DPR Mengecewakan, Jangan Diulang

DPR Mengecewakan, Jangan Diulang
©Theimgpic

Masihkah kita ingat kasus papa minta saham? Belum lagi pelanggaran kode etik yang beberapa kali terlaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Pengajuan rencana gedung baru sebesar lima triliun dan pergantian ketua yang telah beberapa kali dalam periode ini. Masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita jadikan dasar untuk berkata DPR mengecewakan.

Lembaga ini memang fenomenal dan selalu menyita perhatian masyarakat, apalagi tahun ini akan berlangsung pemilihan anggotanya. Yang mesti kita pahami sebagai catatan bahwa tidak sedikit di antara mereka yang berhasil lolos pada periode sebelumnya mengkhianati para konsituen.

Mungkin dengan korupsi atau paling minimal menyepakati kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Hal inilah yang menyebabkan kita mesti meningkatkan partisipasi masyarakat sampai pada ruang evaluasi dan tidak sebatas dalam ruang elektoral saja.

Kegagalan lembaga ini adalah bagian dari kegagalan masyarakat. Betapa tidak, mereka yang berada di dalam adalah pilihan masyarakat juga. Lantas dengan apa masyarakat mempertanggungjawabkan pilihannya? Fenomena demonstrasi mungkin salah satu mediumnya.

Teorisasi Legislatif

Lembaga legislatif adalah lembaga legislator atau pembuat undang-undang. Anggotanya kita anggap mewakili rakyat. Oleh karena itu, lembaga ini sering kita namakan Dewan Perwakilan Rakyat, atau yang kita kenal sebagai Parlemen.

Parlemen/DPR kita anggap merumuskan kemauan rakyat yang mengikat seluruh masyarakat. Namun lembaga ini tidak mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi sebuah undang-undang.

Hal ini berbeda dengan lembaga eksekutif yang tidak hanya mampu bertindak sebagai “eksekutor”, namun juga bisa bertindak sebagai “legislator”.

Di Indonesia, lembaga legislatif terbagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga legislatif pusat (DPR) dan lembaga legislatif daerah (DPRD). Lembaga legislatif mempunyai tugas yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Tugas (fungsi) tersebut terdiri dari fungsi legislatif, yaitu fungsi untuk membuat dan mengesahkan undang-undang bersama eksekutif.

Fungsi anggaran, yaitu fungsi untuk membuat dan membahas anggaran bersama pihak eksekutif, yang kemudian bila sah akan menjadi APBN di tingkatan pusat dan APBD di tingkatan daerah. Selain itu, Fungsi Pengawasan juga menjadi tugasnya, yaitu mengawasi agar semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijakan.

Lemahnya Produktivitas Legislasi

Untuk mengukur capaian lembaga ini dalam menjalankan fungsinya, khususnya dalam fungsi legislasi, bisa kita ukur dari berapa banyak undang-undang yang mereka sahkan setiap tahunnya (baca: Prolegnas & Prolegda).

Nah, pada tahun 2018 kemarin, DPR RI menetapkan lima puluh rancangan undang-undang yang akan mereka bahas dalam program legislasi nasional. Namum sampai masa sidang kelima tahun 2018 kemarin, hanya ada tiga rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional yang berskala prioritas berhasil mereka sahkan, dan dua rancangan undang-undang skala Kumulatif Terbuka.

Artinya, dari lima puluh rancangan undang-undang, hanya lima yang bisa mereka sahkan. Miris, bukan? Padahal melalui fungsi legislasi inilah suara konsituen mereka terlegal-formalkan.

Kira-kira apa sebabnya? Saya ingin memulai dari hal yang terkecil, yakni soal persentase kehadiran para anggotanya. Seperti data yang saya akses dari laman Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, persentase kehadiran anggota dewan pada tahun 2018 kemarin, sampai April lalu hanya mencapai 40,2 persen, selebihnya anggota dewan tak menunjukkan batang hitungnya dalam rapat paripurna.

Data demikian menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dan sangat besar kemungkinan memengaruhi tugas pokoknya, yakni legislasi.

Oleh karena itu, kita tidak heran kalau ekspektasi dalam program legislasi nasional menjadi absurd dan sebagai dampaknya DPR telah kehilangan kepercayaan publik. Tak heran hasil survei lembaga Charta Politika menemukan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR hanya 49,3 persen, di bawah TNI (73,5%), KPK (73,4%), Presiden (68,6%), dan Polri (50,4%).

Halaman selanjutnya >>>

Latest posts by Hairil Amri (see all)