Golongan Putih Pemilu Presiden

Golongan Putih Pemilu Presiden
Ilustrasi: Liputan6

Apatisme masyarakat terhadap pemilu cukup tinggi, sehingga Golongan Putih atau Golput jadi pemenang Pemilu 2004.

Sebanyak 34.500.246 pemilih dikatakan Golput karena terdaftar dan tak menggunakan hak pilihnya atau suaranya tidak sah. Jumlah ini melampaui perolehan suara Partai Golkar dengan mengantongi 24.480.757 suara.

“Prasangka” itu perlu ditanggapi karena mengandung beberapa kelemahan mendasar. Pertama, apa Golput?

Golput tentu tidak terkait hal-hal teknis yang tak bisa dipenuhi para pemilih dan pemilu. Misalnya, kesalahan mencoblos yang menyebabkan tidak sahnya suara sekitar 10.957.925.

Kedua, jika Golput mencapai suara 21,34 persen, tak sepatutnya dibandingkan dengan suara Partai Golkar, PDIP, atau lainnya. Golput hanya berhadapan langsung dengan para pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Sebanyak 83 persen pemilih menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2004. Bandingkan perolehan suara yang dikatakan Golput tersebut.

Secara kasat mata, pada hari pencoblosan suara, jalan-jalan ibu kota lengang. Pemilu jadi ritual yang sangat sakral seperti hari raya. Bahkan tidak sedikit warga ibu kota pulang kampung hanya untuk menyalurkan aspirasi politiknya di kampung halaman. Bahkan, pemilu bagi kebanyakan warga Indonesia adalah kewajiban.

Golput sebagai Oposisi

Salah satu pilar demokrasi adalah terdapatnya partisipasi kuat dari masyarakat dalam pemilu. Karenanya, Golongan Putih jadi sarana bagi mereka yang ingin mendelegitimasi kekuasaan pemerintah demokratis. Golput, dalam konstelasi politik, dipahami, akhirnya jadi oposisi bagi pemerintah.

Persoalannya, seberapa kuat Golput jadi oposisi?

Pertama, Golput tak pernah terlembaga secara institusional. Tidak ada yang bisa merepresentasikan suaranya. Dengan demikian, akan sangat susah menentukan suara Golput dalam pengambilan setiap kebijakan negara yang berdasar suara partai-partai politik pemenang pemilu.

Kalangan aktivis tidak bisa mewakili suara Golput. Akibatnya, fenomena Golput mungkin ada dalam masyarakat, tetapi ia tidak pernah benar-benar ada dalam pengambilan kebijakan publik. Ia tidak punya kekuatan politis untuk menjadi oposisi karena antara ada dan tiada.

Pernah muncul gagasan melembagakan Golput secara konstitusional, yaitu dengan menyertakan gambar dan nomor urutnya dalam kertas suara partai-partai politik—katakanlah nomor 25 dengan gambar putih. Ini dilakukan agar Golput bisa ikut berkampanye layaknya partai politik.

Bahkan, Golput juga bisa memperoleh biaya kampanye dari pemerintah. Hak-hak politiknya juga diakui oleh undang-undang.

Gagasan ini tampak sangat konyol sebab Golput hakikatnya menolak pemilu. Mengikutkan gambar putihnya dalam pemilu berarti ikut pemilu, bukan Golput lagi.

Bagaimana jika gambar putih memperoleh suara signifikan, apalagi sampai memenangkan pemilu? Lebih baik jadi partai sekalian agar bisa jadi pengambil kebijakan publik. Lagi-lagi, siapa bisa merepresentasikannya? Partai Golput sekalipun tentu saja tidak akan menolak kebijakan politiknya.

Kedua, gagasan Golput di era multipartai yang cukup demokratis juga terasa aneh. Bagaimana mungkin membangun demokrasi tanpa partai politik dan tanpa pemilu? Benarkah semua partai dan elite politik tidak layak untuk merepresentasikan aspirasi nurani rakyat?

Tentu tak ada yang rela negeri ini dipimpin para politisi busuk yang kerjanya menyengsarakan rakyat. Ikut berpartisipasi dalam politik adalah upaya rasional untuk menggagalkan mereka yang ingin berkuasa dan hanya untuk menyengsarakan rakyat.

Golput adalah pilihan diam, tidak berbuat apa-apa. Kaum rasional dan yang pro-perubahan tak akan pernah mau diam terhadap penindasan.

Golput pada Pemilu Presiden

Kekalahan Golongan Putih, jumlah suara dan rasionalisasi, membuatnya jadi isu yang tak signifikan pada pemilu presiden. Berkaca pada pemilu legislatif, Golput akan tenggelam oleh gelombang dahsyat partisipasi politik masyarakat pemilih.

Ada beberapa alasan yang mendukung argumentasi ini. Pertama, pemilu legislatif lalu masih menyisakan problem “memilih dalam karung”.

Berbeda dengan pemilu legislatif, pilpres tampaknya jauh lebih jelas. Pemilih hanya disodorkan beberapa pasang calon yang akan dicoblos. Tidak terlalu membingungkan, bahkan sangat mudah. Kemudahan mencoblos tersebut akan menjadi satu pendorong gairah untuk ikut memilih.

Kedua, problem-problem teknis dalam pemilu legislatif akan jadi pelajaran berharga bagi KPU untuk memperbaiki diri pada pemilu presiden. Dua problem teknis yang menyebabkan menurunnya tingkat partisipasi politik pada pemilu legislatif adalah banyaknya pemilih yang tak terdaftar dan surat suara salah alamat yang menyebabkan suara tak sah.

Ketiga, pengenalan masyarakat terhadap calon-calon presiden akan menambah gairah tertentu. Kalau pada pemilu legislatif, yang meskipun pilihannya sangat kabur, para pemilih telah sedemikian antusias mendatangi TPS-TPS, apatah lagi pada pemilu presiden yang calon-calonnya begitu jelas.

Hampir tidak ada alasan untuk jadi Golongan Putih pada Pilpres 2004. Alasan ketidakpercayaan pada elite politik tak cukup menghentikan langkah pemilih mendatangi TPS-TPS. Yang bisa dilakukan demi perubahan bangsa dan negara ini adalah dengan berusaha memobilisasi massa agar tidak menjatuhkan pilihan kepada capres yang tidak akan mengakomodir aspirasi rakyat.

*Jakarta, 2 Juni 2004

Saidiman Ahmad
Saidiman Ahmad 19 Articles
Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) | Alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University