Nalar Politik – Front Pembela Islam (FPI) tampak tetap konsisten pada gerakan politisasi masjid. Hal itu tegas dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal FPI Munarman.
“Di masa Rasulullah, masjid jadi pusat semua kegiatan, politik hingga strategi perang,” jelas Munarman.
Ia mencontohkan bagaimana rapat yang digelar Rasulullah beragenda mengirimkan pasukan dan utusan ke kaisar Romawi dan Persia untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia.
“Jadi, bila ada yang memisahkan masjid dari politik, itu artinya melakukan sekularisasi dan meneruskan ajaran Snouck Hurgronje, yaitu memisahkan Islam dari politik dan kehidupan,” sambungnya.
Lagi pula, lanjut Munarman, Islam bukan sekadar agama yang hanya mengatur urusan ibadah semata.
“Karena Islam mengajarkan seluruh sendi kehidupan, menuju rahmatan lil alamin. Jadi, bagi saya, seruan itu aneh bila menjauhkan masjid dari politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyerukan agar tidak ada politisasi masjid, di mana pun. Ia imbau supaya masjid tidak dijadikan ajang politik praktis, siapa pun.
“Mencampuradukkan politik praktis dengan agama bisa memicu kerawanan sosial,” terang Wakil Ketua DMI Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin saat menghadiri deklarasi Indonesia Islamic Youth Economic Forum (ISYEF) di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Minggu (15/4/2018).
“Pokoknya, dewan masjid jadi fasilitator semua masalah,” tegasnya.
___________________
Artikel Terkait:
- Kebebasan Ekonomi dan Hak Sehat di Masa Pandemi - 31 Juli 2021
- Agenda Politik 2024 di Balik Revisi Statuta UI - 25 Juli 2021
- Megawati Paling Diuntungkan atas Kejatuhan Gus Dur - 24 Juli 2021