Forum Rektor Indonesia Dorong Inklusivitas Formulasi UU Cipta Kerja

Forum Rektor Indonesia Dorong Inklusivitas Formulasi UU Cipta Kerja
Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Arif Satria

Nalar Politik – Forum Rektor Indonesia berkomitmen mendorong inklusivitas atau keterbukaan formulasi UU Cipta Kerja beserta aturan-aturan turunannya.

Pihaknya berharap, melalui penyerapan aspirasi yang tengah pemerintah galakkan hari ini untuk meraup saran dan masukan terkait UU Cipta Kerja, publik luas bisa terlibat. Sehingga penyusunannya benar-benar sesuai dengan kepentingan publik.

“Kami harap FRI bisa terus terlibat dalam berbagai pasal. Bukan hanya pasal yang menyangkut pasal ketenagakerjaan, tapi juga pasal lain tentang pertanahan, administrasi, dan kemudahan berusaha,” kata Arif Satria selaku Ketua FRI, Senin (14/12).

Arif juga mengungkapkan, dari sekian banyak pasal dalam UU Cipta Kerja, pasal tentang ekosistem investasi dan kegiatan berusaha mendominasi, yakni 39,78 persen. Disusul secara berurutan pasal tentang pengadaan tanah 13,9 persen.

Kemudian, pasal kemudahan proyek strategis nasional 10,75 persen, PSN 10 persen, UMKM 10,77 persen, kemudahan berusaha 7,50 persen, dan ketenagakerjaan 2,69 persen.

Meski pasal soal ketenagakerjaan terlihat sangat kecil dan sangat sedikit porsinya dalam UU Cipta Kerja, pasal ini menjadi perhatian besar oleh publik.

“Orang tak melihat 39 persen maupun 13 persen. Meski porsinya hanya 2,69 persen, isunya sangat sensitif. Ini artinya publik cinta terhadap isu ketenagakerjaan,” ujar Rektor IPB tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mengundang 106 rektor perguruan tinggi se-Indonesia untuk melakukan uji sahih Rancangan Peraturan Pelaksanaan (RPP) UU Cipta Kerja di bidang ketenakerjaan. Mereka tergabung dalam Forum Rektor Indonesia (FRI).

Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, hal ini merupakan komitmen pemerintah dalam menyerap aspirasi berbagai pihak terkait aturan pelaksana UU Cipta Kerja. Sehingga implementasinya nanti mampu mengakomodasi kepentingan banyak pihak.

“Sesuai janji kami dalam rangka menampung masukan/tanggapan maupun saran terhadap rancangan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja,” kata Menaker Ida dalam sambutannya secara virtual di Jakarta.

Adapun penyusunan dan pembahasan RPP, pihaknya mengaku sudah melibatkan unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, dan unsur pemerintah (Tim Tripartit) maupun dengan stakeholders yang lain.

“Kita juga melibatkan para pakar, akademisi, ILO, World Bank, dan Dewan Pengupahan maupun pemangku kepentingan yang lainnya. Selain itu, kami di Kemenaker juga telah melakukan uji sahih di beberapa wilayah, antara lain Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, Gorontalo, Sumatra Utara, dan beberapa daerah lainnya.”

Ia menilai, pertemuan dengan anggota Forum Rektor Indonesia bisa menjadi modal kuat pemerintah untuk terus mengawal keberlangsungan UU Cipta Kerja. Termasuk peraturan pelaksanaannya, agar sesuai dengan harapan bersama.

“Sekali lagi, forum ini bukan sekadar basa-basi, tapi kami ingin benar-benar mendapatkan feedback dari bapak dan ibu sekalian.” [vi]