Diskursus Kekuasaan dan Analisis Politik di Indonesia

Inilah salah satu ciri Orientalisme, yakni mencoba memahami cara berpikir Asia dengan menggunakan cara berpikir Eropa. Yang tercipta kemudian tidak hanya kesalahpahaman, tetapi juga ketakutan, kecurigaan, dan prasangka. ~ Reza Wattimena.

Dengan demikian, kekuasaan dalam analisis politik haruslah kita maknai sebagai sesuatu yang dinamis dan bisa masuk ke semua lini. Analisis kekuasaan tidak bisa lagi menggunakan klaim objektivitas yang bebas nilai atau netral (mengklaim mampu memprediksi atau mengkontrol peristiwa). Klaim yang menjadikan wilayah kajian spesifik memiliki batasan yang ketat tersebut malah akan merefleksikan betapa terpisahnya fenomena di luar dengan gagasan teorinya (Inden, 1990).

Belajar dari pandangan Simon Philpott (2000) kala merefleksikan jatuhnya Rezim Orde Baru, bahwa kajian politik Indonesia tidak banyak terusik dari kemunculan kritik terhadap tradisi teoretik tertentu. Ketegori-kategori analisis dan eksplanasi seperti negara, budaya, tradisi, kebebasan, dan modernitas telah menjadi sasaran kritik teoretik akhir-akhir ini.

Meski jadi sasaran kritik, kategori-kategori itu sebagian besar tetap berguna sebagai alat utama eksplanasi dan analisis dalam wacana politik Indonesia. Meski saya tidak mengatakannya salah, namun hal ini berarti bahwa ide-ide abstrak, seperti perubahan dan kekuasaan, mempunyai makna yang sangat spesifik dalam diskursus politik Indonesia. Akibatnya, beberapa perubahan tertentu tidak banyak kita perhatikan karena tidak sesuai dengan ide wacana politik tersebut.

Hal ini dapat kita lihat, misalnya, dalam pendapat Forrester (1998) bahwa orang-orang yang tidak publik kenal menjadi pelopor di pelbagai peristiwa yang akhirnya meruntuhkan kekuasaan Orde Baru. Dengan kata lain, orang-orang merupakan orang baru dalam wacana politik Indonesia. Sebelumnya, sedikit sekali yang membaca peran penting kelompok (kelas) menengah hingga bisa menjadi kekuatan untuk menguasai permainan rezim.

Sebagaimana kebingungan kala melihat kelompok yang vis a vis Orde Baru, sosok Soeharto pun jarang terlihat layaknya tokoh yang terikat dengan tradisi daerahnya. Hanya ada beberapa akademisi yang menggunakan perspektif budaya Jawa ini, salah satunya Kingsbury (1998) yang mengatakan bahwa tradisi Jawa merupakan cerminan bukan hanya bagi gaya kepemimpinan Soeharto dan pemerintahannya, melainkan juga bagi pendahulunya dan bahkan pelbagai konsepsi yang mendasari logika negara Indonesia.

Sampai di sini, tentunya penulis telah menemukan berbagai kritik terhadap kakunya pandangan kekuasaan ala Timur dan elitisnya pandangan Barat. Namun, tidaklah bijak jika pendapat hanya berhenti sebagai sebuah kritik dengan tanpa ada perubahan, utamanya di level paradigma.

*Ferhadz Ammar Muhammad, Mahasiswa Ilmu Politik (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga

Baca juga: