Gara-Gara Teroris, Nalar Pemerintah Jadi Tak Waras

Gara-Gara Teroris, Nalar Pemerintah Jadi Tak Waras
Ilustrasi: reddit.com

Serentetan aksi teroris baru-baru ini tak hanya menyisakan duka begitu mendalam. Aksi-aksi nakal nan bejat oleh orang-orang tak bertanggung jawab itu ternyata juga memicu pemerintah untuk bersikap (dan bertindak) di luar nalar sehat alias tak waras.

Lihat saja imbauan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Lantaran ketakutan akut akibat aksi bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya, ia lalu mendorong RUU Antiterorisme yang tengah dibahas di Panja agar segera disahkan dengan cara-cara yang sama sekali tidak patut: mengenyampingkan HAM demi stabilitas dan keamanan negara.

“Singkirkanlah HAM. Keamanan yang penting, stabilitas yang penting. Sudahlah. Kalau kita dikit-dikit takut HAM tapi stabilitas keamanan tidak terjaga, gimana?” katanya seperti dilansir Kumparan.

“Yang penting kita aman, stabil. Jangan dikit-dikit dihantui oleh HAM,” tambahnya menegaskan.

Weleh-weleh. Apa-apaan Pak Tjahjo ini? Hanya demi negara kok malah ingin mengorbankan hak asasi manusia? Sungguh tiada beda dengan para teroris nakal sendiri: demi surga, manusia-manusia lain, bahkan anak-anaknya sekalipun seperti keluarga teroris di Surabaya kemarin, dikorbankan. Benar-benar tak waras.

Lihat juga: Bangkitnya Sel-Sel Tidur Teroris

Tidak masalah memang untuk mencontoh sejumlah negara maju yang mengedepankan stabilitas dan kemanan negara dalam meredam aksi teror. Tapi, pertanyaannya, negara maju yang mana yang mempraktikkan hal seperti itu, mengabaikan HAM demi stabilitas negara? Saya kira tidak ada.

Coba kita telisik mengapa negara-negara dunia, umumnya di benua Amerika, Australia, dan Eropa, bisa sampai maju seperti hari ini. Apakah karena mengabaikan HAM? Tidak. Faktor pengutamaan perekonomianlah yang membuat mereka-mereka itu bisa maju sedemikian rupa.

Secara umum, ciri-ciri negara maju adalah tingginya aspek ekonomi warga (pendapatan per kapita). Ini didukung penuh dengan kualitas warga-warganya sendiri, di mana tingkat pendidikan dan produktivitas sebagai ukurannya. Dan ciri utama lainnya, tentu saja, adalah penguasaan teknologi.

Hal itulah yang tampak jelas bisa kita simak dari negara-negara anggota Uni Eropa, Non-Uni Eropa, dan negara bukan Eropa sebagaimana IMF dan Bank Dunia pernah golongkan. Jadi, tak ada faktor pengabaian apalagi sampai penyingkiran HAM dari warga-warga mereka yang mendorongnya hingga maju. Justru sebaliknya, salah satunya, meninggikan sifat kemandirian warga, menjaga HAM.

Lihat juga: Teror Mengganas, Ketegasan Jokowi Menggila, Netizen pun Kian Geram

Jadi, jika benar Pak Tjahjo ingin mencontoh negara-negara maju, ingin menempatkan Indonesia sebagai salah satu bagian di dalamnya, maka ketiga ciri di atas tadi harus bisa diwujud-nyatakan. Tapi ini, alih-alih ingin memajukan bangsa, yang ada justru pengarahan kepada alam kegelapan yang sudah bertahun lamanya ditinggalkan manusia.

Ataukah Indonesia memang hendak diarahkan seperti Suriah? Mesir? Libya? Negara-negara di kawasan Timur Tengah ini memang mengabaikan HAM. Tetapi, sungguh mereka bukanlah negara-negara maju, apalagi yang berkondisi aman bagi warga. Inilah contoh konkret betapa kehidupan negara akan amburadul jika mengabaikan hak-hak sosial-politik-ekonomi warga-warganya.

Mencontoh Singapura? Membatasi kebebasan pers dan oposisi politik memang jadi pemicu mengapa negeri ini bisa begitu maju. Tetapi itu satu faktor kecil saja dari sekian banyak faktor yang ada. Bahwa pengelolaan perekonomian, lagi-lagi, seperti asuransi dan subsidi rumah tangga serta perkawinan silang antara program KB dan pajak, adalah pemicu utamanya. Ya, meski tetap mengandung unsur pelanggaran HAM di dalamnya—pengecualian.

Sekalipun itu juga sudah diisyaratkan oleh Presiden Jokowi, tetapi toh Jokowi bukan penentu utama di alam demokrasi. Posisinya hanyalah sebagai wakil warga saja. Dalam bahasa lain, Jokowi adalah babunya rakyat; kepentingan warga di atas kepentingan Jokowi, negara.

Lihat juga: Wajah Islam Jokowi

Selain Tjahjo, ada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir. Meski agak soft dari pernyataan Tjahjo, tetapi imbauannya kepada seluruh rektor di perguruan tinggi untuk menindak, memecat, dosen-dosen yang menganut radikalisme, menyebarkan paham radikal di kampus, juga sangat bermasalah.

“Sudah saya perintahkan semua (rektor) mendata orang-orang (dosen) yang masuk dalam kelompok radikal. Kami bekerja sama dengan BNPT, BIN terkait hal-hal yang ada di kampus seluruh Indonesia. Tujuannya adalah kami ingin menjaga Indonesia harus dalam benteng wawasan kebangsaan,” ujarnya di Detik.

Bahkan, dalam pemberitaan di Pikiran Rakyat, di sana dituliskan bahwa Nasir sendiri mengaku sudah memecat seorang dekan dan tiga dosen di Institut Teknologi Sepuluh November lantaran diduga kuat menebar radikalisme. Upaya ini adalah bagian dari empatinya atas tragedi mematikan di Surabaya di mana setiap kampus harus menjadi gerbang utama penangkalan radikalisme.

“Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apa pun. Kalau sudah diduga dan terbukti ada dosen dan mahasiswa yang melenceng ke arah terorisme, laporkan segera ke kepolisian,” imbaunya.

Buset dah. Pemerintah kita kok jadi terseret arus keamburadulan begini? Takut sih takut, tapi jangan sampai meniadakan nalar sehat dong. Apalagi sekelas Menristek Dikti, yang saya yakin menguasai betul bagaimana cara-cara elegan dalam mengelolah lembaga pendidikan.

Jangan Jadi Bangsa Pekok

Jika cara-cara seperti itu terus dipertahankan oleh pemerintah, saya khawatir, pernyataan Amien Rais soal Indonesia adalah bangsa pekok (bodoh) itu benar-benar akan menuai wujud aslinya. Bagaimana tidak pekok, di saat negara-negara lain masif berlomba-lomba dalam memajukan ilmu pengetahuan, kebebasan berpikir, bangsa ini justru diarahkan pada pembatasan eksistensi, yang kita tahu, sangat vital dalam pembangunan bangsa.

Bahwa memerangi terorisme dan radikalisme itu adalah keharusan, iya. Tetapi, jika cara-cara seperti itu yang ditempuh, tunggu dulu. Ada cara yang jauh lebih berefek jangka panjang ketimbang meraih hasil-hasil yang sifatnya sesaat.

Para pelaku aksi teror (bom bunuh diri) memang harus dihukum seberat-beratnya. Tetapi siapa yang bisa menghukum orang yang sudah mati? Dalam keyakinan kaum beragama, hanya Tuhan-lah yang dimungkinkan sebagai hakim atas perbuatannya.

Karena kemustahilan menghukum pelaku yang sudah mati, maka bukan hukuman dalam bentuk fisik lagi yang patut kita canangkan, melainkan upaya penyadaran kepada mereka-mereka yang mungkin akan dan sedang terpapar oleh paham-paham ekstremis dan radikal-brutal.

Kita tahu, pemicu aksi terorisme ini juga lebih banyak dipantik oleh propaganda-propaganda, terutama di media sosial. Dampak dari propadanda-propadanda inilah, disasari atau tidak, memicu bangkitnya sel-sel tidur teroris. Dan dampak nyatanya, ya tragedi beruntun mulai dari kerusuhan di Makob Brimob hingga ledakan bom di Surabaya kemarin itu.

Apakah bisa kita menghukum orang-orang yang punya pemikiran seperti itu? Tidak. Yang paling layak untuk dilakukan terhadapnya adalah deradikalisasi. Melalui apa? Salah satu yang terbaik adalah dengan kontranarasi ekstremisme-terorisme.

Lihat juga: Dari Islam Muram dan Seram menuju Islam Cinta dan Ramah

Tentang ini, ada banyak sekali yang bisa dilakukan. Jika pemerintah memang berniat untuk menghancur-leburkan paham-paham yang merusak itu, saya kira patut belajar pada Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks), tentang bagaimana lembaga ini membangun program Countering Violent Extremism—bekerja sama dengan Qureta dan PPIM UIN Jakarta—dalam rangka merespons isu dan aksi brutal tersebut.

Selain menghadirkan Workshop dan Pelatihan Menulis Esai Kontra-Terorisme, Lomba Esai Intoleransi dan Ekstremisme di Indonesia, Indeks juga mengupayakan program kontranarasi terorisme melalui penyebaran materi-materi seputar itu dalam bentuk topik-topik perkuliahan. Seluruh materi itu bisa diakses bebas di portal Kuliah Qureta.

Tujuannya apa? Yakni menyediakan akses pada warga agar bisa mempelajari isu-isu seputar radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Juga, bagaimana menangkal narasi-narasi propagandanya, terutama di media sosial.

Hukum Berasas Kebebasan

Bapak-Bapak Menteri, termasuk untuk Presiden Jokowi yang sangat saya hormati, janganlah arahkan bangsa ini ke alam kegelapan yang sudah lama berlalu itu. Banyak-banyak belajarlah pada bangsa-bangsa Eropa dan Amerika yang kini menuai kemajuannya karena menempatkan ide kebebasan sebagai nilai utama dalam kehidupan sosial, politik, juga ekonomi.

Supremasi hukum memanglah harus berada di garda depan. Hanya ingat, sebagaimana filsuf kebebasan John Locke pernah uraikan, tujuan hukum bukanlah untuk menghapus atau membatasi kebebasan individu (warga), melainkan untuk melestarikan dan memperbesar kebebasan itu.

Locke pun sadar, tanpa supremasi hukum, kebebasan tidak akan pernah ada. Meski hukum bersifat mengikat, tetapi ia (hukum) tidak bisa memaksa setiap individu untuk menyerahkan seluruh hak-hak alamiahnya (hak hidup, kebebasan, dan properti pribadi) pada otoritas (negara/pemerintah). Justru hukum ada untuk menjaga hak-hak yang sudah ada sebelum negara ini diinstitusikan seperti sekarang.

Individu yang bebas tidak boleh dibikin tunduk pada kehendak yang sewenang-wenang, termasuk oleh negara. Tiap orang harus bebas menjalani hidup yang mereka pilih (dan bertanggung jawab) selama tidak melanggar hak yang sama pada yang lain. Dan kebebasan semacam ini, sekali lagi, hanya bisa ada selama hukum mampu melindungi dan menjaminnya.

Lihat juga: Menjadi Manusia Utuh dengan Jalan Kebebasan

Ya, kebebasan memungkinkan setiap dari kita untuk memaknai hidup, untuk menentukan apa yang menurut kita penting untuk dijalani. Sementara adanya negara diperuntukkan guna menghukum mereka yang merampas hak kebebasan.

Tujuan Bapak-Bapak Menteri, juga Presiden Jokowi, saya akui, memang mulia. Tetapi upaya menciptakan surga di bumi, pinjam kata Karl Popper, hanya akan melahirkan neraka-neraka jahanam. Karena itu, bangunlah bangsa ini bukan demi kesempurnaan, melainkan yang lebih baik dan bebas—sebuah dunia di mana lebih banyak keputusan bisa dibuat dengan cara-cara yang benar oleh orang-orang yang tepat.

Hasilnya, tentu saja, tidak akan serta-merta menghapus seluruh kejahatan yang bergentayangan seperti hari ini. Tetapi, paling tidak, upaya yang demikian ini bisa meminimalisasi hal-hal yang memang adanya tidak manusawi. Optimislah.

Maman Suratman
Maman Suratman 14 Articles
Mahasiswa Filsafat UIN Yogyakarta