Diskusi IKAMA: Format Toleransi dalam Konteks Kebinekaan

Diskusi IKAMA: Format Toleransi dalam Konteks Kebinekaan
Diskusi IKAMA Sulbar dalam rangka peringatan Hari Toleransi Sedunia

Nalar Politik Dalam rangka memperingati Hari Toleransi Sedunia yang jatuh setiap tanggal 16 November, Ikatan Keluarga Mahasiswa Mandar Sulawesi Barat (IKAMA Sulbar) Yogyakarta menggelar diskusi bertema Format Toleransi dalam Konteks Kebinekaan Kita.

Diskusi berlangsung di Asrama Manakarra Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamuju (IPMAJU) Jogjakarta. Menghadirkan Maman Suratman dan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nasaruddin Ali sebagai pembicara. Agenda ini terselenggara pada Sabtu, 18 November 2017.

“Kami berusaha terus hadirkan kegiatan di tiap momentum-momentum krusial. Dan hari ini, momentumnya adalah Hari Toleransi Sedunia. Sebagai mahasiswa, kami menyelenggarakan itu sebagai bentuk kepedulian kami atas pentingnya kampanye toleransi, khususnya bagi daerah dan Indonesia pada umumnya,” terang Ketua Umum IKAMA Sulbar Hairil Amri dalam sambutannya.

Sebelumnya, Ikama Sulbar juga menghadirkan agenda yang serupa, tapi dalam bentuk yang berbeda. Jika kemarin memperingati Hari Pahlawan Nasional dengan cara menggelar orasi dan pembacaan puisi di Titik Nol KM Yogyakarta, maka hari ini, peringatan Hari Toleransi Sedunia diselenggarakan dalam bentuk dialog bersama.

“Langkah semacam itu tentu sangat penting. Sebab format toleransi tak bisa sekadar dipahami dalam praktik, melainkan juga harus dipahami dari segi teoritis,” lanjut Idit sapaan akrab Ketua Ikama.

Menyoal Toleransi

Dalam paparannya, Maman Suratman lebih menyoal toleransi dari perspektif politik dan bagaimana penerapannya di ruang-ruang publik. Menurutnya, toleransi harus dipahami dari sejauhmana negara (pemerintah) dan masyarakat (civil society) mengkondisikan itu secara politis.

“Tak ada pilihan terbaik selain toleransi mesti dikondisikan secara politis. Sikap-sikap toleran kita selama ini sudah ada dalam ranah kultural masyarakat. Itu harus diejawantahkan penuh ke ranah politis, yakni dalam bentuk sistem hak-hak warga negara,” terang mahasiswa Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Jika pemerintah gagal menjamin hak-hak dasariah warga negara ini, lanjut Maman, maka yang muncul adalah rusaknya toleransi kultural, yang itu akan berimbas langsung ke tingkatan grassroots sekalipun.

“Inilah yang mesti kita pahami bersama. Sebuah negara atau pemerintahan yang tidak menjamin hak-hak dasar warganya, terutama kebebasan individu, baik dalam berpikir maupun bertindak, tidak bisa disebut negara atau pemerintahan yang demokratis,” tegas Maman.

Perspektif Filsafat

Sementara, Nasaruddin Ali menitik-tekankan bahasan toleransi pada perspektif filsafat dan etika religiusitas. Ia ceritakan bagaimana sejarah manusia yang dipenuhi beragam macam bentuk konflik, yang kemudian memaksa lahirnya satu tatanan konsep berpikir yang disebut toleransi.

“Sejarah manusia mencatat, pertikaian hingga peperangan mengakibatkan, tidak hanya rusaknya tatanan dunia, tapi juga hancurnya relasi antar manusia akibat absennya sikap saling harga-menghargai,” papar Nasar.

Karena itu, bagi mahasiswa yang juga menempuh pendidikannya di bidang filsafat ini, penting untuk kembali menggali nilai-nilai universal dari toleransi. Bahwa toleransi harus dijadikan sebagai acuan atau pedoman berpikir juga bertindak dalam rangka membangun bangsa dan negara.

“Kita beruntung punya ideologi bangsa berupa Pancasila. Nilai-nilai toleransi di dalamnya kiranya sudah cukup untuk kita jadikan pedoman bersama dalam membangun rumah bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Nasar.

Adapun nilai-nilai toleransi dalam Pancasila menurut Nasar, terkandung jelas dalam sila pertama dan kedua Pancasila.

“Di sila pertama, kita dituntut untuk saling hormat-menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan/keyakinan tertentu. Meski yang dianut berbeda-beda, tetapi kerja sama adalah kunci utama membangun bangsa. Itulah Bhinneka Tunggal Ika,” pungkasnya.

Dan, tambahnya kembali, di sila kedua Pancasila, kita juga dituntut untuk saling mengakui persamaan derajat antar anak bangsa.

“Seperti persamaan hak dan kewajiban selaku warga negara tanpa harus membeda-bedakannya dari sisi suku, agama, keturunan, jenis kelamin, warna kulit, dan lain sebagianya,” sambung Nasar.

Di akhir diskusi tentang format toleransi ini, semua peserta menyampaikan closing statement-nya masing-masing. Semua tanpak bersatu padu membela toleransi sebagai hal mendasar yang harus diwujud-nyatakan dalam kehidupan sehari-hari manusia.

___________________

Artikel Terkait:

    Redaksi

    Reporter Nalar Politik
    Redaksi