Dua Sisi Praktik Politik: Intimidatif atau Pencitraan

Dua Sisi Praktik Politik: Intimidatif atau Pencitraan
©motulz

Politik pada intinya cuma ada dua hal. Kalau bukan intimidatif, ya gimana caranya membuat orang lain terkesan (pencitraan). Dari dulu sudah begitu. Persenjataan, misalnya, kalau tidak untuk menakut-nakuti, ya paling pamer kecanggihan.

Dalam pada itu, sebenarnya politik bermain pada level perasaan. Tujuannya supaya bisa mendominasi orang lain. Dari dulu sudah begitu.

Intinya, dunia ini hanya ada dua sisi: sisi yang satunya ditempati oleh orang-orang yang mau berkembang dan sisi lainnya diisi oleh orang-orang yang menghalangi. Sebab perbedaan itulah kemudian muncul aturan-aturan tentang kehidupan yang bertujuan untuk mendamaikan setiap ketegangan yang muncul.

Terkadang ada orang yang mau berkembang, tetapi dilakukan dengan cara sporadis. Nggak mikir. Akibatnya, digebukin orang sekampung.

Ada pula orang yang secara perkembangannya sudah mengikuti kaidah-kaidah kehidupan, tetapi dalam perkembangannya dianggap bisa menghalangi perkembangan orang lain. Ya harus dihambat untuk berkembang.

Di dunia persekolahan, kita diajarkan tentang penggunaan otak dalam berkesimpulan. Sementara perasaan, kalau boleh, titip dulu sama ibu kos. Tujuannya, supaya dalam kita mengarungi dunia, kesimpulan-kesimpulan kita sebisanya rasional dan tidak diselimuti oleh perasaan (prasangka).

Sebab dulu terbukti, sebelum kemajuan sains, prasangka manusia sering kali mengakibatkan petaka. Taruhlah prasangka atas bisikan gaib “kalau dia itu kaya karena bersekutu dengan iblis”.

Akibatnya, semua orang berbondong-bondong menjauhinya lantaran dalam ajaran agama perilaku tersebut sesat. Barulah kemudian sains membuktikan kalau kekayaannya itu diperoleh dari kerja kerasnya selama ini karena berhasil bersekutu dengan CIA, misalnya.

Tetapi dunia persekolahan kita lupa, atau memang disengaja, bahwasanya dunia manusia, khususnya yang berhubungan dengan orang lain, merupakan gejala non-alami. Hukum-hukum rasionalnya sama sekali tidak punya rujukan alamiahnya.

Kira-kira apa coba alasan mengapa kita harus menaati hukum sementara dulu, atau bahkan nanti, orang tidak lagi hidup di bawah naungan negara?

ISIS, misalnya. Orang-orang itu tidak mau menaati hukum lantaran baginya, negara merupakan praktik yang dibuat-buat. Dan lucunya, kita diminta untuk menaati, bahkan diminta untuk mati demi negara!

Bagi ISIS, suatu kematian haruslah di jalan agama. Atau barangkali, yang hiper-globalizer menganggap peran negara berkurang lantaran kemajuan teknologi.

Kekeliruan dunia persekolahan ialah mengira bahwa manusia harus dibebaskan dari prasangka. Paling tidak, hanya prasangka sains yang dianggap correct.

Padahal, praktik di luar dunia persekolahan, yang itu menyangkut fasis, biasanya persekolahan diisi dengan materi-materi yang menyangkut serba teknis dan minim analisis. Dan elite politiknya sibuk bekerja membuat rakyatnya terkesan.

Kalau dulu, pamer senjata, pamer baris-berbaris, pamer kemewahan. Kalau sekarang, gejalanya lain lagi. Sekalipun dianggap bukan fasis, tetapi segala pencitraan merupakan upaya membuat orang lain terkesan. Ada yang unjuk baliho segedek hantu. Ada yang bertuliskan “siap jungkir balik”. Ada yang blusukan. Ada pula yang memamerkan kemiliterannya.

Maka dari itu, kalau suatu kesimpulan politik dianggap rasional, taruhlah kemenangan Jokowi, aku boleh curiga kalau rezim ini fasis modern. Sebab buktinya, beredarnya iklan-iklan yang menyangkut perkembangan teknologi sama sekali luput dari analisis kita; bahwa pemasaran produk tersebut nantinya pasti mengguncang stabilitas politik dan keamanan.

Toh kalaupun kemenangan Jokowi tidak rasional, dalam artian pemilih berhasil dibuatnya terkesan lewat pencitraan, harus diingat, lawan di seberang sana siap melakukan hal yang intimidatif. Yang notabenenya, dalam politik, bisa menentukan kemenangan.

Iwan Rahmat (Weins)