Ekspansi Industri di Pesisir Pantai Jawa

Ekspansi Industri di Pesisir Pantai Jawa
©Portonews

Tanah memiliki sejarah besar dan panjang dengan berbagai lika-liku, drama dalam tragika dan euforia. Dalam perebutan tanah, baik oleh sesama individu dalam masyarakat maupun perebutan paksa oleh negara, dalam hal ini melucuti hak milik, land expropriation/land dispossesion, serta perebutan paksa dalam arti pendakuan sepihak atas tanah, land appropriation, semuanya menjadi drama kehidupan yang mengalir darah dan air mata (Dhakidae, 2019).

Kebijakan Pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan skala yang cukup besar terus digiatkan. Salah satu dari agenda tersebut menjadikan wilayah pesisir pantura sebagai basis pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan ekonomi nasional. Beberapa daerah dari Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga ke wilayah Jawa Timur menjadi salah satu agenda inventasi berkualitas yang bersinergi dengan UMKM.

Konsep pemerintah dalam menciptakan iklim pertumbuhan ekonomi tersebut mencoba membuka jalur investasi masuk diharapkan dapat mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Wilayah pesisir pantura merupakan basis yang cukup menjanjikan sebagai tempat pertumbuhan investasi.

Hal ini dilihat dari sepanjang jalur pantura ada 70 kawasan industri potensial Banten 12 kawasan, Jakarta 2 kawasan, Jawa Barat 39 kawasan, Jawa Tengah 6 kawasan, Jawa Timur 11 kawasan. Pembangunan wilayah industri di wilayah pesisir ini sejatinya tak hanya membuka keran inventasi maupun pembuka lapangan pekerjaan potensi yang dihasilkannya pun akan cukup sebanding yaitu dengan hadirnya bahaya pada kerusakan lingkungan.

Tumbuh dan terbukanya lapangan pekerjaan tidak selalu menjadi nilai positif. Hal ini diperlihatkan oleh beberapa kelompok masyarakat yang menolak keras agenda tersebut.

Kendati tidak selamanya pembangunan menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat, narasi ini mereka tolak dengan hanya ada wujud kemiskinan baru yang dibalut dalih kesejahteraan. Sejalan dengan itu, pembangunan tersebut mengundang reaksi yang cukup keras sikap penolakan dari lapisan masyarakat cukup terlihat di beberapa daerah.

Kekhawatiran ini memang terasa cukup logis bagi masyarakat. Di tengah ancaman terhadap bencana yang ditimbulkan oleh proyek pembangunan dengan skala cukup besar tersebut, dampaknya akan makin terasa yaitu tercerabutnya hak-hak hidup masyarakat dari dampak pembangunan.

Di tengah perlawanan dan tidak setujunya dari adanya dampak pembangunan industri, masyarakat sipil mendapatkan tindakan yang tidak manusiawi, ancaman, kekerasan, kriminalisasi sebagai warna kelam yang terjadi di lingkungan masyarakat, hempitan kehidupan yang cukup pelik dengan hadirnya pembangunan industri, bertambah pelik mendapati ruang kebebasan mereka dihancurkan demi kepentingan ekonomi para elite.

Tujuan dari pembangunan ini tidak lain menciptakan iklim investasi besar-besar dengan mengundang para investor masuk ke dalam negeri dengan harapan dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun, dampak pembangunan tersebut tidak seutuhnya dapat menjadi jawaban atas persoalan yang sering terjadi, kerap kali kepentingan profit lebih diutamakan ketimbang dampak pembangunan ini menimbulkan masalah baru seperti potensi krisis ekologi.

Menyoal krisis ekologi di Indonesia sendiri pelbagai krisis ekologi ini muncul. Kemunculan ini tidak lain karena ada bentuk penindasan yang secara sengaja terhadap alam. Alam kerap kali dipandang sebagai komoditas yang secara wajib harus ditundukkan dan diekslpoitasi secara signifikan. Jika melihat situasi dan kondisi hari ini yang terjadi di wilayah pantai pesisir pantura, ancaman dari kegiatan ekonomi ini cukup riskan dirasakan oleh masyarakat yang terdampak.

Perubahan lahan-lahan produktif yang menunjang aktivitas masyarakat harus dicerabut begitu saja demi terciptanya pembangunan industri yang dampaknya akan cukup panjang yaitu kerusakan ekosistem berkepanjangan. Kegiatan pembangunan adalah mengolah sumber alam dan mengubah lingkungan.

Perubahan lingkungan ini dapat memutuskan mata rantai dalam berbagai siklus yang hidup dalam ekosistem, sehingga mengganggu  keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan. Karena itu sangatlah penting agar proses pembangunan dilaksanakan dengan memilihara keutuhan berfungsinya berbagai siklus yang hidup dalam ekosistem ini (Salim, 1986:28).

Penanaman logika antroposentrisme yang memandang prinsip-prinsip etis mengenai lingkungan hidup ditentukan oleh manusia. Cara pandang antroposentris ini menyebabkan manusia mengksploitasi dan menguras alam semesta demi kepentingan dan kebutuhan hidupnya, tanpa cukup memberi perhatian kepada kelestarian alam.

Pola perilaku yang ekspolitatif, deskruktif dan tidak peduli terhadap alam tersebut dianggap berakar pada cara pandang yang hanya mementingkan kebutuhan manusia (Keraf, 2002: 35).

Oleh karena itu, menurut Hull (2008), dengan cara pandang antroposentris ini, olah kemakmuran ekonomi menjadi satu-satunya ukuran dan mengabaikan dampaknya terhadap  kondisi sosial dan lingkungan tempat satu-satunya perekonomian bertopang secara material. Sehingga dari pemahaman ini menculnya sikap yang begitu serampangan terhadap alam, menanamkan sikap skeptis dan memandang keuntungan semata, akhirnya pertumbuhan industri yang terjadi di wilayah pesisir pantai pantura menguras dan mencerabut lahan-lahan produktif.

Menurut (Abdoellah, 2020:158), lingkungan sering kali hanya dilihat dan diperlakukan sekadar sebagai ruang dan sumber daya yang dieksplotasi sedemikian rupa demi kepentingan-kepentingan yang  terbatas dan berjangka pendek. Dengan cara pandang seperti itu, tidaklah mengherankan kalau kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana dan dampaknya sudah banyak kita saksikan.

Peristiwa ini merepresentasikan sangat jelas terjadi di wilayah pesisir laut pantura, lingkungan atau lahan yang sangat berpotensi sebagai tempat aktivitas masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian harus dialihfungsikan 1000 hektare pertanian di Kecamatan Walakota dialihfungsikan industri dan kawasan pendukung perumahan.

Berkembangnya prinsip dengan hanya mengkharuskan alam untuk dieksplotasi  sejalan dengan bertumbuh pesatnya perkembangan kapitalisme. Kapitalisme menyebabkan hilangnya hubungan alam, sesama manusia dan masyarakat. Budaya konsumsi dan mementingkan diri sendiri yang ditumbuhkan oleh sistem ini membuat  orang-orang kehilangan hubungan dengan alam yang dipandang terutama sebagai sumber material untuk perluasan ekspolitasi atas manusia dan masyarakat lainnya  (Magdoff & Foster, 2018:87).

Logika pemerintah Indonesia dalam penciptaan pembangunan indstrusi secara jelas memperlebar kapitalisme tumbuh pesat. Hasilnya akan sangat terasa lahan-lahan yang produktif bagi masyarakat akan tercerabut begitu saja, ruang hidup masyarakat yang terdampak seperti di wilayah Indramayu merusak potensi sumber daya.

Di sisi lain, dampak adanya pembangunan PLTU I yang berbatasan dengan wilayah pesisir laut jawa mengancam para nasib nelayan yang menganggantungkan hidupnya dari hasil laut. Ironi bagi sebuah negeri yang begitu sejahtera jika dilihat dari aspek sumber daya alam harus dikuras dan berganti menjadi industri yang sangat mengancam keberlangsungan hidup.

Banyaknya masyarakat yang bergantung terhadap lingkungan harus mengahadapi kenyataan sulit perebutan ruang hidup di wilayah Cirebon dengan agenda 2000 hektare disipakan untuk industri terpadu warga losari yang menggantungkan hidup di laut, tambak dan pertanian mengalami ancaman dengan kehadiran industri.

Lebih parahnya lagi pendekatan yang dilakukan oleh beberapa perangkat desa dan calo dalam pembebasan lahan tidak benar-benar masuk akal, pendekatan yang represif, ancaman dan itimdasi. Sikap arogansi demi kepentingan ekonomi nampak jelas menindas para masyarakat sipil yang lemah dan menindas alam sesama makhluk hidup.

Di sisi lain ada yang cukup unik ketika pidato presiden memperlihatkan bahwa kurangnya perhatian terhadap kelestraian dan peduli lingkungan. Narasi tersebut sangat jelas “jika ada masalah dalam pembebasan lahan akan dibackup, dibantu agar cepat selesai”.

Argumen tersebut merepsentasikan bahwa negara akan melakukan beragam cara jika ada warga yang menolak lahannya dijual. Penyelesaian konflik alih fungsi lahan di Indonesia  kerap kali menjadi pertarung yang cukup panjang, tidak jarang  alih-alih pendekatan humanisme tindakan represif, teror, penangkapan lebih diutamakan. Tindakan-tindakan semacam ini melanggar hak hidup dan hak asasi mansuai untuk menempati wilayah, dan negara seharusnya menjamin warga negaranya bukan hanya membela kepentingan kaum pebisnis.

Dampak dari pembangunan kerap kali mengubah perilaku masyarakat sekitar. Tuban adalah salah satu yang terdampak dari perubahan paradigma tersebut. (Lefebre 2003: 4) Kehidupan tradisi di desa-desa perlahan-perlahan lenyap dan desa kemudian berubah menjadi kota-kota kecil bagi industri pertanian.

Aktivitas biasa yang terjadi di masyarakat Tuban berubah cukup drastis, masyarakat berbondong-bondong menjadi konsumtif dengan membeli barang-barang yang jika dilihat dalam jenjang kebutuhan ekonominya sangatlah tidak urgent.

Hidup manusia didikte oleh obyek karena harus mengikuti ritme barang yang sudah berubah menjadi tanda yang bermakna sosial. Konsumen tidak lagi membeli barang karena manfaat yang terkandung di dalamnya, tetapi karena dalam kaitan dengan pemaknaan keseluruhan obyek yang diatur oleh tanda (Baudrillard, 2018:60).

Berbeda dari wilayah lainya, di wilayah Desa Pokel para perempuan harus merasakan hal yang cukup pelik. Bertahan hidup dari segala ancaman yang menggerus haknya memaksa mereka kesulitan melakukan produktivitas kegiatan pertaniannya seperti biasa. Hal ini sangat berdampak terhadap kesulitan ekonomi berimbas terhadap ketidakmampuan membiayai anak-anak untuk sekolah.

Salah satu ironi melihat wilayah tersebut kaya akan potensi sumber alam harus dialihfungsikan demi pembangunan industri. Tidak ada jaminan utuh kehadiran industri ini mengangkat para masyarakat sekitar menjadi lebih baik secara nasib, kebalikan justru terjadi kemiskinan terjadi akibat dikeruknya lahan-lahan potensial.

Mengutip Chambers (1987:2), orang luar tidak merasakan kemiskinan desa. Mereka tertarik dan terperangkap dalam kelompok inti perkotaan yang mengembangkan dan menyebarkan ilmu dan kepandaian sendiri sementara kelompok pinggiran pedesaan tersisih dan terlupakan.

Argumen Chambers jika ditarik pada satu peristiwa yang terjadi di daerah Desa Pokel sangat jelas hadirnya insdutri merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran orang luar dalam hal ini golongan cerdas yang tidak merasakan dampak apa-apa atas situasi yang mereka rasakan. Kehadiaran orang-orang ini melalui investasi tidak memberikan dampak signifikan, tersisihnya masyarakat dari dampak pembangunan yang ada.

Kehadiran tambang sejatinya menjadi mitos kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari dampak kehadiran tambang kerap kali menghancurkan kehidupan masyarakat sekitar, krisis air, kesulitan pangan, hak untuk memiliki lingkungan dan udara yang bersih hancur begitu saja ketika pertambangan hadir di wilayah tertentu.

Penambangan merupakan kegiatan yang merusak daya tampung air. Selain merusak sumber daya air, penambangan di lereng-lereng curam juga menyebabkan longsor dan mengotori aliran air sungai dengan reruntuahnnya ( Shiva, 2002:6). Hancurnya ruang-ruang produktif masyarakat diakibatkan dari prinsip pemerintah yang lebih menonjolkan aktivitas ekonomi semata tanpa mengkaji lebih dalam dampak yang akan terasa kelak bagi generasi mendatang.

Kendati kehadiran industri sangat berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi nasional, namun ada bias yang terlihat, mengorbankan masyarakat luas secara signifikan terampas ruang-ruang hidupnya. Potensi dari pembangunan ini berdampak terhadap jangka pendek maupun jangka panjang.

Kelak bencana yang timbul terus-menerus tidak hanya krisis ekologi, lebih dari itu hancurnya ruang-ruang hidup masyarakat dan genarasi mendatang diwarisi kerusakan dari indsutri tersebut. Bencana ini layaknya seperti produksi terus yang terus berjenjang dan pemerintah selaku pemegang kendali sudah seharusnya mengutamakan pembangunan industri baik itu manusianya dan memperhatikan aspek alam sekitar.

    Latest posts by Hamzah Jamaludin (see all)