DPR Mengecewakan, Jangan Diulang

DPR Mengecewakan, Jangan Diulang
Ilustrasi: theimgpic.pw

Masihkah kita ingat kasus papa minta saham? Belum lagi pelanggaran kode etik yang beberapa kali dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Pengajuan rencana gedung baru sebesar lima triliun dan pergantian ketua yang telah beberapa kali dilakukan dalam periode ini. Masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita jadikan dasar untuk berkata DPR mengecewakan.

Lembaga ini memang fenomenal dan selalu menyita perhatian masyarakat, apalagi tahun ini akan dilangsungkan pemilihan anggotanya. Yang mesti kita pahami sebagai catatan bahwa tidak sedikit di antara mereka yang berhasil lolos pada periode sebelumnya mengkhianati para konsituen.

Mungkin dengan korupsi atau paling minimal menyepakati kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Hal inilah yang menyebabkan kita mesti meningkatkan partisipasi masyarakat sampai pada ruang evaluasi dan tidak sebatas dalam ruang elektoral saja.

Kegagalan lembaga ini adalah bagian dari kegagalan masyarakat. Betapa tidak, mereka yang berada di dalam adalah pilihan masyarakat juga. Lantas dengan apa masyarakat mempertanggungjawabkan pilihannya? Fenomena demonstrasi mungkin salah satu mediumnya.

Teorisasi Legislatif

Lembaga legislatif adalah lembaga legislator atau pembuat undang-undang. Anggotanya dianggap mewakili rakyat. Oleh karena itu, lembaga ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat, atau yang dikenal sebagai Parlemen.

Parlemen/DPR dianggap merumuskan kemauan rakyat yang mengikat seluruh masyarakat. Namun lembaga ini tidak mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi sebuah undang-undang.

Hal ini berbeda dengan lembaga eksekutif yang tidak hanya mampu bertindak sebagai “eksekutor”, namun juga bisa bertindak sebagai “legislator”.

Di Indonesia, lembaga legislatif terbagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga legislatif pusat (DPR) dan lembaga legislatif daerah (DPRD). Lembaga legislatif mempunyai tugas yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Tugas (fungsi) tersebut terdiri dari fungsi legislatif, yaitu fungsi untuk membuat dan mengesahkan undang-undang bersama eksekutif.

Fungsi anggaran, yaitu fungsi untuk membuat dan membahas anggaran bersama pihak eksekutif, yang kemudian bila disahkan akan menjadi APBN di tingkatan pusat dan APBD di tingkatan daerah. Selain itu, Fungsi Pengawasan juga menjadi tugasnya, yaitu mengawasi agar semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Lemahnya Produktivitas Legislasi

Untuk mengukur capaian lembaga ini dalam menjalankan fungsinya, khususnya dalam fungsi legislasi, bisa kita ukur dari berapa banyak undang-undang yang disahkan setiap tahunnya (baca: Prolegnas & Prolegda).

Nah, pada tahun 2018 kemarin, DPR RI menetapkan lima puluh rancangan undang-undang yang akan dibahas dalam program legislasi nasional. Namum sampai masa sidang kelima tahun 2018 kemarin, hanya ada tiga rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional yang berskala prioritas berhasil disahkan, ditambah dua rancangan undang-undang skala Kumulatif Terbuka yang juga berhasil disahkan.

Artinya, dari lima puluh rancangan undang-undang, hanya lima yang bisa disahkan. Miris, bukan? Padahal melalui fungsi legislasi inilah suara konsituen mereka dilegal-formalkan.

Kira-kira apa sebabnya? Saya ingin memulai dari hal yang terkecil, yakni soal persentase kehadiran para anggotanya. Seperti data yang saya akses dari laman Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, persentase kehadiran anggota dewan pada tahun 2018 kemarin, sampai April lalu hanya mencapai 40,2 persen, selebihnya anggota dewan tak menunjukkan batang hitungnya dalam rapat paripurna.

Data demikian menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dan sangat besar kemungkinan memengaruhi tugas pokoknya, yakni legislasi.

Oleh karena itu, kita tidak heran kalau ekspektasi dalam program legislasi nasional menjadi absurd dan sebagai dampaknya DPR telah kehilangan kepercayaan publik. Tak heran hasil survei lembaga Charta Politika menemukan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR hanya 49,3 persen, di bawah TNI (73,5%), KPK (73,4%), Presiden (68,6%), dan Polri (50,4%).

Urgensi Pemilih Cerdas

Pemilih cerdas akan menjatuhkan pilihan politiknya pada orang yang tepat, selektif menilai kandidat menjadi satu keharusan sebelum memihak, visi dan misi mungkin menjadi mediumnya. Jika periode selanjutnya DPR masih mengalami masalah yang sama, berarti tak ada perkembangan edukasi politik terhadap masyakarat.

Sebagai warga Negara Indonesia dengan jargon pemilunya “Luber Jurdil”, seharusnya menjadi pengingat bagi kita sebagai warga yang taat hukum. Kita harus sadar bahwa pilihan kita mampu berpengaruh terhadap kemajuan bangsa ini.

Kecerdasan harus menjadi kriteria mendasar dari seorang pemilih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerdas berarti sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir dan mengerti.

Pengertian ini memberikan gambaran bahwa manusia yang cerdas adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk berpikir sekaligus memahami realitas untuk kemudian berdasarkan hal tersebut bisa menentukan pilihan terbaiknya.

Menurut penulis, ada beberapa ciri-ciri pemilih yang cerdas/rasional, yaitu: pertama, saat memilih bebas dari segala bentuk pengaruh orang/pihak luar. Kedua, memilih parpol atau calon berdasarkan program kerja yang menekankan pada perjuangan mencapai kesejahteraan rakyat, bukan berdasarkan figur yang ada di dalamnya.

Ketiga, memilih calon yang memang benar-benar bisa dipercaya tingkat moralitasnya. Keempat, memilih calon tidak berdasarkan pertimbangan besarnya nama figur semata. Kelima, menggunakan pengalaman pemilu di masa lalu sebagai bahan perbandingan untuk menentukan pilihan pada pemilu mendatang.

Dan juga pemilih yang cerdas seharusnya didasarkan pada rekam jejak kandidat, integritas, keahlian, dan program yang ditawarkan. Pesimisme masa depan dan janji kampanye yang sekadar isapan jempol akhirnya mendorong pemilih menjadi pragmatis.

Belum lagi adanya anggapan, siapa pun yang berkuasa tidak akan mampu melakukan perubahan signifikan. Meski demikian, ruang kecerdasan dan akal sehat tetap harus dipelihara.

Perbaikan keadaan tidak akan terjadi jika hal seperti ini berlangsung. Karena itu, rakyatlah yang harus mengambil peran mencerdaskan dirinya sendiri untuk menjadi pemilih yang cerdas.

Penulis pikir, pengalaman seharusnya menjadikan alat pencerdasan paling penting bagi rakyat. Pemilu di masa lalu, seperti Pemilu yang lalu, sudah cukup menjadi perbandingan agar dalam pemilu nanti bisa lebih cerdas.

Latest posts by Hairil Amri (see all)