Gratis

Gratis
©FB

Tidak ada kata yang paling menipu selain kata “gratis”. Mulai dari pendidikan, dana desa, bantuan pemerintah, pulsa data, hingga vaksinasi gratis, kita dibuat alpa memikirkan mekanisme ekonomi politik yang mendekam di baliknya.

Sudah banyak tulisan yang coba membahas dinamika ekonomi politik penggunaan konsep gratis ini. Salah satunya pepatah populer yang berbunyi: There is no free lunch (tidak ada makan siang gratis).

Ungkapan tersebut menyampaikan gagasan bahwa hal-hal yang tampak gratis selalu memiliki biaya yang harus seseorang bayar, atau bahwa tidak ada dalam hidup yang benar-benar gratis.

Mari kita periksa ungakapan itu:

Makan siang gratis mengacu pada situasi di mana tidak ada biaya yang individu keluarkan dalam menerima barang atau jasa yang tersedia. Tetapi para ekonom menunjukkan bahwa bahkan jika sesuatu itu benar-benar gratis, ada biaya peluang dalam apa yang tidak diambil. Dengan kata lain, bahkan jika sesuatu itu tampak gratis, selalu ada biaya untuk orang atau masyarakat secara keseluruhan. Meskipun itu mungkin biaya tersembunyi atau eksternalitas.

Bandingkan konsekuensinya berikut ini:

Makan siang gratis mengacu pada tradisi salon yang dulu umum di Amerika Serikat yang menyediakan makan siang “gratis” untuk pelanggan yang telah membeli setidaknya satu minuman. Namun makanan yang ditawarkan mengandung banyak garam (misalnya ham, keju, dan biskuit asin). Sehingga mereka yang memakannya akhirnya membeli banyak bir.

Sementara itu, dalam hubungannya dengan biaya peluang, ekonom pasar bebas dan pemenang Nobel Milton Friedman sering menggunakan istilah itu. Terutama dalam bukunya There’s No Such Thing as a Free Lunch (1975) terbitan Open Court Publishing Company.

Baca juga:

Friedman menulis demikian:

Pada suatu waktu, Anda berada di stan pizza yang menawarkan pizza dan soda seharga $0,00. Bukankah ini makan siang gratis? Anda tidak membayar harga untuk pizza karena harganya nol. Jadi, ini mungkin tidak membebani Anda dalam bentuk uang, tetapi ingat: setiap kali Anda membuat pilihan, ada biayanya—biaya peluang.

Dengan kutipannya yang terkenal, Milton Friedman mengingatkan kita pada pelajaran yang telah kita pelajari hari ini; Karena kelangkaan kita harus memilih, dan pilihan berarti ada biaya peluang. Jadi, alasan tidak ada makan siang gratis adalah karena Anda hanya bisa makan pizza di tempat. Hal ini berarti Anda melepaskan kesempatan untuk makan di tempat lain, misalnya makan di sekolah atau di rumah.

Lalu apa hubungannya dengan pendidikan, bantuan, dan vaksinasi?

Dalam rangka menanggulangi Covid-19, terutama dalam hal pengadaan vaksinasi “gratis” dan bantuan uang tunai, Pemerintah Indonesia melakukan pinjaman di sejumlah lembaga keuangan multilateral. Termasuk ke IMF, Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan Regional Development Bank (RDB).

Dari Bank Dunia, Indonesia mendapat pinjaman sebesar US$ 500 juta (Rp1,7 triliun) dan dari Asian Development Bank (ADB) sebesar US$ 450 juta (Rp6,53 triliun) untuk pengadaan vaksinasi. Ini tidak terhitung investasi 108 juta dosis vaksin ‘gratis’ dari GAVI (The Vaccine Alliance) dengan saham terbesar dari Bill & Melinda Gates Foundation.

Hal paling penting di sini yakni dalam memberikan bantuan, sejumlah organisasi internasional itu tidak hanya menyasar sektor kesehatan, tetapi juga banyak area lain. Sri Mulyani menyebut, beberapa yang menjadi prioritas lembaga pendonor. Antara lain: perlindungan kelompok miskin melalui jaring pengaman sosial (social safety net) dan stimulus untuk membangun industri yang terdampak Covid-19.

Seperti frasa tidak ada makan siang gratis, ADB dan Bank Dunia hanya bisa memberikan pinjaman jika negara peminjam memenuhi kriteria. Antara lain: pengadaan vaksin harus melalui Covid-19 Vaccines Global Access Facility (Covax, co-leadingnya GAVI); memenuhi syarat prakualifikasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); atau mendapat otorisasi dari otoritas regulator yang ketat (stringent regulatory authority atau SRA).

Baca juga:

Akhirnya, menutup ulasan singkat ini, berikut beberapa konsekuensi yang akan Anda terima ketika menerima bantuan “gratis” dari pemerintah:

Pertama, kita menggadaikan alam dan lingkungan sebagai konsekuensi jangka panjang dari sistem kebijakan ekonomi berbasis utang (di sektor terkini yakni pariwisata dan pertambangan).

Kedua, kita menggadaikan masa depan anak-anak kita yang akan menanggung pajak lebih besar di berbagai sector of living cost (pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya).

Ketiga, kita menggadaikan bangsa ini dalam berbagai bentuk kontrak politik dan kerja sama tidak seimbang dengan berbagai jenis korporasi multinasional (MNCs).

    Hans Hayon
    Latest posts by Hans Hayon (see all)