Good Governance dan Neo-Liberalisme (Bagian 2)

Good Governance dan Neo-Liberalisme (Bagian 2)
©YouTube

Proyek privatisasi, dan komersialisasi, tidaklah menjadi agenda bagi proponen neo-liberal. Dalam konteks inilah mistifikasi wacana dan mesin institusional merupakan teknologi rasional yang secara sistematik memproduksi konsep ‘kebenaran dan pengetahuan’ good governance, merupakan cara menghaluskan penindasan neo-liberal (wiratrama, 2008). Dalam hal ini, neo-liberalisme benar ketika mengkritik negara, tetapi keliru jika beranggapan bahwa kebaikan publik bisa diwujudkan secara lebih baik oleh pasar (Giddens, 2000).

Kekuasaan hegemonik hanya beralih dari kontrol negara ke kontrol swasta (kapital). Implikasi dari hegemoni swasta bagi masyarakat umum ini tidak kalah buruk dibandingkan dengan implikasi hegemoni negara.

Walaupun terdapat banyak program pengentasan kemiskinan, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan tidak mengalami pengurangan yang berarti, atau bahkan memburuk di beberapa negara. Penyakit busung lapar tetap dengan mudah ditemukan tatkala praktek kepemerintahan telah mulai menerapkan ciri-ciri good governance (Prianto, 2011).

Neo-liberalisme dalam sejarah ekonomi dunia sering kali melakukan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara, tidak sekadar diplomasi, namun juga dengan penggunaan kekerasan dan intervensi militer. Sebuah contoh, pada 1977, dilaporkan bahwa Freeport mengalami kerugian USD 11 juta karena Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan sabotase instalasi milik perusahaan itu.

Menanggapi kasus ini, ABRI/TNI melancarkan operasi Tumpas di daerah pegunungan dengan menggunakan pesawat buatan USA Bronco dan helikopter-helikopter yang dilengkapi senjata dengan target di darat. Serangan dilakukan dengan melakukan pengeboman di wilayah yang luas, serangan udara dengan manuver terbang rendah, dan menjatuhkan bom napalm di sekitar desa-desa di daerah pegunungan (Leith, 2000).

Perkembangan Kemiskinan di Indonesia Maret 2011 – Maret 2020.[1]

Perkembangan Kemiskinan di Indonesia Maret 2011 – Maret 2020Badan Pusat Statistik

Oleh karena itu, program inklusif dan rasional yang dikampanyekan oleh good governance tidak lebih dari sekadar kesadaran palsu yang berhasil menghegemoni originalitas demokrasi Indonesia. Neo-liberalisme merupakan salah satu bagian dari proyek hegemoni yang mengonsentrasikan kekuasaan dan kemakmuran pada sekelompok elite, terutama mereka yang mengambil keuntungan dan kepentingan secara finansial di dalam setiap negara (Wiratraman, 2007).

Hal tersebut dibuktikan melalui watak karakteristik paling mendasar dalam neo-liberalisme, yaitu sistem penggunaan kekuasaan negara untuk mewajibkan kebijakan-kebijakan pasar dan keuangan di dalam sebuah proses domestik (Wiratraman, 2008).

Muslihat Neo-liberalisme dalam Deregulasi Kebijakan

Selain itu, yang menjadi permasalahan fundamental dari sistem neo-liberalisme adalah keberpihakannya pada korporasi dan kapital, sehingga tak heran bila konsekuensi logis yang dihasilkan oleh neo-liberalisme adalah tereksklusinya hak-hak dasar pekerja dan nihilnya kebijakan yang memberikan perlindungan terhadapnya. Kita bisa mencermati hal ini di dalam paket kebijakan Omnibus Law dan seluruh Undang-Undang turunannya yang membahas soal perburuhan, investasi, dan lingkungan hidup.

Omnibus Law menjadi cause celebre[2] dan diskursus perdebatan publik karena muncul dalam satu kondisi politik yang genting: di antara kontroversi RKUHP yang belum selesai, impunitas terhadap fungsi maksimal KPK, simplifikasi fungsi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) demi percepatan laju inverstasi, serta macetnya pertumbuhan ekonomi nasional. Banyak kalangan menganggap Omnibus Law mengancam keberlangsungan ekonomi-politik kelas pekerja, demokrasi, hak asasi manusia, ekologi, dan gender.

Baca juga:

Tidak ada perspektif yang signifikan untuk menerangkan secara komprehensif akibat struktural dari penerapan Omnibus Law terhadap masyaralat terdampak. Ada semacam kesamaan konsepsional para stakeholder untuk menghasilkan overgeneralisasi yang, misalnya, memaksakan ratio-legis Omnibus Law guna mencerahkan kegaduhan publik.

Di dalam aspek filosofis Omnibus Law, termaktub dua poin primer. Pertama, melindungi buruh. Kedua, kepentingan investasi. Namun, ada yang bias dalam aspek filosofis tersebut.

Secara historis, kita mengenali bahwa sejarah manusia adalah sejarah pengisapan pemilik modal terhadap kelas pekerja (Marx, 1848). Oleh karena itu, tidak mungkin pemerintah dapat melindungi kelas pekerja atau mengintervensi perusahaan dalam penyelesaian konfliknya dengan pekerja bila prinsip Omnibus Law didasarkan pada proses penyelesaian konflik internal di tingkat perusahaan (bipartit). Selain itu, watak korporasi yang eksploitatif dan opresif guna akumulasi kapital tidak mungkin dibatalkan oleh Omnibus Law.

Ada kecenderungan para pendukung neo-liberalisme untuk merekonstruksi nilai kemanfaatan dari Omnibus Law dalam sebuah kerangka teori yang mereka sebut sebagai “utilitarianisme yang bernurani”. Dalam konsep utilitarianisme yang muncul pada abad ke-18, Jeremy Bentham mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan apa yang Bentham sebut sebagi the greatest happiness (walfare) of the greatest number of their citizen.[3]

Bentham menggunakan istilah utility atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia ajukan, Bentham berpendapat bahwa yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik, dan sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.

Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin orang. Oleh karena itu, bila Omnibus Law mengakomodasi masifnya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia kendati mereka berkulitas dan lolos standar kualifikasi, mudah mempekerjakan buruh, tetapi juga mudah memecat, mendorong otomatisasi mesin guna efisiensi dan efektifitas produksi, konsekuensi logisnya adalah makin besarnya gelombang rasisme dan kriminalitas akibat perebutan kerja dan menyempitnya kesempatan kerja. Sehingga, tidak mungkin kebahagiaan universal (utilitarianisme) bagi kelas pekerja itu dihasilkan.

Di dalam Omnibus Law, hukum perkembangan investasi yang tanpa batas, di antara sumber daya alam yang terbatas, akan berakibat fatal pada krisis lingkungan dan kemanusiaan. Dengan kata lain, akan makin banyak hutan dan tanah rakyat yang akan dirampas oleh negara dan korporasi. Akan makin besar jumlah disrupsi terhadap hak-hak kebebasan sipil. Akan disingkirkannya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan lingkungan.

Akan makin lebar kuantitas warga masyarakat yang pesakitan di bawah bendera pembangunan. Akan disajikan realitas sosiologis dari disparitas ekonomi yang ekstrem dan ketidakadilan struktural. Itu berarti komodifikasi. Itu berarti proletarisasi. Maka secara etis, ia bertentangan dengan agenda Negara Kesejahteraan dan Undang-Undang Dasar 1945.

Neil Brenner dan Theodore dalam buku Spaces of Neoliberalism Urban Restructuring in North America dan Western Europe (2002) memberikan contoh proses penghancuran kreatif di era neoliberalisme. Dalam kaitan dengan hubungan upah, maka momen destruktifnya (penghancuran) terjadi dalam wujud (1) penghancuran organisasi buruh dan daya tawar kolektif buruh secara nasional dalam penentuan upah; (2) penghancuran upah keluarga dan penyebaran ketidakamanan ekonomi secara umum; dan (3) dihapuskannya regulasi nasional yang menjamin kesempatan kerja yang sama, keamanan tempat kerja, dan hak-hak buruh.

Adapun momen kreatifnya (penciptaan) adalah: (1) deregulasi iklim ekonomi yang kompetitif melalui renegosiasi tingkat upah dan kondisi-kondisi kerja yang lebih rendah dikombinasikan dengan pengetatan ekspansi managerial; (2) penciptaan bentuk-bentuk baru upah sosial dan pembagian kerja berdasarkan gender; dan (3) promosi bentuk-bentuk baru “fleksibilitas” kerja.

Baca juga:

Maka dari itu, Omnibus Law merupakan paket lengkap neo-liberalisme. Neo-liberalisme telah terbukti menghancurkan struktur sosial, ekonomi domestik suatu negara, kerusakan ekologi, serta deregulasi ekonomi yang tidak pro-kepentingan rakyat. Negara berkembang yang institusi ekonomi dan politiknya belum inklusif telah dikuras sebagai akibat tidak terlindungi dari arus deras perdagangan dan modal.

Neo-liberalisme terbukti membawa krisis ekologi, penurunan demokrasi, serta pelanggaran HAM tanpa henti. PBB memperingkatkan bahwa jika dalam sepuluh tahun kita gagal menghentikan dominasi agresif industri ekstraktif akibat kepentingan politik dan ekonomi bisnis yang menjadi sumber utama terjadinya krisis ekologi, yang tersisa di Indonesia adalah katastropi.[4] Mungkin sekali katastropi tersebut berlangsung lebih awal di Indonesia akibat kesalahan kebijakan.

Daftar Pustaka
  • Andi Luhur Prianto. 2011. Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-liberal. Jurnal Otoritas. Vol. 1 No.1 April.
  • Brenner, Neil and Theodore. 2002. Spaces of Neoliberalism Urban Restructuring in North America dan Western Europe. Oxford, Melden Mass.
  • Leith. 2002. The Politic of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia. Honolulu, University of Hawai. Giddens, Anthony. 2000. The Third Way and Its Critics. Cambridge, Polity Press.
  • Herlambang Perdana Wiratraman. 2008. Good Governance dan Mitos Ketatanegaraan Neo-Liberal. Jurnal Bersatu. Edisi Mei.
  • Herlambang Perdana Wiratraman. 2007. Neo-Liberalisme, Good Governance dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Jentera XV. Edisi Januari – Maret.
  • Karl Marx. 1848. The Class Struggles in France. New York, International Publishers.

[1] Menurut laporan Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019 Jumlah Penduduk Miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, naik 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan naik 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, naik 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan naik 0,37 persen poin terhadap Maret.

[2] Sebuah masalah atau insiden yang berkembang menjadi kontroversi dan memanaskan perdebatan publik (Wikipedia)

[3] Lihat, Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (Kitchener; Batoche Books, 2000)

[4] Lihat, The Guardian, We have 12 years to limit climate change catastrophe, warns UN

    Krisnaldo Triguswinri