Dizalimi Bawaslu RI, PSI: Kami Akan Melawan

Dizalimi Bawaslu RI, PSI: Kami Akan Melawan
Foto: FP Partai Solidaritas Indonesia (@psi.or.id)

Nalar Politik“Kami dizalimi. Kami akan melawan secara hukum.” Demikian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan itu dalam press conference-nya di Basecamp DPP PSI, Kamis, 17 Mei 2018.

“Seperti yang rekan-rekan media ketahui, pada sore hari ini, kita melakukan press conference. Kami akan merespons laporan dari Bawaslu kepada pihak Kepolisian,” terang Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, memulai.

Dalam kesempatan itu, PSI merasa bahwa perlakuan Bawaslu RI itu cukup merugikan. Padahal, sebagai sebuah institusi politik, partai politik anak muda, PSI selama ini sangat taat asas dan hukum.

“Kami sangat menghargai dan menghormati proses hukum. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, PSI merasa kecewa dan prihatin terhadap keputusan yang diberikan oleh Bawaslu.”

Dan untuk itulah pihaknya menggelorakan sebuah perlawanan, dalam hal ini, kepada Bawaslu RI.

“Kami akan melawan, akan melakukan perlawanan terhadap keputusan tersebut melalui prosedur hukum yang memang tersedia dan dijamin secara konstitusional, oleh perundang-undangan kita,” tegas Raja.

Rian Ernest, Jubir PSI di bidang hukum, juga turut memberi respons.

“Apakah ini salah satu bentuk abuse of power?”

PSI, sebagai partai anak muda yang bawa harapan baru dan ingin melawan kekuatan-kekuatan lama, terang Rian, telah mendapatkan serangan yang cukup sistematis dan vulgar.

“Kalau boleh saya katakan, bahkan bolehlah kami berspekulasi, kami sedang menjadi target operasi,” pungkasnya.

Pendidikan Politik, bukan Kampanye

Sebelumnya, Bawaslu RI memutuskan untuk melimpahkan kasus materi polling cawapres dan anggota kabinet Jokowi 2019 di koran Jawa Pos ke pihak Kepolisian. Meski PSI menghormati keputusan itu, tapi pihaknya tetap akan menggunakan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum.

“Materi kami tidak memuat visi dan misi serta program partai. Padahal, itulah definisi kampanye menurut Pasal 274 UU Pemilu,” kata Toni kembali.

Materi itu adalah wujud komitmen PSI untuk melaksanakan pendidikan politik. Materi itu juga tidak mengandung ajakan memilih PSI.

“Kalau soal pencantuman logo ini bagian dari pertanggungjawaban. Ini polling untuk publik dan tak mungkin tak ada penanggung jawab. Makanya ada nama dan logo PSI untuk tanggung jawab,” ujar Toni.

Lihat juga: PSI Gugat UU MD3, Rian Ernest: Agar Kekuasaan Tidak Pongah

Terkait pelimpahan kasus itu, PSI merasa sangat dizalimi. Beberapa hari lalu ada pelaporan ke Bawaslu terhadap beberapa partai yang melakukan kampanye di berbagai media.

“Kami merasa dizalimi. Kok tidak ada tindak lanjut dari pelaporan itu? Sebagai partai baru, kami merasa dikerjain. Apakah karena kami partai baru? Apakah karena tak ada beking besar di belakang PSI sehingga kami dilakukan seperti itu?” kata Toni.

PSI juga semakin yakin dengan penzaliman terhadap PSI, karena di press release Bawaslu Temuan No. 02/TM/PL/RI/00.00/IV/2018 pada hari ini, di alinea terakhirnya mengatakan Kepolisian segera menetapkan Tersangka.

“Bawaslu telah melanggar asas praduga tak bersalah. Ini jelas menunjukkan bahwa PSI menjadi target operasi atau TO dari pihak-pihak tertentu. Bawaslu pun sudah melakukan abuse of power karena memerintahkan polisi untuk mentersangkakan pimpinan PSI,” kata Toni.

PSI menggarisbawahi pula bahwa bahwa kasus ini temuan anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, di Jawa Pos, dan bukan pelaporan dari masyarakat.

“Pak Afif ada di Jakarta, koran Jawa Pos terbit di Jawa Timur. Prosesnya juga sangat cepat. Pada 23 April, materi itu muncul di koran. Beberapa hari kemudian, Pak Afif melaporkan kami,” lanjut Toni.

“Kami berharap ada perlakukan yang setara di depan hukum. Hukum jangan diskriminatif. Kalau PSI diproses, bagaimana dengan partai-partai lain?” pungkas Toni.

___________________

Artikel Terkait: