Gara-Gara Teroris, Nalar Pemerintah Jadi Tak Waras

Gara-Gara Teroris, Nalar Pemerintah Jadi Tak Waras
©Reddit

Serentetan aksi teroris baru-baru ini tak hanya menyisakan duka begitu mendalam. Aksi-aksi nakal nan bejat oleh orang-orang tak bertanggung jawab itu ternyata juga memicu pemerintah untuk bersikap (dan bertindak) di luar nalar sehat alias tak waras.

Lihat saja imbauan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Lantaran ketakutan akut akibat aksi bom bunuh diri teroris yang terjadi di Surabaya, ia lalu mendorong RUU Antiterorisme yang tengah jadi pembahasan di Panja agar segera sah dengan cara-cara yang sama sekali tidak patut: mengesampingkan HAM demi stabilitas dan keamanan negara.

“Singkirkanlah HAM. Keamanan yang penting, stabilitas yang penting. Sudahlah. Kalau kita dikit-dikit takut HAM tetapi stabilitas keamanan tidak terjaga, gimana?” katanya di Kumparan.

“Yang penting kita aman, stabil. Jangan dikit-dikit dihantui oleh HAM,” tambah Tjahjo menegaskan.

Weleh-weleh. Apa-apaan Pak Tjahjo ini? Hanya demi negara kok malah ingin mengorbankan hak asasi manusia? Sungguh tiada beda dengan para teroris nakal sendiri: demi surga, manusia-manusia lain, bahkan anak-anaknya sekalipun, seperti keluarga teroris di Surabaya kemarin, dikorbankan. Benar-benar tak waras.

Tidak masalah memang untuk mencontoh sejumlah negara maju yang mengedepankan stabilitas dan keamanan negara dalam meredam aksi teroris. Tetapi, pertanyaannya, negara maju mana yang mempraktikkan hal seperti itu, mengabaikan HAM demi stabilitas negara?

Coba kita telisik mengapa negara-negara dunia, umumnya di benua Amerika, Australia, dan Eropa, bisa sampai maju seperti hari ini. Apakah karena mengabaikan HAM? Tidak. Faktor pengutamaan perekonomianlah yang membuat mereka-mereka itu bisa maju sedemikian rupa.

Secara umum, ciri-ciri negara maju adalah tingginya aspek ekonomi warga (pendapatan per kapita). Ini mendapat dukungan penuh dari kualitas warga-warganya sendiri, di mana tingkat pendidikan dan produktivitas sebagai ukurannya. Dan ciri utama lainnya, tentu saja, adalah penguasaan teknologi.

Baca juga:

Hal itulah yang tampak jelas bisa kita simak dari negara-negara anggota Uni Eropa, Non-Uni Eropa, dan negara bukan Eropa sebagaimana IMF dan Bank Dunia pernah golongkan. Jadi, tak ada faktor pengabaian apalagi sampai penyingkiran HAM dari warga-warga mereka yang mendorongnya hingga maju. Justru sebaliknya, salah satunya, meninggikan sifat kemandirian warga, menjaga HAM.

Jadi, jika benar Pak Tjahjo ingin mencontoh negara-negara maju, ingin menempatkan Indonesia sebagai salah satu bagian di dalamnya, maka ketiga ciri di atas tadi harus bisa terwujud-nyatakan. Tetapi ini, alih-alih ingin memajukan bangsa, yang ada justru pengarahan kepada alam kegelapan yang sudah bertahun lamanya manusia tinggalkan.

Ataukah Indonesia memang hendak ia arahkan seperti Suriah, Mesir, dan Libya? Negara-negara di kawasan Timur Tengah ini memang mengabaikan HAM. Tetapi, sungguh mereka bukanlah negara-negara maju, apalagi yang berkondisi aman bagi warga. Inilah contoh konkret betapa kehidupan negara akan amburadul jika mengabaikan hak-hak sosial-politik-ekonomi warga-warganya.

Mencontoh Singapura? Membatasi kebebasan pers dan oposisi politik memang jadi pemicu mengapa negeri ini bisa begitu maju. Tetapi itu satu faktor kecil saja dari sekian banyak faktor yang ada. Bahwa pengelolaan perekonomian, lagi-lagi, seperti asuransi dan subsidi rumah tangga serta perkawinan silang antara program KB dan pajak, adalah pemicu utamanya. Ya, meski tetap mengandung unsur pelanggaran HAM di dalamnya—pengecualian.

Sekalipun itu juga sudah Presiden Jokowi isyaratkan, tetapi toh Jokowi bukan penentu utama di alam demokrasi. Posisinya hanyalah sebagai wakil warga saja. Dalam bahasa lain, Jokowi adalah babunya rakyat; kepentingan warga di atas kepentingan Jokowi, negara.

Selain Tjahjo, ada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir. Meski agak soft dari pernyataan Tjahjo, tetapi imbauannya kepada seluruh rektor di perguruan tinggi untuk menindak, memecat, dosen-dosen yang menganut radikalisme, menyebarkan paham radikal di kampus, juga sangat bermasalah.

“Sudah saya perintahkan semua (rektor) mendata orang-orang (dosen) yang masuk dalam kelompok radikal. Kami bekerja sama dengan BNPT, BIN terkait hal-hal yang ada di kampus seluruh Indonesia. Tujuannya adalah kami ingin menjaga Indonesia harus dalam benteng wawasan kebangsaan,” ujarnya di Detik.

Bahkan, dalam pemberitaan di Pikiran Rakyat, di sana tertulis bahwa Nasir sendiri mengaku sudah memecat seorang dekan dan tiga dosen di Institut Teknologi Sepuluh November lantaran terduga kuat menebar radikalisme. Upaya ini adalah bagian dari empatinya atas tragedi mematikan di Surabaya di mana setiap kampus harus menjadi gerbang utama penangkalan radikalisme.

Halaman selanjutnya >>>
Maman Suratman
Latest posts by Maman Suratman (see all)