Ditolak MK, Pemerintah Akan Perbaiki UU Cipta Kerja

Ditolak MK, Pemerintah Akan Perbaiki UU Cipta Kerja
©iNponta

Nalar Politik – Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Meski demikian, MK memerintahkan kepada pihak-pihak terkait untuk memperbaiki UU tersebut.

“Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” kata Ketua MK merangkap Ketua Majelis Hakim Anwar Usman, Kamis (25/11).

Sebagai respons, pemerintah menyatakan akan memanfaatkan waktu dua tahun untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. Disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pihaknya akan menindaklanjuti dan melaksanakan perbaikan sesuai arahan.

“Pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK dimaksud melalui persiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut,” kata Airlangga dalam jumpa pers secara daring.

Pemerintah menghormati dan akan menjalankan putusan MK terkait UU Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. Hal ini termasuk perintah untuk tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai perbaikan pembentukan UU a quo diselesaikan.

Sementara itu, pemerintah tetap akan mengimplementasikan aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

“Putusan MK menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja. Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku,” ujar Airlangga. [ci]

Baca juga: