Dominasi Kekuasaan; Apa Kabar Rakyat Jelata?

Dominasi Kekuasaan; Apa Kabar Rakyat Jelata?
©iRadio

Jika berpikir mengenai suatu usaha untuk mendorong transformasi, maka yang layak untuk diungkap lebih jauh adalah bagaimana penguasa menjalankan kekuasaan, sehingga rakyat dalam posisi dan kondisi lemah. Strategi apa yang dikembangkan oleh penguasa untuk mendapatkan suatu kondisi di mana rakyat memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi—suatu kondisi di mana kritik dan perlawanan politik rakyat sangat sepi, atau bahkan tidak ada.

Untuk memahami hal ini dapat berangkat dari dua hal. Pertama, watak dasar kekuasaan yang senantiasa mempertahankan posisi dan kedudukan. Kedua, mengenai pandangan dasar tentang manusia dan kemanusiaan yang digunakan oleh penguasa.

Hal pertama sudah sangat jelas. Karena itu, dapat dimaklumi mengapa para penguasa memiliki kapasitas kecerdasan tertentu dalam mengendalikan rakyat.

Untuk masalah kedua, terlihat bahwa penguasa tampaknya melihat manusia sebagai makhluk-makhluk yang mengabdi pada “subsistensi hidup”. Manusia cenderung menghindari hal-hal yang bisa membahayakan dirinya dan bisa dikontrol, dikendalikan atau berjalan dalam koridor tertentu ketika disisinya diberikan ancaman nyata.

Pandangan ini sangat klasik, namun tampak masih digunakan oleh penguasa. Melalui pandangan ini, penguasa menciptakan perangkat ancaman pada rakyat sehingga tidak bisa atau mengendapkan rasa takut. Sebab bila melanggar akan terkena akibat yang bisa merugikan keselamatan dirinya.

Dengan sudut pandang ini, menunjukkan dua model utama yang dikembangkan oleh penguasa, yaitu: 1) jalan paksa (kekerasan) dan 2) jalan halus (indoktrinasi atau membangun kepatuhan).

Yang dimaksud dengan jalan paksa adalah berbagai tindakan-tindakan penguasa dengan menggunakan aparat kekuasaan untuk menindas pihak-pihak yang berbeda pandangan (visi) politiknya dengan penguasa. Tindakan kekerasan di sini bukan sejenis “tindakan hukum” kepada pelaku kriminal, melainkan pada tindakan politik yang berusaha dikriminalisasi.

Selanjutnya, penguasa memiliki penjara untuk memberikan tekanan pada mereka yang membangkang. Inilah cara pertama sekaligus cara paling klasik dari penguasa yang hendak menghalau kekuatan pembaru.

Pada jangka pendek, cara kekerasan tidak langgeng meskipun efektif. Sebab suatu tindakan kekerasan pada gilirannya akan membangkitkan dendam dan perlawanan yang gigih. Oleh sebab itu, penguasa-penguasa umumnya memikirkan cara lain, yang tidak lagi menggunakan kekerasan, tetapi bisa memberikan jaminan pada kelanggengan kekuasaan.

Di sinilah mulai dipikirkan cara tidak langsung, yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai cara ideologis (membangun kepatuhan rakyat), yakni suatu upaya menundukkan keyakinan politik rakyat. Sehingga, ketika mereka berhadapan dengan ketidakadilan, maka dengan segera memaklumi.

Bahkan ketidakadilan dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Kondisi ini membuat rakyat tidak bisa melihat dengan terang praktik eksploitatif dari penguasa, bahkan memberikan dukungan kepada penguasa yang diktator.

Lantas apa implikasi dengan kesemuanya itu? Secara normatif sudah sangat jelas bahwa penguasa menjauhkan rakyat dari riil kekuasaan, memaksudkan agar rakyat tidak mengganggu proses penyelenggaraan kekuasaan.

Yang menjadi masalah ialah apa sebenarnya dampak langsung dari proses tersebut? Masalah ini sangat perlu untuk dilihat secara saksama. Sebab dengan pemahaman tersebut akan bisa diketahui tingkat kedalaman masalah. Selain itu, agenda untuk mentransformasikan kesadaran rakyat akan sangat tergantung pada bagaimana situasi (kondisi) dan posisi rakyat.

Untuk melihat masalah ini, saya hendak menggunakan hasil temuan, yakni melalui interaksi, diskusi, komunikasi, dan praktik bersama masyarakat. Adapun temuan yang dimaksud adalah suatu pandangan yang berkembang di kalangan masyarakat, baik menyangkut diri mereka sendiri maupun pendangan mereka pada penguasa.

Pandangan yang dimaksud, di antaranya:

Rakyat bodoh. Posisi rakyat yang dimarjinalisasi pada dasarnya telah menjadi sarana efektif yang menutup setiap kesempatan yang dimiliki oleh rakyat. Dalam suatu kesempatan muncul ungkapan sebagai berikut:

“Kami ini cuma rakyat kecil; kalau kami berpendapat. Apakah bisa diterima; bagaimana bila pandangan kami salah; apakah sesuai dengan aturan yang hanya berlaku—padahal kami tidak tahu aturan yang ada; maka dari itu hanya “diam” yang bisa dilakukan.”

Kondisi ini merupakan salah satu tantangan terberat—sangat sulit meyakinkan bahwa tidak ada manusia yang bodoh, yang ada adalah korban pembodohan.

Ketergantungan. Apa yang dilukiskan oleh rakyat sendiri sebagai ‘kebodohan’ terkadang menjadi sarana ‘bersembunyi’. Dalam pengalaman interaksi masyarakat, salah satu kendala utama adalah membangkitkan kemandirian.

Pihak luar yang mungkin pada awalnya memaksudkan diri untuk mengembangkan kesadaran dan kemandirian, pada gilirannya ‘terjerat’ dalam ketergantungan masyarakat. Dalam konteks ini, para pendamping bisa ‘disandera’ atau dijadikan ‘alamat tanggung jawab’ ketika muncul persoalan atau menghadapi masalah, maka pihak luar bisa dijadikan kekuatan ‘beking’.

Pemerintah adalah hukum. Sentralisasi kekuasaan yang berjalan pada dasarnya telah menciptakan ‘atmosfir’ kekuasaan yang sangat menakutkan pada rakyat.

Terhadap situasi yang demikian, reaksi yang paling mungkin dari rakyat hanya berupa ‘gosip’ yang tentu saja tidak akan sampai pada protes massal. Organisasi kekuasaan yang besar, pada dasarnya berhasil menempatkan pemerintah sebagai pusat kehidupan masyarakat.

Mekanisme perizinan yang ada telah menjadi alat yang sangat efektif, sehingga masyarakat tidak punya cukup nyali untuk menentang setiap sikap yang mungkin menindas. Akibatnya, pemerintah tampil sebagai aktor dominan yang menentukan mana yang baik dan yang buruk; boleh dan tidak boleh.

Secara praktis, pemerintah telah berubah; bukan sebagai hamba hukum, melainkan sebagai hukum itu sendiri. Pemerintah tidak pernah dianggap salah, selalu masyarakat yang selalu salah. Karena itu, setiap interaksi dengan pihak luar, yang akan menjadi pertanyaan adalah: apakah sudah mendapat izin aparat; apakah ada dasar hukum; apakah tidak bertentangan dengan pemerintah.

Warga pemerintah. Posisi pemerintah yang menjelma menjadi hukum, pada dasarnya, makin memperkokoh kekuasaan pemerintah. Logika awal di mana pemerintah adalah hasil kreasi masyarakat untuk mengatasi masalah mereka, sama sekali tidak bisa berjalan. Yang terjadi kemudian adalah suatu kondisi di mana rakyat secara sistematis menempatkan diri mereka bukan sebagai warga negara, melainkan menjadi warga pemerintah.

Logika ini mempunyai prinsip: pemerintah adalah tuan dan masyarakat adalah hamba atau budak. Relasi hierarki ini tentu saja sangat tidak menguntungkan. Sebab rakyat menjadi mudah diperalat dan menerima begitu saja apa yang diinginkan atau yang diinstruksikan pemerintah yang jelas apa keuntungan bagi mereka.

Mitos ekonomi dan anti-politik. Proses politik yang penuh dengan represi telah menempatkan rakyat menjadi pihak yang seakan-akan (dan dalam kenyataan) tidak memiliki hak untuk ambil bagian dalam politik.

Secara sistematis telah terbentuk mitos bahwa wilayah rakyat hanyalah ekonomi. Selain itu, terdapat pula mitos yang dikembangkan pemerintah yang mengatakan bahwa “rakyat yang lapar tidak mungkin diajak berbicara masalah politik”. Kalangan LSM selama beberapa dekade lebih memfokuskan pada masalah ekonomi (peningkatan pendapatan) dan mengabaikan aspek politik. Malah di kalangan rakyat terdapat keengganan (ketakutan) untuk berpolitik, dalam arti mengontrol penyelenggara negara.

Legalitas mengalahkan legitimasi. Kekuasaan absolut telah pula menjadi rakyat terkena sindrom legalitas. Akibatnya, semua masalah selalu dipulangkan kepada legalitas dan bukan legitimasi. Jadi lebih penting disetujui oleh pemerintah (legalitas-legal formal) ketimbang adanya dukungan nyata dari rakyat (legitimasi).

Apa yang tampak dari adanya prasangka-prasangka tersebut?

Pertama, kekuasaan telah berhasil menciptakan suatu kerangka pemikiran yang menempatkan dirinya sebagai kekuatan yang tidak tersentuh, sakral, dan menakutkan (tidak boleh dikritik). Kedua, di kalangan masyarakat berkembang suatu persepsi yang sangat merugikan proses demokratisasi.

Dengan pemahaman ini, pada dasarnya menjadi sangat mudah dipahami mengapa pada saat ini tertutup akses bagi suatu proses pendidikan politik. Suatu praktik pendidikan politik akan mudah diidentifikasi sebagai usaha yang dapat membongkar praktik otoriter yang dijalankan oleh pemerintah saat ini.

Lantas, apa kabar rakyat jelata?

    Latest posts by Jekson Berdame (see all)