Dorong Pengesahan RUU TPKS, PBH HMI: Permendikbud Tidak Berefek Jera

Dorong Pengesahan RUU TPKS, PBH HMI: Permendikbud Tidak Berefek Jera
©Kompas

Nalar Politik – Upaya mencegah kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus terus didesakkan berbagai kalangan. Ada harapan besar agar kasus kekerasan seksual tidak terulang kembali melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Salah satu pihak yang menunjukkan kesungguhannya adalah Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Dalam keterangan tertulisnya, Pj Ketua Umum PB HMI Romadhon Jasn mendorong DPR dan pemerintah untuk segera mengupayakan pengesahan RUU TPKS.

“Kami berharap RUU TPKS segera sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap para korban kekerasan seksual dan dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual,” kata Romadhon Jasn di Jakarta, Kamis (6/1).

Sebagai perbuatan keji yang tidak dapat mendapat toleransi, kekerasan seksual membutuhkan solusi berupa payung hukum. Menurutnya, ini dapat berguna untuk memberikan sanksi pidana kepada para pelaku.

“RUU itu dapat mencegah terjadinya pelecahan seksual serta memberikan perlindungan hukum terhadap para korban.”

Terkait keberadaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, PB HMI menilai peraturan ini tidak berefek jera.

“Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di perguruan tinggi tidak memuat sanksi pidana.”

Beda dengan RUU TPKS yang menurutnya memberi sanksi yang jelas, sehingga pengesahan RUU TPKS patut menjadi prioritas.

Baca juga:

“RUU TPKS bisa menjadi solusi karena mendukung sanksi pidana, sementara Permendikbud tidak sama sekali.”

Romadhon menjelaskan, berdasarkan pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana  UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perbarui bahwa peraturan yang membuat sanksi pidana itu hanya undang-undang, perda provinsi, dan perda wali kota atau bupati.

“Bagaimana peraturan menteri ini bisa melakukan pencegahan terhadap pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi, kalau tidak bisa memberikan sanksi pidana. Ini tidak berefek jera.”