Diskursus Kekuasaan dan Analisis Politik di Indonesia

Meski begitu, ke-transendennya tidak bisa kita maknai secara dini. Sebab faktor luar tersebut harus masuk untuk menambah kesakten-an seseorang. Di sinilah imanensi menjadi salah satu faktor, walaupun kecil, untuk bisa menerima hal dari luar. Maka sangat masuk akal jika kemudian kita kenal tradisi bertapa-nya para patih, prajurit, dan kelompok lingkaran kerajaan yang lain.

Dalam salah satu karyanya—dengan menggunakan pendekatan budaya—Ben Anderson (1972) menyebutkan bahwa di Jawa, kekuasaan terpahami sebagai sesuatu yang konkret, homogen, dan konstan dalam kuantitas keseluruhan dan tidak memiliki implikasi moral—dalam kekuasaan, pelbagai hal terpandang wajar.

Sedangkan di Barat, kekuasaan merupakan abstraksi yang orang deduksi dari pola-pola interaksi sosial yang teramati, tepercaya berasal dari sumber yang heterogen, secara inheren tidak membatasi diri, dan secara moral bersifat ambigu, tidak konkret, sehingga menimbulkan pelbagai disiplin.

Perbedaan asumsi antara Barat dengan Timur tentang kekuasaan di atas tidak serta-merta bersifat ajeg. Ada beberapa karya tentang kekuasaan yang mempertukarkan tradisi di Timur dengan modernitas di Barat.

Pramoedya Ananta Toer (1999) dapat kita sebut salah satunya. Dengan Arok-Dedes-nya yang hampir di dalamnya tidak menyebutkan adanya “sinar ilahi” yang berperan untuk menaikkan Arok ke takhta kerajaan, melainkan hanya “sinar mata” yang ia milik, membuat orang yang melihatnya langsung jatuh takluk di hadapannya.

Pram dengan begitu lihainya menuliskan bahwa kehebatan Arok tertopang oleh kekuatan. Tetapi bukan kekuatan tuhan, melainkan kekuatan pendidikan. Tak ayal ini menjadi modal pengetahuan dasar untuk merebut hati para kaum brahman yang memiliki pengaruh besar. Sebuah taktik kedirian pun Arok lontarkan:

Kekuatan tanpa Nandi, berkaki empat, bersentuhan langsung bumi, tidak mungkin mengejawantahkan diri sebagai kekuatan di atas bumi. Empat kaki Nandi, para yang terhormat: teman, kesetiaan, harta, dan senjata.

Perubahan dan perbedaan perspektif mengenai kekuasaan di antara para tokoh sangatlah tergantung dengan situasi seorang pemikir dalam pusaran banyak ide.

Pram, meskipun orang Jawa, sangatlah terpengaruh dari pemikiran rasionalisme Barat kala mendeskripsikan kekuasaan sebagai sebuah organisasi dan ideologi. Sama halnya dengan St. Agustinus yang layaknya orang Timur ketika mendeskripsikan kekuasaan sebagai sebuah bentuk dari hierarki alamiah yang bersumber dari tuhan.

Baca juga:

Lantas mengapa Pram yang orang Timur dalam karyanya laksana orang Barat, dan Agustinus yang orang Barat dalam beberapa hal seperti orang Timur?

Jawabannya tentu merujuk bahwa sifat dari sebuah diskursus yang di dalamnya terdapat formasi diskursif masuk sebagai sebuah tradisi dan modernitas. Memanglah demikian, mencirikan kemampuannya dalam perputaran dan pertukaran, dan kemungkinannya untuk bertransformasi (Foucault; 1994).

Mencari Konklusi

David E. Apter (1977), dalam Epilog bukunya, menaruh sinisme yang tajam mengenai filsafat politik yang berisi nilai dan moral kekinian yang tentunya akan mengaburkan analisis politik modern.

Meski demikian, Apter dengan sadar mengakui jikalau masing-masing kajian, termasuk filsafat politik, menyatakan suatu cara berpikir mengenai distribusi kekuasaan yang sebaiknya. Apter menambahi bahwa pertarungan analisis politik yang paling fundamental adalah antara penganut behavioral dan paradigmatik, termasuk di dalamnya filsafat politik.

Sejenak, penulis bisa bernapas lega. Setidaknya kaum akademisi dalam riset teritorial pastilah harus memahami paradigma objek kajian di dalamnya. Sayangnya, penulis harus kembali bertanya tatkala melihat bahwa paradigmatis tereduksi hanya pada aspek rasionalitas semata.­

Mainstream analisis politik seperti di atas, dalam perjalanannya, membuat banyak ilmuwan politik terpontang-panting, dan akhirnya beralih pada suatu analisis baru. Lihat saja bagaimana Ben Anderson menganalisis konsep kekuasaan Jawa.

Nyata sekali terlihat bahwa Anderson keluar dari analisis kebanyakan para ilmuwan Barat dengan lebih memilih menyelami masyarakat Jawa secara langsung dan mendalam dengan tidak mempermasalahkan apa yang irrasional dalam term modernsebuah pendekatan yang membedakannya dengan interpretatif dalam ilmu sosial yang masih terpaku pada rasionalitas.

Sampai di sini, bahkan penulis sudah selayaknya melihat beberapa unsur yang sebenarnya menjadi penentu ketepatan analisis penulis. Namun, menjadi kabur sebab sudah terdiskursuskan oleh wacana mainstream. Misalnya, sebuah terminologi dari dunia modern; Rasional-Irrasional harus kita pertanyakan kembali relevansinya tatkala kita gunakan untuk meneliti Indonesia.

Halaman selanjutnya >>>