Dalam kancah politik Indonesia, istilah “DPR Kita Makin Sakti Makin Sakit” bagaikan sebuah mantra, mencerminkan ambivalensi situasi yang diawali dengan optimisme namun berujung pada kekecewaan. Kata “sakti” melambangkan kekuatan, kemampuan, dan harapan, sementara “sakit” mengisyaratkan penderitaan yang terpendam. Melalui ungkapan ini, kita diajak memahami kompleksitas institusi legislatif yang seharusnya berfungsi sebagai wakil rakyat sekaligus pengawas jalannya kekuasaan.
Memasuki ruang sidang DPR, suasananya dapat diibaratkan sebagai arena pertarungan. Di satu sisi, keberadaan DPR diharapkan mampu menghadirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membahas undang-undang yang membawa dampak positif, serta menjaga keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Namun, di sisi lain, gelombang perdebatan yang terjadi sering kali terjebak dalam kepentingan politik yang sempit, di mana kepentingan partai dan individual mengalahkan aspirasi publik yang seharusnya menjadi fokus utama.
Sejak pemilihan umum, rakyat menginginkan wakil-wakil mereka di DPR untuk mendengarkan suara-suara kecil dari pinggiran. Namun banyak yang merasa suara mereka hanya bergaung dalam kekosongan. Penggunaan metapora “makin sakti” terkait kemampuan DPR untuk menciptakan perubahan positif memang menggugah harapan, tetapi ketika hasilnya tidak sejalan dengan ekspektasi, muncul rasa “makin sakit” yang melanda publik. Rakyat mulai meragukan integritas dan kepedulian para wakilnya.
Diawali dengan kekerasan politik yang sering kali menghiasi berita, DPR pun seakan dihadapkan pada pilihan: berpegang teguh pada visi yang jelas atau terseret arus kepentingan yang tidak berujung. Terkadang, keputusan yang diambil terasa seperti daun yang tertiup angin, tidak jelas arah dan tujuannya. Seharusnya, dalam proses pengambilan keputusan tersebut, DPR bisa menjadi tempat bertemunya ide-ide cemerlang, bukan sekadar arena bagi elit politik untuk mempertahankan kekuasaan.
Dalam pandangan yang lebih luas, DPR seharusnya bisa berfungsi sebagai forum untuk dialog. Dialog yang konstruktif, yang menjembatani berbagai kepentingan. Namun, apa yang terjadi saat ini? Komunikasi sering kali terputus antara lembaga legislatif dan masyarakat. Banyak yang merindukan terobosan ke arah transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat ingin diikutsertakan dalam proses pembuatan kebijakan, merasa memiliki andil dalam cita-cita bersama.
Terlebih, dengan perkembangan teknologi informasi, akses masyarakat terhadap informasi semakin terbuka. Rakyat semakin cerdas dalam menilai kinerja para wakilnya. Mereka tidak segan-segan melontarkan kritik melalui media sosial, sehingga suara sumbang pun seolah menjadi lagu yang terus diperdengarkan. Di sinilah tantangan berat bagi DPR untuk beradaptasi, merangkul perubahan zaman dan mengubah citra mereka dari yang dianggap tidak responsif menjadi lembaga yang agilt dalam pelayanan publik.
Selanjutnya, fenomena politisasi dalam DPR juga menciptakan distorsi terhadap proses legislasi. Ketika kepentingan pribadi dan partai lebih diutamakan ketimbang kepentingan rakyat, lembaran undang-undang yang seharusnya dihasilkan menjadi terdistorsi oleh tekanan-tekanan politik. Slogan “DPR Kita Makin Sakti Makin Sakit” pun semakin relevan ketika kebijakan-kebijakan yang disahkan justru menambah beban rakyat, bukan meringankan. Kebijakan yang menguntungkan sekelompok orang, sering kali menimbulkan luka di hati masyarakat yang berharap adanya keadilan sosial.
Rupanya, segala sesuatunya tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya politik yang ada. Budaya korupsi dan praktik politik yang kurang etis merambah ke semua lini. Ketika DPR dihadapkan pada dilema moral semacam ini, apa yang seharusnya menjadi kebijakan populis menjadi terjerembab di tengah lapangan. Juga tidak sedikit rakyat yang mempertanyakan integritas individu-individu yang mengisi kursi DPR. Apakah mereka benar-benar berdiri di atas kepentingan rakyat ataukah sekadar menjalankan misi partai?
Sebagai penutup, kita perlu menggugah kesadaran akan pentingnya memperkuat peran DPR sebagai representasi suara rakyat. Dalam harapan yang diliputi kekhawatiran, “DPR Kita Makin Sakti Makin Sakit” menjadi pengingat akan tanggung jawab besar yang diemban oleh para wakil rakyat. Mereka dituntut tidak hanya untuk menjaga kekuatan institusi, tetapi juga menghadirkan kelegaan bagi rakyat yang menginginkan keadilan. Jika DPR mampu bertransformasi dari yang semula hanya sekadar institusi menjadi garda terdepan dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak rakyat, maka tidak diragukan lagi, kita semua akan merasakan dampak positifnya. Makin sakti, makin menginspirasi, dan mengurangi rasa sakit yang telah lama dirasakan oleh masyarakat.
