Dua Hal Ini yang Bikin Skema JHT Minim Cakupan

Alasan lain, karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60/2015 yang membolehkan pencairan dini JHT. Tak ayal jika pada 2015 terjadi lonjakan penarikan dini JHT (Bank Dunia, 2018).

“Minimnya cakupan skema pensiun yang seharusnya menjamin kesejahteraan di hari nanti seringnya harus jadi tanggungan generasi berikutnya. Hal ini memunculkan fenomena sandwich generation; keadaan di mana seseorang harus menanggung anak dan juga orang tua mereka yang pensiun/lansia.”

Meski bisa saja tidak bergantung pada jamsos skema pensiun seperti JHT, tetapi pada bansos pemerintah untuk menyejahterakan lansia, model ini, kata Zahra, tidak sustainable secara finansial. Apalagi nanti ketika rasio penduduk yang berusia tua meningkat dan penduduk yang produktif bekerja berkurang.

“Hal-hal itulah yang membuat dana pensiun yang coba pemerintah sediakan melalui skema JHT sangat penting demi kesejahteraan warga negara nanti dan demi meringankan beban generasi berikutnya.”

Terhadap korban PHK yang membutuhkan dana pensiun segera cair, Zahra mengingatkan bahwa masih ada jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di bawah skema BPJS-Ketenagakerjaan. Bila pekerja yang terkena PHK memanfaatkan JKP, dana pensiun untuk menjaga kesejahteraan di hari nanti akan tetap ada.

“Sayangnya, ada beberapa kelemahan dari skema ini. Misalnya, umumnya hanya pekerja di sektor formal yang memiliki BPJS-TK yang dapat memanfaatkan JKP. Padahal, kebanyakan pekerja Indonesia ada di sektor informal.”

Zahra juga memperlihatkan sebuah utas yang membahas loophole aturan ini bahwa tak jarang pekerja diminta “mengundurkan diri” secara sepihak, sehingga mereka tidak bisa mengakses JKP.

Dengan demikian, simpul Zahra, JHT bagus untuk menjamin kesejahteraan di hari nanti. JPK di BPJS-TK idealnya melindungi saat PHK dan mengamankan dana pensiun.

Baca juga:

“Tetapi, kenyataannya banyak pekerja yang tak bisa mengakses BPJS-TK dan PHK tak adil marak. Wajar ada kemarahan atas pelarangan pencairan dini JHT.”

Demi melindungi kesejahteraan seluruh masyarakat kini dan nanti, ia mengimbau perlunya pemerintah mendorong perluasan cakupan jamsos hari tua atau skema pensiun.

“Pemerintah harus melakukannya dengan memperhatikan kondisi pekerja yang sebagian besar ada di sektor informal.”

Ia juga mengimbau perlunya pemerintah memastikan kejelasan cara klaim JKP. Pemerintah harus mempermudah prosesnya untuk meminimalkan penolakan dari pelarangan pencairan dini JHT; selain meningkatkan kepercayaan publik atas pengelola dana JHT.

Terakhir, Zahra berharap pemerintah tidak tutup mata dengan praktik PHK tidak adil yang membuat pekerja kehilangan haknya, seperti hak atas pesangon, JKP, dan lain-lain.

“Pada akhirnya, sistem kesejahteraan sosial harus bisa melindungi seluruh masyarakat, baik yang tua dan muda, serta di sektor formal dan informal.”

Sumber: @zahraamalias