Dua Hal Ini yang Bikin Skema JHT Minim Cakupan

Dua Hal Ini yang Bikin Skema JHT Minim Cakupan
©Qoala App

Nalar PolitikAturan baru terkait skema pencairan dana jaminan hari tua (JHT) menuai banyak kritik.

Lewat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, skema tersebut mengatur bahwa JHT baru dapat cair saat pekerja/pegawai berusia 56 tahun; mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

“Manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dan peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun,” demikian bunyi Pasal 5 Permenaker.

Sebelumnya, dalam Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, manfaat JHT langsung diberikan kepada peserta yang mengundurkan diri dan dibayarkan secara tunai setelah melewati masa tunggu satu bulan; terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan terkait.

Namun, bukan itu saja yang membuat kenapa skema JHT menuai banyak kritik. Berdasar penjelasan detail dari seorang warganet berakun @zahraamalias di Twitter (13/2), dua alasan berikut ini yang membuatnya minim cakupan sekaligus menjadi kelemahan terbesar.

Ketimpangan Jaminan Sosial

Sistem kejahteraan sosial di Indonesia umumnya terbagi dalam dua kelompok, yakni bantuan sosial (bansos) dan jaminan sosial (jamsos). Bansos bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara jamsos menjaga kesejahteraan masyarakat.

Tidak seperti bansos, desain jamsos untuk semua orang tanpa syarat. Ia bersifat insidental atau ‘aktif’ saat ada sesuatu yang bisa memengaruhi kesejahteraan seseorang, misalnya sakit atau pensiun.

Baca juga:

“Ketika pencari nafkah sakit, keluarga mungkin terdampak karena terancam kehilangan pendapatan dan terbebani biaya kesehatan. Maka dari itu, ada BPJS untuk meringankan biaya pengobatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat,” kicau Zahra memberi contoh.

Menurut Bank Dunia (2018), kutipnya, belanja pemerintah untuk bansos (tidak termasuk subsidi) meningkat lebih dari dua kali lipat secara riil antara 2009-2018. Hal ini mencerminkan naiknya cakupan perlindungan sosial di Indonesia ke lebih banyak orang dan kelompok masyarakat.

Akan tetapi, perluasan cakupan dan belanja jamsos relatif lebih lambat. Bank Dunia menemukan bahwa bila dibandingkan dengan negara lain dengan usia demografis serupa, iuran pensiun Indonesia terhadap PDB relatif lebih rendah.

Selain itu, bansos bagi lansia di Indonesia juga masih rendah, baik cakupan dan nilainya. Misalnya, untuk masyarakat miskin, ada Program Keluarga Harapan (PKH) yang per tahun 2021 memberikan IDR 2,4 juta/lansia/tahun. Sayangnya, PKH hanya bisa diberikan pada satu lansia/keluarga.

Hal itu, bagi Zahra, diperparah dengan cakupan pensiun hari tua yang secara umum masih rendah dan regresif—makin kaya maka makin tinggi cakupannya. Karena itu, kesejahteraan lansia, terutama di kelompok menengah ke bawah, tidak terjamin.”

“Tidak seperti JHT, BPJS yang sama-sama tergolong jamsos seperti JHT cukup tinggi cakupannya. Per 2020 BPJS sudah mencakup +84% masyarakat. Ini memunculkan pertanyaan: kenapa ada ketimpangan cakupan dua jenis jamsos yang berbeda?”

Dua Alasan

Zahra menjelaskan, salah satu alasan kenapa skema pensiun seperti JHT rendah cakupannya adalah karena peran pemerintah untuk menodorong tersedianya program pensiun di sektor informal masih terbatas.

“Padahal, menurut BPS (2020), per Februari 2021, 59,62 persen pekerja ada di sektor informal.”

Halaman selanjutnya >>>