DPR Kita, Makin Sakti Makin Sakit

DPR Kita, Makin Sakti Makin Sakit
©Geotimes

Tahu kau bedanya pendekar dengan DPR? Pendekar itu, makin lengkap ilmu yang ia miliki dan kuasai, kebal, dan sakti mandraguna, maka orang akan makin segan dan hormat padanya. Sementara DPR, makin ia mengupayakan kesaktian untuk anggota atau lembaganya, maka yang ia dapatkan justru adalah penyakit.

Alih-alih hanya sakti, sahnya revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) justru membuat lembaga negara paling korup ini makin sakit. Kesaktian mereka, meski baru sebatas pengupayaan, beralih jadi penyakit yang entah mereka sadari atau tidak.

Sejak revisi UU MD3 berembus pada 12 Februari 2018, beragam respons publik terus tumbuh. Persis sebagaimana yang sudah-sudah, bukannya simpati atau dukungan, tindak-tanduk yang mereka cipta malah menelurkan kecaman bersimpul protes. Makin hari, bentuk kecaman dan protes itu makin deras dan keras. Semuanya berbiak seperti jamur di musim penghujan saja.

Respons dari mantan Menko Maritim RI, Rizal Ramli, misalnya. Ia nilai upaya wakil rakyat yang mengesahkan revisi UU MD3 itu tak ubah seperti kacang yang lupa kulitnya. Yang fatal, baginya, upayanya itu malah menunjukkan potensi pengembalian Indonesia ke alam gelap penuh kekolotan.

“Masa mau bikin siapa yang ngritik anggota DPR ditangkap? Kalian ada di situ karena demokratisasi. Masa mau kembalikan zaman purbakala Indonesia?” tegas Rizal dalam salah satu sesi wawancaranya di media televisi.

Mungkin memang anggota DPR kita lupa, atau justru hanya pura-pura lupa, sehingga tampak mengesampingkan kesadaran asalnya. Bahwa demokratisasilah yang memungkinkan mereka bisa duduk santai di Senayan sana.

Sayang, syahwat politik kotor yang tertanam di dirinya jauh lebih berkuasa. Mereka lalu mengkhianati demokratisasi itu dengan mengajukan pemidanaan atau penangkapan bagi siapa pun yang berani mengkritik, apalagi menghina oknum atau lembaganya.

Baca juga:

Padahal kritik, juga hinaan dalam kasus tertentu, adalah satu tolok ukur utama sebuah alam bisa disebut demokratis. Kritik membuat alam demokrasi jadi matang, tak melulu melahirkan konflik.

Karena hal tersebut terkesan ingin dihilangkan melalui pembentukan UU MD3 oleh DPR kita, tak heran jika di dunia maya di mana Petisi Tolak Revisi UU MD3 pun menggema. Petisi itu, tak butuh waktu yang lama, langsung mendapat respons yang luar biasa hebat. Hampir 200 ribu warganet membubuhkan tanda tangannya hanya dalam kurun waktu 1 minggu saja.

Tiga Pasal Kontroversial

Dalam revisi UU MD3, setidaknya ada tiga pasal yang memang tampak kontroversial. Pertama, Pasal 73 tentang mekanisme pemanggilan paksa dengan mendayagunakan kekuatan aparat negara. Polisi, oleh DPR, wajib menjalankan tugas sebagaimana yang mereka pinta.

“… DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian (ayat 3); Kepolisian wajib memenuhi permintaan…(ayat 4); Dalam hal menjalankan panggilan paksa, Kepolisian dapat menyandera setiap orang paling lama 30 hari (ayat 5).”

Tampak jelas ada semacam frasa wajib bagi siapa pun yang dipanggil menghadap DPR. Jika yang bersangkutan menolak, maka DPR boleh memerintahkan polisi untuk melakukan pemaksaan, bahkan menyandera hingga berpuluh hari lamanya.

“Coba bayangkan jika yang dipanggil adalah Presiden. Sementara dalam UU Kepolisian, ranahnya bukan legislatif, tapi eksekutif. Bagaimana kacaunya konstitusi kita kalau pasal (73) ini diberlakukan? Ini pengkhianatan kepada demokrasi atau daulat rakyat,” ujar praktisi hukum Saor Siagian dalam satu kesempatan di ILC_DPRSemakinSakti, Selasa (20/2).

Nada yang sama juga Ridwan Saidi, mantan anggota DPR, ungkapkan. Berbekal pasal kontroversial itu, DPR tampak ingin tampil dengan memiliki hak untuk memaksa. DPR, menurutnya, jauh lebih gawat pengelolaannya daripada Orde Baru Soeharto.

“Itu tidak bisa. Tidak ada dalam sejarah di Indonesia lembaga perwakilan itu keberatan untuk dikritik. Anda tidak berhak mengatur rakyat. Anda tidak berhak membikin penjara,” tegasnya.

Kedua, Pasal 122 tentang kewenangan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang atau badan yang merendahkan kehormatan lembaga atau anggota DPR.

Halaman selanjutnya >>>
Latest posts by Maman Suratman (see all)