Diskusi Indeks: Spirit Kebebasan Ekonomi Ada di UU Cipta Kerja

Diskusi Indeks: Spirit Kebebasan Ekonomi Ada di UU Cipta Kerja
©Indeks

Nalar Politik – Spirit kebebasan ekonomi tertuang jelas dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Spirit tersebut berupa kemudahan berusaha, yang mensyaratkan pengeliminasian berbagai hambatan dan pemberian kesempatan akses seluas-luasnya kepada mereka yang ingin bergelut di sektor ini.

Hal itu terangkum dalam diskusi virtual Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks) bertajuk “Reformasi Birokrasi 4.0: Peluang dan Tantangan Implementasi UU No. 11/2020 Cipta Kerja” pada Jumat, 4 Desember 2020.

“UU Cipta Kerja ini sebenarnya membawa spirit kebebasan ekonomi,” jelas Peneliti SMRC Saidiman Ahmad dalam paparan materinya via Zoom Meeting.

Dijelaskan lebih jauh bahwa segala yang menyulitkan warga untuk membangun dan mengembangkan usaha dipangkas habis demi efektivitas. Tidak saja dari sisi perizinan berusaha, melainkan juga hambatan-hambatan dalam akses permodalan, ketersediaan bahan baku, dan produktivitas tenaga kerja.

“Jadi Pak Jokowi itu tidak memanjakan warga, tetapi memberikan mereka kesempatan akses untuk terlibat di sektor perekonomian ini.”

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Direktur Indeks Nanang Sunandar menjelaskan tajuk yang pihaknya angkat selaku penyelenggara. Bahwa selain deregulasi yang bertujuan merelaksasi aturan-aturan dalam investasi, bisnis, dan ketenagakerjaan, substansi UU Cipta kerja yang tak kalah penting adalah mendorong reformasi dalam birokrasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Ditinjau dari perspektif kebebasan ekonomi, ini bukanlah tantangan yang mudah mengingat skor integritas pemerintah dalam Indeks Kebebasan Ekonomi Indonesia 2020 masih terbilang rendah,” jelas Nanang.

Hadir pula sebagai pemateri Direktur Riset Indeks M. Arif Hadiwinata. Ia lebih banyak menyoal konsep reformasi birokrasi yang diusung UU Cipta Kerja.

Adapun pemateri lainnya, yakni Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Djaka Badranaya, lebih fokus ke pola pikir manusianya (pemerintah atau individu) sebagai subjek dari pengimplementasian UU Cipta Kerja.

“Undang-undangnya bagus, tapi kalau penyelenggaranya tidak becus, sama saja. Jadi perlu ada reformasi mindset dulu.”