Diskursus tentang Masa Depan Keadilan Sosial setelah Pandemi

Diskursus tentang Masa Depan Keadilan Sosial setelah Pandemi
©Media Indonesia

Orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompoknya seolah-olah menegasikan gagasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pandemi Covid-19 yang lebih dari satu tahun telah menemani bumi pertiwi telah banyak pula merenggut kerugian dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari aspek kesehatan, ekonomi, pariwisata, politik, sosial, dan masih banyak aspek lain.

Dalam aspek sosial, terdapat adanya ketidakadilan. Banyak persoalan yang melanda keadilan di tengah-tengah situasi pandemi. Bantuan sosial yang berupa sembako dan uang tunai untuk kebutuhan masyarakat telah pemerintah pusat keluarkan, namun masih menyasar kepada orang-orang yang tidak mempunyai hak untuk menerima.

Belum lagi kasus pejabat publik yang melakukan tindakan korupsi di tengah pandemi. Terdapat juga adanya permasalahan dalam lembaga yang menangani kasus korupsi, yakni KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang mempersoalkan Tes Wawasan Kebangsaan.

Selain itu, terdapat adanya oknum yang mengomersialkan vaksin gotong royong. Ada pula diskriminasi pelanggaran protokol kesehatan yang tidak adil karena melihat seseorang dari stratifikasi sosialnya.

Masalah-masalah ketidakadilan memang sudah sering terdengar. Bahkan sebelum pandemi, masalah ini tak pernah kunjung menemukan titik terang. Pengimplementasian gagasan yang terdapat dalam sila kelima Pancasila masih belum bisa secara baik.

Orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompoknya seolah-olah menegasikan gagasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengakibatkan tujuan negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menjadi terhambat.

Isu-isu keadilan memang menjadi diskursus yang menarik dan paling banyak jadi bahan perbincangan dan perdebatan. Karena jika menyangkut masalah keadilan akan berhubungan dengan masalah sosial, dan masalah sosial yang ada di Indonesia yang tak kunjung ada akhirnya adalah masalah keadilan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat dalam sila kelima Pancasila sering terlupakan. Mungkin karena sila tersebut ada dalam urutan paling bawah dalam Pancasila sehingga selalu terabaikan. Padahal sila kelima sendiri adalah tujuan utama atau cita-cita negara Indonesia.

Baca juga:

Urutan bukan menjadi masalah mana yang lebih dulu harus kita utamakan. Bahkan dalam pengimplementasian nilai-nilai luhur yang ada pada Pancasila dapat kita mulai dari urutan paling bawah. Ketika sebuah masalah melanda kita, musyawarah adalah hal yang wajib berlaku demi menemukan kemufakatan bersama. Dari hasil musyawarah itu kita dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan satu sama lain.

Jika manusia telah memiliki rasa yang sama dengan manusia lain, manusia itu dapat memanusiakan manusia. Ketika sudah dapat memanusiakan manusia, manusia itu sudah layak kita katakan manusia yang bertuhan. Karena konsep kebaikan dalam Tuhan melibatkan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat menemukan titik di mana manusia mendapatkan keadilan di lingkungan sosialnya.

Lingkungan sosial merupakan tempat yang sangat krusial terjadinya ketidakadilan karena terpicu oleh ketimpangan sosial yang tajam. Hal itu merupakan akibat karena adanya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini berdampak pada kecemburuan sosial.

Adanya stratifikasi sosial yang bersifat terbuka berdasarkan ekonomi dan pendidikan masih menjadi masalah dalam masyarakat. Masyarakat di Indonesia masih memegang teguh doktrin lebih menghargai orang kaya ketimbang orang miskin. Sehingga timbul rasa cemburu dari orang-orang miskin.

Bahkan, rasa ketidakadilan berdasarkan stratifikasi sosial merambah ke dunia hukum. Hukum di Indonesia masih tumpang tindih dan pilah-pilih siapa orang yang terjeratnya. Bahkan terkadang lembaga pengadilan tidak memberikan keadilan kepada orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Rancunya keadilan di Indonesia mengakibatkan kalimat keadilan sosial itu menjadi bias maknanya.

Begitu pun stratifikasi sosial yang berdasarkan pendidikan masih menjadi masalah di Indonesia. Pendidikan yang seharusnya adalah ajang menuntut ilmu termaknai dengan bahwa orang yang mempunyai pendidikan tinggi akan mudah mendapatkan pekerjaan. Sehingga, makna utama dalam mencari ilmu saat pendidikan itu hilang, tergantikan bahwa pekerjaan itu harus orang yang berpendidikan.

Pada akhirnya orang-orang yang berpendidikan bukan dari orang-orang yang benar-benar menuntut ilmu, melainkan orang-orang yang menuntut kerja enak agar menjadi kaya. Belum lagi lapangan kerja yang sempit mengakibatkan pengangguran makin banyak. Lapangan kerja menjadi masalah utama bagi pemerintah untuk menekan angka pengangguran di Indonesia.

Fenomena pengangguran biasanya muncul karena orang yang mampu melanjutkan pendidikannya hanya sampai Sekolah Menengah. Orang-orang tersebut masih kesulitan dalam menemukan pekerjaan akibat dari ketiadaan lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan pendidikannya.

Halaman selanjutnya >>>
    Hery Prasetyo Laoli