Nalar Politik – Indikator Politik Indonesia mencatat publik nasional masih lebih banyak yang menilai negatif keadaan ekonomi nasional. Terdapat 33,3 persen yang menilai buruk/sangat buruk. Sebaliknya, yang menilai baik/sangat baik 24,5 persen, sedang 4,1,5 persen, dan yang tidak tahu/tidak jawab 0,7 persen.
“Kebanyakan menilai kondisi ekonomi nasional sedang saat ini. Lebih banyak yang menilai buruk/sangat buruk dibanding baik/sangat baik,” jelas Indikator Politik Indonesia dalam rilisnya, Minggu, 9 Januari 2022.
Namun, dalam enam bulan terakhir, kondisi ekonomi nasional mulai terlihat membaik, meski yang menilai buruk masih lebih banyak. Trennya meningkat dari 13,5 persen pada Juli 2021 menjadi 24,5 persen di Desember 2021.
Penilaian buruk dari warga tersebut juga terlihat untuk kondisi pemberantasan korupsi. Warga yang menilai baik/sangat baik (29,3 persen) lebih rendah ketimbang yang menilai buruk/sangat buruk (36,9 persen).
“Warga lebih banyak yang menilai buruk/sangat buruk keadaan pemberantasan korupsi di pemerintahan saat ini.”
Untuk kondisi nasional lainnya seperti politik, keamanan, penegakan hukum, dan ekonomi rumah tangga, secara umum warga menilai baik/sangat baik.
Pada kondisi politik nasional, misalnya, lebih banyak warga yang menilai sedang (43,4 persen), 27,9 persen yang menilai baik/sangat baik, 21 persen buruk/sangat buruk, dan 7,7 persen yang tidak tahu/tidak jawab.
Untuk keamanan, kebanyakan menilai kondisinya sekarang baik/sangat baik (58 persen), 29,5 persen yang menilai sedang, dan 11,4 persen yang menilai buruk/sangat buruk. Selebihnya, 1,2 persen tidak tahu/tidak jawab.
Baca juga:
- UU Cipta Kerja Dukung Peran Pelaku Usaha dalam Ketahanan Ekonomi Nasional
- Evaluasi Publik Nasional atas Kondisi Ekonomi-Politik 2021 dan Harapan 2022
Dalam hal penegakan hukum, terdapat 41 persen yang mengatakan baik/sangat baik. Sebaliknya, 24 persen yang menilai buruk/sangat buruk. Yang mengatakan sedang 31,9 persen dan yang tidak tahu/tidak jawab 3,0 persen.
Terakhir, kondisi ekonomi rumah tangga saat ini dibanding tahun lalu, kebanyakan menilai lebih/jauh lebih baik (37,5 persen), tidak ada perubahan 32,5 persen, lebih/jauh lebih buruk 29,5 persen, dan yang tidak tahu/tidak jawab 0,5 persen.
Masalah yang menurut warga harus segera pemerintah selesaikan hanyalah lapangan pekerjaan/pengangguran, pemberantasan korupsi, dan pengendalian harga barang-barang pokok.
“Di tingkat nasional, paling banyak warga merasa masalah paling mendesak yang harus pemimpin nasional selesaikan dalam lima tahun ke depan adalah menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran, kemudian pengendalian harga-harga kebutuhan pokok dan pemberantasan korupsi.”
- Ganjar Pranowo Unggul di Internet dan Media Sosial - 4 Maret 2023
- Orang NU Lebih Pilih Ganjar yang Nasionalis daripada Anies yang Islamis - 2 Maret 2023
- Partai dan Politisi Berebut Ingin Jadi NU - 19 Februari 2023