Dominasi Kekuasaan; Apa Kabar Rakyat Jelata?

Dominasi Kekuasaan; Apa Kabar Rakyat Jelata?
©iRadio

Jika berpikir mengenai suatu usaha untuk mendorong transformasi, maka yang layak untuk kita ungkap lebih jauh adalah bagaimana penguasa menjalankan kekuasaan, sehingga rakyat dalam posisi dan kondisi lemah. Strategi apa yang perlu penguasa kembangkan untuk mendapatkan suatu kondisi di mana rakyat memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi—suatu kondisi di mana kritik dan perlawanan politik rakyat sangat sepi, atau bahkan tidak ada.

Untuk memahami hal ini dapat berangkat dari dua hal. Pertama, watak dasar kekuasaan yang senantiasa mempertahankan posisi dan kedudukan. Kedua, mengenai pandangan dasar tentang manusia dan kemanusiaan di mata penguasa.

Hal pertama sudah sangat jelas. Karena itu, dapat kita maklumi mengapa para penguasa memiliki kapasitas kecerdasan tertentu dalam mengendalikan rakyat.

Untuk masalah kedua, terlihat bahwa penguasa tampaknya melihat manusia sebagai makhluk-makhluk yang mengabdi pada “subsistensi hidup”. Manusia cenderung menghindari hal-hal yang bisa membahayakan diri dan bisa terkontrol, terkendalikan atau berjalan dalam koridor tertentu ketika di sisinya ada ancaman nyata.

Pandangan ini sangat klasik, namun tampak masih penguasa gunakan. Melalui pandangan ini, penguasa menciptakan perangkat ancaman pada rakyat sehingga tidak bisa atau mengendapkan rasa takut. Sebab bila melanggar akan terkena akibat yang bisa merugikan keselamatan diri.

Dengan sudut pandang ini, menunjukkan dua model utama yang penguasa kembangkan, yaitu: 1) jalan paksa (kekerasan) dan 2) jalan halus (indoktrinasi atau membangun kepatuhan).

Jalan paksa adalah berbagai tindakan-tindakan penguasa dengan menggunakan aparat kekuasaan untuk menindas pihak-pihak yang berbeda pandangan (visi) politiknya dengan penguasa. Tindakan kekerasan di sini bukan sejenis “tindakan hukum” kepada pelaku kriminal, melainkan pada tindakan politik yang berusaha terkriminalisasi.

Selanjutnya, penguasa memiliki penjara untuk memberikan tekanan pada mereka yang membangkang. Inilah cara pertama sekaligus cara paling klasik dari penguasa yang hendak menghalau kekuatan pembaru.

Baca juga:

Pada jangka pendek, cara kekerasan tidak langgeng meskipun efektif. Sebab suatu tindakan kekerasan pada gilirannya akan membangkitkan dendam dan perlawanan yang gigih. Oleh sebab itu, penguasa-penguasa umumnya memikirkan cara lain, yang tidak lagi menggunakan kekerasan, tetapi bisa memberikan jaminan pada kelanggengan kekuasaan.

Di sinilah mulai terpikirkan cara tidak langsung, yang oleh sebagian kalangan memandang sebagai cara ideologis (membangun kepatuhan rakyat), yakni suatu upaya menundukkan keyakinan politik rakyat. Sehingga, ketika mereka berhadapan dengan ketidakadilan, maka dengan segera memaklumi.

Bahkan ketidakadilan mereka pandang sebagai sesuatu yang wajar. Kondisi ini membuat rakyat tidak bisa melihat dengan terang praktik eksploitatif dari penguasa, bahkan memberikan dukungan kepada penguasa yang otoriter.

Lantas apa implikasi dengan kesemuanya itu? Secara normatif sudah sangat jelas bahwa penguasa menjauhkan rakyat dari riil kekuasaan, memaksudkan agar rakyat tidak mengganggu proses penyelenggaraan kekuasaan.

Yang menjadi masalah ialah apa sebenarnya dampak langsung dari proses tersebut?

Masalah ini sangat perlu untuk kita lihat secara saksama. Sebab dengan pemahaman tersebut akan bisa kita ketahui tingkat kedalaman masalah. Selain itu, agenda untuk mentransformasikan kesadaran rakyat akan sangat tergantung pada bagaimana situasi (kondisi) dan posisi rakyat.

Untuk melihat masalah ini, saya hendak menggunakan hasil temuan, yakni melalui interaksi, diskusi, komunikasi, dan praktik bersama masyarakat. Adapun temuan adalah suatu pandangan yang berkembang di kalangan masyarakat, baik menyangkut diri mereka sendiri maupun pendangan mereka pada penguasa.

Pandangan tersebut, di antaranya:

Halaman selanjutnya >>>

Jekson Berdame
Latest posts by Jekson Berdame (see all)