Ende Darurat Kekerasan pada Anak dan Perempuan

Ende Darurat Kekerasan pada Anak dan Perempuan
©Jovee

Wacana Program Pemerintah Daerah (Pemda) Menuju Kabupaten Ende Layak Anak pada 2023 masih seperti pungguk merindukan bulan. Pasalnya, sejak awal perencanaan program, sosialisasi, sampai dibuatnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Layak Anak, belum juga ada sinyal bahwa Ranperda itu sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Layak Anak. Ini adalah salah satu kendala suprastruktur sebagai dasar untuk menjamin perubahan tatanan sosial yang penting, terutama terwujudnya Kab. Ende sebagai “Rumah Layak Anak”.

Di awal tahun ini, selama Januari 2023, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Ende menangani 4 kasus pencabulan dan persetubuhan anak di bawah umur. Dari kasus ini, 3 korban adalah anak dan 1 korban dewasa.

Kasat Reskrim Polres Ende Iptu Yance Yauri Kadiaman dalam pemberitaan ini mengatakan, “Kabupaten Ende rawan dengan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.” (globalflores.com, 31 Januari 2023, “Selama Bulan Januari 2023 Terjadi 4 Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Ende”).

Pernyataan Iptu Yance Yauri di atas menjadi ide dasar penulisan ini dengan tujuan untuk menggerakkan Pemerintah Daerah, DPRD, NGO/Lembaga Sosial Masyarakatan (LSM), Lembaga Agama, Tokoh Adat, dan para orang tua di Kabupaten Ende agar dapat lebih serius memberi dukungan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan pada upaya perlindungan anak dan perempuan.

Agar judul tulisan ini tidak terkesan bombastis atau mengada-ada, di sini juga akan dipaparkan beberapa pemberitaan terdahulu perihal data kasus kekerasan yang dialami anak dan perempuan di Ende. TribunFlores.com, 25 April 2022 mencatat kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani Polres Ende dari 2021 hingga 2022.

Untuk tahun 2021, kasus kekerasan terhadap anak terdapat 18 kasus dengan kategori kekerasan yang berbeda. 9 kasus persetubuhan, 8 kasus penganiayaan terhadap anak, dan 1 kasus pencabulan. Sedangkan, pada 2022, Polres Ende menangani 4 kasus kekerasan pada anak; dengan 3 kasus persetubuhan dan 1 kasus pencabulan.

Dari beberapa kasus ini, Iptu Yance Yauri memberi keterangan bahwa umumnya pelaku persetubuhan terhadap anak adalah orang dewasa dengan usia rata-rata di atas 40 tahun. (Tommy Mbenu Nulangi (Rep.), “Persetubuhan Anak di Bawah Umur Dominasi Kasus Kekerasan Seksual di Ende, TribunFlores.com, 25 April 2022).

Selain data dari pemberitaan di atas, Divisi Perempuan TRUK F Cabang Ende juga melaporkan ada 35 korban kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan selama kurun waktu empat tahun sejak 2019. Untuk diketahui, Divisi Perempuan TRUK F (Tim Relawan Untuk Kemanusiaan – Flores) merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakatan (LSM) yang bergerak dan bekerja pada isu-isu kemanusiaan.

Baca juga:

Sejak awal Divisi Perempuan TRUK didirikan sebagai suatu lembaga yang secara langsung membantu dan melindungi para korban kekerasan dan pelanggaran HAM, khususnya pada kelompok rentan perempuan dan anak. Dari 35 korban kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Ende yang dilaporkan TRUK, dirincikan sesuai tahun kejadian sebagai berikut:

Pada tahun 2019 TRUK menangani 10 korban dengan rincian 4 korban kekerasan seksual (KS) dan 6 korban perdagangan orang/ human trafficking (PO); Tahun 2020 sebanyak 8 korban, yaitu 3 korban KS, 4 korban PO, dan 1 korban KDRT; Tahun 2021 sebanyak 9 korban: KS 3 orang dan KDRT 6 orang; dan data terakhir tahun 2022 sebanyak 8 korban dengan klasifikasi 5 korban kasus KS, KDRT 2 korban, dan kekerasan berbasis gender daring (KBGD) 1 korban.

Dari data atas fakta Kabupaten Ende yang bergelimang kasus kekerasan pada anak dan perempuan ini, maka tidaklah terlalu berlebihan jika dikatakan Ende darurat kekerasan pada anak dan perempuan. Atau sebagai bentuk autokritik terhadap program Pemda yang tidak terealisasi untuk mewujudkan Ende sebagai Kabupaten Layak Anak, bisa dikatakan Kabupaten Ende adalah daerah yang sangat tidak layak anak. Ini adalah representasi dari ketidakseriusan komitmen pemerintah untuk memberi perhatian pada kasus-kasus terkait anak dan perempuan dan pemenuhan hak-hak mereka di Kabupaten ini.

Sebagai kesan, mengapa program pemerintah yang satu ini tidak berjalan baik, ialah karena perhatian pemerintah yang cenderung bersifat politis dan momental. Ketika mengenang hari-hari besar nasional, seperti Hari Anak, Hari Perempuan, atau Hari Ibu, kampanye jaminan atas hak hidup mereka disuarakan, simpati dan empati dipadukan dalam ekspresi yang tanpa cacat sebagai reklame politik yang narsis.

Segala tokoh dari segi hukum, pegiat sosial, politik, dll., diundang ke Kabupaten untuk memberikan sosialisasi kepada para akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat untuk melegitimasi bahwa pemerintah punya andil, namun setelah itu hiruk pikuk berakhir dan pemerintah pun kembali pikun. Ini sudah menjadi realitas kerja politik yang banal terjadi  di tanah air.

Pemerintah meski menjadi salah satu pengaruh yang sangat kuat untuk menekan laju kasus kekerasan pada anak dan perempuan dari segi suprastruktur politik dengan memproduksi hukum perlindungan anak dan penanganan atas pelaku, tetap saja untuk mencapai hasil yang diharapkan menuju Kabupaten Layak Anak sangat dibutuhkan peran dan kerja sama dari banyak pihak. Anak-anak mesti diawasi secara ketat segala bentuk perilaku dan pergaulan sosialnya.

Di tengah maraknya kejahatan berbasis digital, penggunaan media sosial oleh anak-anak juga mesti dikawal dan dibatasi oleh oang tua. Satu dari sekian banyak sebab terjadinya kasus kekerasan pada anak yang paling sering menjadi perhatian utama ialah pada bagian ini, yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua. Trend juga, beberapa kasus di daerah ini justru orang tua menjadi predator atas anaknya sendiri. Maraknya kasus incest seperti ini yang patut disayangkan.

Orang tua yang seharusnya menjadi home ternyaman untuk anak-anak dapat tumbuh dengan sehat dan dijaga perkembangannya dari segala yang mengancam mereka malah justru menciptakan zona neraka di rumah. Namun, ini sebagai buah pembelajaran, sebab masih 1 dari 1000 orang tua yang mampu menjaga dan melindungi anak-anak mereka secara tepat. Untuk itu, para orang tua juga mesti diberi bekal dengan sosialisasi terkait kekerasan (seksual) terhadap perempuan dan anak.

Halaman selanjutnya >>>
Fancy Ballo