Gerakan Mahasiswa Menjadi Keras

Gerakan Mahasiswa Menjadi Keras
©StockSnap/Pixabay

Gerakan mahasiswa menjelang Pemilu 1999 sedang dalam krisis. Di masa sebelum dan di saat lengsernya Soeharto, masih mudah mengidentifikasinya berdasarkan isu dan strategi kelompok, tanpa susah payah gerakan ini dapat dikelompokkan sebagai gerakan demokrasi dan reformasi.

Namun setelah setahun usia gerakan mahasiswa, identifikasi politik atas gerakan itu tidak lagi mudah. Yang terasa, spirit gerakan ini untuk memutuskan Indonesia dari masa silam Orde Baru sangatlah keras. Tidak jarang, isu yang mereka lontarkan justru bertentangan dengan prinsip demokrasi. Ini menyulitkan kita untuk tetap menganggapnya sebagai kekuatan yang masih konsisten atas arus reformasi dan demokratisasi.

Dua contoh dapat dikemukakan di sini. Pertama, isu gerakan mahasiswa yang ingin Golkar dibubarkan atau didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu. Dapat dipahami kemarahan mahasiswa atas Golkar sebagai sendi utama Orde Baru. Namun menghendaki Golkar dibubarkan adalah bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Pernyataan Voltaire, seorang ilmuwan Prancis, dapat menjelaskannya. Voltaire pernah berkata, “Saya tidak menyetujui pendapat tuan, tetapi hak tuan untuk menyatakan pendapat itu akan saya bela.”

Prinsip Voltaire adalah sokoguru utama demokrasi. Mahasiswa boleh saja tidak menyetujui platform atau masa silam Golkar, tapi hak Golkar untuk menyatakan pendapatnya, dan untuk ikut Pemilu harus dihormati. Jangankan Golkar, setan pun jika punya partai harus diizinkan mengikuti Pemilu, lalu berpulang kepada masyarakat banyak untuk memilih partai itu atau tidak.

Jika memang tidak setuju dengan Golkar, maka gerakan mahasiswa harus mengalahkan Golkar secara demokratis melalui Pemilu. Bukan memberedelnya dengan meminjam tangan kekuasaan pemerintah ataupun kekuasaan massa di jalan.

Contoh kedua adalah isu penolakan Pemilu. Sarasehan nasional mahasiswa di Bali pada Februari 1999 menelurkan keputusan yang menolak Pemilu. Sebagai gantinya, mereka menginginkan dibentuknya pemerintahan transisi atau Komite Rakyat Indonesia.

Dapat dimengerti bahwa Pemilu Juni 1999 ini belum sempurna. Namun dari kacamata prinsip demokrasi, Pemilu yang tidak sempurna itu jauh lebih baik dari pembentukan Komite Rakyat Indonesia ataupun pemerintahan baru lainnya yang tidak melalui Pemilu.

Siapa yang berhak memilih Komite Rakyat Indonesia itu? Apa dasarnya mengatakan mereka adalah representasi dari masyarakat Indonesia yang sangat beragam? Sedangkan dalam Pemilu 1999, sungguh pun belum sempurna, rakyat dari 27 provinsi yang memilih, bukan elite semata.

Mengapa terjadi kemunduran ideologi dalam gerakan mahasiswa saat ini? Apakah mereka menyadarinya?

Pertama, ini revolusi wajar dari sebuah gerakan, setelah setahun gerakan apa pun yang besar akan mengalami fragmentasi, mulai dari yang moderat sampai ekstrem, yang nyaring keluar biasanya yang ekstrem. Kemunduran gerakan mahasiswa ini karena terjadinya radikalisasi atau ekstremisasi gerakan. Sehingga berbagai rambu prinsip demokrasi yang moderat dilampaui dan dilanggar.

Kedua, gerakan mahasiswa berubah kelamin. Gerakan ini yang awalnya bersandar pada kekuatan moral pelan-pelan berubah menjadi gerakan politik. Sebagai gerakan moral, umumnya ia bersifat non-partisan dan berdiri di atas pengelompokan politik yang ada.

Namun sebagai gerakan politik, gerakan mahasiswa mulai bersifat partisan dan memihak golongan politik tertentu. Untuk kasus ini, mahasiswa memilih kelompok politik radikal yang menolak Pemilu dan Golkar.

Ketiga, gerakan mahasiswa tidak benar-benar menghayati ideologi yang mereka perjuangkan. Dalam slogan, mereka mengeklaim sebagai kekuatan reformasi dan demokrasi. Namun detail dari reformasi dan demokrasi itu tidak mereka hayati dan tidak menjadi acuan dalam menelurkan berbagai isu politik satu atau kombinasi dari tiga alasan. Ini yang membuatnya mundur secara ideologis. Jika tidak berubah, gerakan ini akan kehilangan simpati dan dukungan rakyat banyak.

Tentu saja proposisi di atas tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh komponen gerakan mahasiswa. Banyak pula yang bekerja secara diam, mendukung Pemilu, dan tidak mengingkari hak partai lain, seperti Golkar, untuk menjadi peserta Pemilu.

Namun gerakan yang anti-Pemilu dan Golkar ini cenderung menjadi mainstream. Sangat disayangkan jika gerakan mengalami kisis. Reformasi dan demokratisasi ini adalah proyek yang memakan waktu lama dan belum selesai. Pengawal reformasi sangat diperlukan, terutama untuk memberikan tekanan ekstra-parlementer.

Tanpa pengawal, dengan mudah gerakan refomasi diselewengkan atau tidak dituntaskan. Sangatlah ironi jika gerakan mahasiswa yang selama ini menjadi pengawal reformasi justru terjatuh menjadi penjegalnya.

Ini menjadi ironi karena kelompok status quo juga menjegal reformasi untuk alasan lain. Sedangkan mereka dapat menjegal arus reformasi hanya karena menjadi ekstrem dan ketidaktahuan. Saatnya gerakan mahasiswa kembali ke cita-cita dan menjadi moderat.

Baca juga:
Lalik Kongkar
Latest posts by Lalik Kongkar (see all)