Ekonomi Politik Perdesaan; Hadirnya Negara ke Desa

Ekonomi Politik Perdesaan; Hadirnya Negara ke Desa
©Kagama

Sudah banyak seminar maupun kajian akademik tentang ekonomi politik perdesaan. Bahkan teman saya pernah berkelakar, ”kertas hasil seminar maupun kajian, jika disusun, bisa mencapai bulan.”

Tidak bisa kita hitung pula berapa uang yang mereka keluarkan untuk membiyai berbagai kajian itu. Silih berganti pimpinan yang memimpin Indonesia, sekian dasawarsa kita memikirkan, menganatomi ekonomi politik perdesaan, namun hasilnya tidak membawa perubahan apa-apa di desa. Pemerintah sibuk menghitung rezeki hasil keringat rakyat.

Kredo pembangunan tidak lebih dari sekadar menghibur rakyat. Birokrasi telah menjadi lembaga perbaikan gizi bagi sebagian aparat maupun para LSM yang mempunyai kepentingan dengan birokrasi.

Sementara mayoritas masyarakat menjadi pusat pemberdayaan termarjinalkan dan terhempas dari realitas sosial di masyarakat. Mereka tidak bisa menikmati hasil-hasil pembangunan, memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Bahkan bisa berakibat buruk manakala masyarakat akan menarik diri dari kesetiaannya pada pemerintah, dan membentuk getho. Kita khawatirkan pula sikap-sikap ini akan berkelanjutan. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu masalah sosial yang terus-menerus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita sehari-hari.

Karena itu, apa yang menjadi soal selama ini adalah apa yang kita namakan ekonomi kerakyatan atau ekonomi berbasis desa. Sehingga, ekonomi politik perdesaan adalah usaha sadar pemberdayaan ekonomi rakyat banyak. Sasaran utamanya adalah menggerakkan potensialitas desa sehingga menimbulkan perubahan-perubahan sosial ekonomi pada masyarakat.

Ini berarti transformasi besar-besaran dari kebudayaan pertanian tradisional menuju kebudayaan industri (alisasi) masif di desa menjadi keharusan. Transformasi tidak cukup hanya mendirikan mall-mall atau supermarket. Sangat kita perlukan transformasi sosial, teknologi, dan cara hidup bermasyarakat. Artinya, perlu adanya transformasi kebudayaan ke desa.

Industrialisasi desa merupakan conditio sine gua non. Sebab kesejahteraannya tidak mungkin meningkat dengan lahan kurang dari dua hektare, apalagi lahan kering. Walau dengan teknologi dan manajemen pertanian mutakhir sekalipun. Dengan demikian, penduduk perdesaan, yang merupakan sebagian besar penduduk Indonesia, harus memperoleh penghasilan dari industri dan jasa di perdesaan.

Baca juga:

Menjadi persoalan apakah gagasan ekonomi perdesaan ini bisa kita terapkan, sementara pembangunan di Indonesia sudah telanjur menerapkan developmentalisme. Dengan demikian, konsep pembangunan semestinya selalu berarti suatu proyek humanisasi. Merangkul aspek pembebasan manusia desa, partisipasi masyarakat desa secara penuh, dan pembebasan struktur. Di dalamnya manusia melaksanakan peran sesuai dengan statusnya.

Otonomisasi dan Independensi Desa

Memperbincangkan ekonomi politik perdesaan memang tidaklah terlepas dari lingkup kebijakan publik di suatu negara. Hadirnya negara ke desa yang berlaku secara legal formal berimplikasi banyak pada perubahan besar terkait dengan independensi desa dalam mengatur perekonomiannya. Secara garis besar, desa merupakan entitas sosio ekonomi yang merdeka dan terbebas sama sekali dari pengaturan negara.

Adapun pelbagai macam studi antropologis yang mengkaji tentang desa seperti yang Duto Sosialismanto lakukan pada 2006 berjudul Hegemoni Negara, Ekonomi Politik Perdesaan Jawa melihat proses ekonomi politik yang berlangsung di perdesaan bernuansa kapitalisme periferi. Hal itu karena moda dan alat produksi dalam melakukan aktivitas kegiatan perekonomian di perdesaan masih bercorak ekstraktif dan subsisten.

Adapun nilai lebih yang menjadi hasil dari proses produksi sedemikian tersebut hanyalah bersifat mikro material. Oleh karena itu, adanya upaya improvisasi terhadap peningkatan faktor produksi maupun moda produksi masih sangatlah minim.

Ada beberapa poin yang bisa kita petik. 1) Proses redistribusi material ekonomi sendiri berjalan secara seimbang dan setara dengan memanfaatkan modal sosial antarwarga negara. 2) Penyaluran dana di perdesaan yang masih mikro menjadikan ketimpangan ekonomi sangatlah minim terjadi.

Hal itulah yang bisa kita simak dari perkembangan kearifan lokal dalam pengaturan redistribusi perekonomian di desa, seperti halnya lumbung, banjar, dan lain sebagainya. Artinya, dengan adanya kearifan lokal tersebut, perdesaan mengatur perekonomian diatur secara adil dan seimbang. Adapun potensi sumber daya alam yang desa miliki sejatinya memiliki potensi sumber daya ekonomi besar dalam bentuk pengusahaan ulayat (Duto Sosialismanto, 2006).

Dalam rezim pengaturan sumber daya ekonomi di tingkat perdesaan kita kenal sebagai istilah common pool resources. Istilah ini sebagai bentuk pengelolaan bersama yang setiap anggota komunitas masyarakat lakukan. Dalam mekanisme pengelolaan bersama tersebut, setiap anggota masyarakat memiliki cara untuk memastikan bahwa sumber daya alam terbagi secara merata (Garret Hardin, 1968).

Pengaturan oleh negara lebih bisa fleksibel dan berlaku secara simultan dan gradual. Hal inilah yang menjadi karakteristik khas dari sebuah negara untuk melakukan monopoli tunggal atas pelayanan publik tersebut.

Halaman selanjutnya >>>