernyataan.

Tatkala membaca secara cermat penjelasan Foucault, kita akan segera menemukan bahwa wacana kekuasaan (konteks pembahasan dalam tulisan ini) yang sedang menjadi ajaran di pelbagai kampus dan para ilmuwan politik sering mendengungkannya, serta teramini dari para khalayak, merupakan sebuah diskursus yang sengaja kelompok berkepentingan buat. Kelompok berkepentingan yang saya maksud tentu merupakan subjek pembicara yang berpengetahuan dalam suatu kajian.

Baudelaire (1846), sebagaimana Pierre Bourdieu (1989) mengutip, mengatakan hal berikut:

Kalian mayoritas dalam jumlah dan intelegensi; dengan begitu (kalian) adalah kekuasaan, dan wajarlah ada dari kalian yang terpelajar, ada yang kaya tanah; akan datang hari keemasan ketika yang terpelajar menjadi kaya tanah dan yang kaya tanah terpelajar.

Lantas, siapa mereka sebenarnya? Edward Said (1995) memberi bocoran kepada kita mengenai kelompok ini, yakni biasanya adalah para ilmuwan, profesor, pakar, dan semacamnya.

Kekuasaan di Indonesia

Di Indonesia, teramat sangat sulit membuat homogenitas pemahaman tentang kekuasaan. Di samping keberagaman autentik pelbagai daerah, pengaruh diskursus Barat—yang puncaknya sangat hegemonik sebagai akibat gelombang penjajahan—telah menjadikan analisis ini mengalami ambivalensi.

Oleh karenanya, tepat jika Daniel Dhakidae (2015) dalam usahanya memahami kekuasaan di Indonesia terlebih dahulu membandingkan perspektif kekuasaan ala Barat dengan Timur. Dhakidae membuat pernyataan bahwa kebanyakan masyarakat Barat selalu memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang terbentuk, terpupuk, dan hierarkis.

Terdapat usaha untuk mendapatkan kekuasaan secara penuh, dengan modal keturunan (monarki), modal ekonomi, modal sosial, dan modal pendidikan untuk mencapai badan terkuat kekuasaan, Negara.

Berbeda dengan Timur yang mengasumsikan kekuasaan sebagai suatu otoritas pemberian tanpa permintaan. Pemberian di sini kita artikan sebagai sesuatu yang datang dari luar, bersifat supra, transenden.

Halaman selanjutnya >>>