Nalar Politik – Front Pembela Islam (FPI) tampak tetap konsisten pada gerakan politisasi masjid. Hal itu tegas dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal FPI Munarman.
“Di masa Rasulullah, masjid jadi pusat semua kegiatan, politik hingga strategi perang,” jelas Munarman.
Ia mencontohkan bagaimana rapat yang digelar Rasulullah beragenda mengirimkan pasukan dan utusan ke kaisar Romawi dan Persia untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia.
“Jadi, bila ada yang memisahkan masjid dari politik, itu artinya melakukan sekularisasi dan meneruskan ajaran Snouck Hurgronje, yaitu memisahkan Islam dari politik dan kehidupan,” sambungnya.
Lagi pula, lanjut Munarman, Islam bukan sekadar agama yang hanya mengatur urusan ibadah semata.
“Karena Islam mengajarkan seluruh sendi kehidupan, menuju rahmatan lil alamin. Jadi, bagi saya, seruan itu aneh bila menjauhkan masjid dari politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyerukan agar tidak ada politisasi masjid, di mana pun. Ia imbau supaya masjid tidak dijadikan ajang politik praktis, siapa pun.
“Mencampuradukkan politik praktis dengan agama bisa memicu kerawanan sosial,” terang Wakil Ketua DMI Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin saat menghadiri deklarasi Indonesia Islamic Youth Economic Forum (ISYEF) di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Minggu (15/4/2018).
“Pokoknya, dewan masjid jadi fasilitator semua masalah,” tegasnya.
___________________
Artikel Terkait:
- Kalangan Profesi Hukum Harus Dukung Penuh UU Cipta Kerja - 5 Januari 2021
- KPPU Dukung Persaingan Usaha yang Sehat di UU Cipta Kerja - 4 Januari 2021
- Koperasi dan UMKM Dapat Keistimewaan dalam UU Cipta Kerja - 4 Januari 2021