E-Budgeting Warisan Ahok di Era Anies

Nalar Warga – E-Budgeting direncanakan sejak zaman Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2013, lewat Pergub No. 145 tahun 2013. Sistem dijalankan ketika Ahok
©Merdeka

Nalar Warga – E-Budgeting direncanakan sejak zaman Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2013, lewat Pergub No. 145 tahun 2013. Sistem dijalankan ketika Ahok jadi Gubernur DKI dan melakukan pembahasan APBD DKI 2015. Pergub tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Karena penerapan sistem e-Budgeting itu, Ahok bisa membongkar anggaran siluman. Masalahnya, muncul dua versi APBD-P DKI 2014 sehingga memunculkan kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) senilah Rp120 miliar. Karena itu, Ahok ribut dengan anggota DPRD.

Tapi sistem e-Budgeting era Ahok tidak mudah dijebol. Mengapa? Karena DKI di era Ahok sudah menerapkan e-Planning. Jadi, rencana kerja jangka menengah dan panjang telah dimasukkan ke dalam e-Planning.

Ini tidak mungkin diubah. Mengapa? Karena sudah ada Perda-nya dan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Tentu dasarnya sangat kuat karena telah melewati kajian akademis yang menyeluruh dan penyusunan melibatkan uang negara.

Kalau Anies mengajukan anggaran di luar e-Planning, maka otomatis ditolak oleh sistem. Apalagi sistem ini terhubung dengan KPK dan BPK. Pelanggaran terhadap itu akan jadi target KPK.

Kalau anggaran yang disusun telah sesuai dengan e-Planning, maka masih ada lagi e-Budgeting. Detail anggaran itu akan diuji oleh sistem database e-Budgeting. Kalau tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka otomatis ditolak; tidak boleh diajukan ke DPRD.

Kalau anggaran sesuai e-Budgeting, masih ada e-Procurement. Contoh: satu mata anggaran Rp100 ribu tapi dianggarkan Rp500 ribu, maka otomatis akan ditolak oleh sistem database.

Ini akan berdampak kepada makin membesarnya sisa anggaran tidak terpakai karena tidak sesuai dengan e-Procurement. Apalagi pejabat pemangku anggaran tidak mau masuk penjara alias takut sendiri, karena sudah dideteksi oleh sistem adanya pelanggaran.

Kalau semua sistem database bisa dilewati, masih ada lagi database pendapatan yang berkaitan dengan PAD dan pendapatan daerah. Anggaran belanja harus bisa memastikan pertumbuhan pendapatan daerah. Untuk mengetahui itu, bisa dilihat ada peningkatan pendapatan.

Ada lagi UU dan Permen yang mengatur sehingga secara transparan bisa dianalisis oleh Mendagri apakah belanja itu telah memenuhi unsur kepatutan atau tidak. Kalau tidak, maka akan ditolak oleh Mendagri. Jadi memang ketat sekali.

Baca juga:

Anies angkat bicara terkait polemik dokumen Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020. Termasuk soal adanya kegiatan yang janggal dan ditemukan oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta.

Misal, rencana pembelian lem aibon Rp82,8 miliar dan pulpen sebesar Rp123,8 miliar oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Singkatnya, Anies menyalahkan sistem anggaran warisan Ahok. Dianggap e-Budgeting era Ahok tidak smart, yang masih membutuhkan input secara manual. Benarkah?

Apa yang dilakukan Anies selama ini? Dia berusaha mengubah dengan memisahkan e-Planning dan e-Budgeting. Akibatnya, e-Budgeting hanya berfungsi pengelektronikan data yang membutuhkan input data manual, bukan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi.

Itu sebabnya Anies tidak mau ada transparansi. Jadi, data input di web beda dengan planning. Sangat berbeda dengan era Ahok.

Di era Ahok, proses anggaran, mulai dari penyusunan rencana kerja pemerintah daerah di eksekutif hingga pembahasannya di DPRD, seluruhnya diunggah untuk publik. Mengapa? Karena e-Planning di Bappeda dan e-Budgeting di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sudah terintegrasi, sehingga entri data tidak perlu manual.

*Salma Brecht

    Warganet

    Pengguna media sosial
    Warganet

    Latest posts by Warganet (see all)